MEDIAJABAR.COM, BOGOR – Guna lebih meringankan beban kerja yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, maka tak salah pihak dinas menggandeng konsultan manajemen proyek (KMP) untuk melakukan tertib administrasi serta dokumen dari pihak rekanan penyedia jasa,
Menurut Lambok Latif Panjaitan selaku pimpinan KMP ketika ditemui di kantornya di Kawasan Perumahan Agro Volis Kradenan dengan tegas menyatakan tugas KMP adalah murni urusan administrasi, seperti pada saat penyedia jasa di nyatakan kluar sebagai pemenang lelang oleh ULP.
“Maka kita dari KMP beserta pemenang lelang dan pihak dinas sebelum dikeluarkannya surat perintah kerja (SPK) melakukan survei ke lapangan, tujuan untuk mengetahui titik yang akan dikerjakan atau melakukan PLB terlebih dahulu setelah itu baru pihak dinas mengeluarkan SPKnya,” kata Latif.
Lebih lanjut Latif menyatakan tupoksi dari KMP itu sendiri adalah murni untuk dokumentasi serta administrasi kami tidak masuk ke urusan tekhnis lainnya, karena di situ sudah jelas untuk tehnik ada konsultan pengawas serta UPT.
“Namun kami dari KMP tetap slalu kordinasi tentang progres pekerjaan di lapangan sampai dengan untuk proses penagihan kami brikan ke pihak PPK atau KPA untuk di terbitkannya surat perintah membayar,” katanya.
“Adapun tentang dokumen, kami memang minta dua dengan tujuan untuk dinas dan dokumen kami di KMP,” lanjut Latif seraya mengajak mediajabar.com untuk melihat langsung kantor dan ruangan dimana para pekerjanya melakukan kegiatan surat menyurat serta dokumen yang telah di rapihkan untuk dinas yang telah beberapa tahun selesai namun tak kunjung diambil.
“Untuk itu kami dari KMP selalu terbuka dan siap menerima kritikan agar pihak manapun mungkin selama ini belum memahami apa itu KMP dan bagaimana cara kerjanya kami sangat terbuka dan siap menjelaskan sebagai mana mestinya,” tandas Latif.
