Pemerintah Kabupaten Subang di bawah kepemimpinan Bupati Reynaldy Putra Andita bersiap mengambil langkah ekstrem dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini diambil menyusul keputusan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) lebih dari 50 persen pada tahun anggaran 2026, atau setara Rp361 miliar.
Untuk menjaga stabilitas fiskal, Bupati Reynaldy menempuh strategi efisiensi ketat, termasuk menghapus seluruh anggaran makan dan minum (mamin) di lingkungan Pemkab Subang. “Mulai tahun depan, mamin kita hilangkan benar-benar 100 persen. Urusan yang tidak penting juga kita hapus,” tegas Reynaldy.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah realistis agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan program prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan serta peningkatan pelayanan publik, tidak terganggu.
Selain penghapusan mamin, Pemkab Subang juga memangkas biaya perjalanan dinas hingga 50 persen dan meniadakan kegiatan yang dinilai tidak mendesak. “Kita efisiensi, efisiensi, efisiensi. Semua kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat akan kita hentikan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong optimalisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Reynaldy juga telah melobi pemerintah pusat agar Subang mendapatkan perhatian khusus terkait dampak pemotongan dana tersebut. “Saya sudah melobi pemerintah pusat agar Subang mendapat perhatian khusus. Kita juga mendorong Bapenda untuk bekerja lebih optimal agar PAD bisa meningkat,” ungkapnya.
Langkah efisiensi ini diharapkan mampu menjaga ketahanan fiskal dan memastikan program pembangunan prioritas tetap berjalan, meski tekanan anggaran semakin berat di tahun 2026.
