harapanrakyat.com,- Pengamat sosial dan politik, Endin Lidinilah menyebut tahun 2023 menjadi tahun yang krusial bagi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya-Yana D Putra (HY), dalam menuntaskan visi misi Kabupaten Ciamis.
Endin mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Ciamis saat ini adalah hasil Pilkada tahun 2018, tepatnya 27 Juni. Sehingga, secara silogisme bisa ditarik kesimpulan bahwa masa jabatan pasangan HY akan berakhir pada tahun 2023. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
“Walaupun begitu, konklusi ini masih tentatif. Karena mungkin saja ada interpretasi lain yang berbeda dari pihak berwenang. Atau ada perubahan regulasi terkait akhir masa jabatan HY. Sehingga membuka kemungkinan akhir masa jabatan HY di 2024, mengikuti waktu pelantikan,” kata Endin Lidinilah, pengamat sosial dan politik di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kepada harapanrakyat.com, Kamis (12/01/2023).
Dampak Berakhirnya Jabatan Bupati Ciamis Menurut Pengamat Sosial dan Politik
Baca Juga: Saat Monitoring Pembangunan Jalan, Bupati Ciamis Bantu Rutilahu Warga Kepel Cisaga
Menurutnya, hal ini setidaknya harus menjadi atensi semua pihak, terutama masyarakat Ciamis. Karena ada dampak dari berakhirnya masa jabatan tersebut. Apalagi kalau berakhirnya tahun 2023, padahal Pilkada baru akan dilakukan November 2024.
“Pertama, visi misi HY yakni, mantapnya kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua. Visi misi ini didesain untuk diselesaikan dalam 5 tahun, sesuai perencanaan yang ada dalam RPJMD Ciamis tahun 2019-2024,” ungkapnya.
Ketika masa jabatan pasangan HY berakhir tahun 2023, maka penyelesaian visi itu dilaksanakan oleh Penjabat (Pj) Bupati.
Secara normatif, kata Endin, pasangan HY hanya berkewajiban menyelesaikan RKPD tahun 2023. Sedangkan, RKPD 2024 pelaksanaannya oleh Pj. Bupati.
Karena itulah, masyarakat harus memastikan Pj akan menuntaskan visi pasangan HY sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ciamis yang ada dalam RPJMD.
Kedua, visi mandiri dan sejahtera yang diemban HY merupakan kontinuitas dari visi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sebelumnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari implementasi visi yang ada pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Ciamis 2005-2025.
“Dengan iman dan taqwa Ciamis maju, mandiri dan sejahtera. Setiap 5 tahun visi tersebut di breakdown dalam RPJMD pasca pemilihan bupati,” kata Endin.
Baca Juga: Dalam Jambore Penyuluh Pertanian, Wabup Ciamis Akan Perjuangkan Kesejahteraan PPL
Setiap Bupati Harus Punya Ikon
Dengan demikian, seharusnya setiap bupati sudah mempunyai ikon (ciri khas sebagai pembeda). Ia menyebut bahwa, Bupati Engkon Komara ikonnya “Kemajuan”. Bupati Iing Syam Arifin ikonnya “Kemandirian”, dan Bupati Herdiat ikonnya “Kesejahteraan”.
Namun, Endin menyayangkan bahwa ikon kemajuan dan kemandirian belum tercapai pada masa dua bupati sebelumnya. Sehingga, Bupati Herdiat tetap dibebani visi kemandirian dan kesejahteraan. Hal itu sebenarnya membutuhkan prasyarat ikon kemajuan terlebih dahulu.
Menurut Endin, akibat ikon mandiri dan sejahtera yang terkesan dipaksakan, maka Bupati Herdiat harus menanggung beban berat. Apalagi di tengah perjalanan ada pandemi Covid-19, dan di akhir perjalanan ada pengurangan masa jabatan.
“Lalu apa yang harus dilakukan? Menurut saya, Pemda Ciamis harus realistis dengan cara mendefinisikan kembali makna kemandirian dan kesejahteraan, sesuai eksisting yang ada. Misalnya, membatasi kemandirian dan kesejahteraan pada sektor-sektor tertentu. Pertanian dan petani misalnya, sesuai potensi Ciamis,” paparnya.
Menurutnya, secara personal Herdiat sudah punya ikon “Bupati Olahraga” dengan PSGC-nya. Karena, tidak ada bupati di Priangan Timur ini yang konsen penuh terhadap olahraga.
“Makanya ini menjadi pembeda, plus ikon Bupati Herdiat. Tetapi ikon personal tersebut harus dikapitalisasi untuk mewujudkan ikon “kemandirian dan kesejahteraan” masyarakat Ciamis. Bukan sekedar ikon pribadi,” tandasnya.
Baca Juga: Bupati Herdiat Sebut Hadirnya Bapenda Ciamis untuk Tingkatkan Kinerja
Ini yang Harus Pemda Ciamis Lakukan
Hal lain yang bisa pemda lakuan adalah membangun pondasi untuk memandirikan keuangan daerah dengan cara menaikan IKF (Indeks Kemandirian Fiskal).
Tentunya diukur dengan prosentase PAD terhadap pendapatan daerah yang saat ini baru mencapai 9 persenan. Jadi masih jauh dari angka kemandirian 50 persen.
Endin juga menilai, langkah-langkah yang dilakukan saat ini dengan pembentukan BUMD Galuh Perdana, penguatan BUMD Perumda BPR Galuh. Kemudian, pembentukan SKPD baru Bapenda dalam konteks kelembagaan sudah tepat.
Tinggal penguatan pada aspek data, SDM, ketatalaksanaan, sarana prasarana, dan menguatkan keterlibatan pentahelix. Terutama komunitas masyarakat supaya lebih partisipatif.
Endin menambahkan, sarana prasarana olahraga yang sudah tersedia harus benar-benar dioptimalkan. Selain itu, event-event juga dimaintain dan dirutinkan secara berkala.
“Dengan begitu, maka akan memberikan efek pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan dan kebahagiaan komunal. Bukan parsial atau bahkan personal,” pungkas pengamat sosial dan politik di Kabupaten Ciamis, Endin Lidinilah. (Fahmi/R3/HR-Online/Editor-Eva)
