KBRN, Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy S. Prawiradinata menyatakan, bahwa selama 30-40 tahun terakhir, penyebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi terpusat di Jawa, khususnya Jakarta, dan juga Sumatera.
Karena itu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2017 merancang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58.75 persen. Oleh karena itu, pemindahan IKN ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan,” ujar Rudy, seperti dikutip RRI.co.id melalui Webinar Nasional yang digagas oleh Moya Institute bertajuk “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara”, Jumat (18/2/2022).
Karena itu, sambung dia, pemindahan IKN akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi, untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kalimantan Timur.
“Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1.7-1.9 juta jiwa,” ujarnya.
Pada tahun yang sama, lanjutnya, pertumbuhan rata-rata investasi di IKN ditargetkan mencapai 11,9 persen.
Sementara untuk keseluruhan wilayah Kalimantan Timur mencapai 4.2 persen.
“Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda,” tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Politik dan Isu-isu Strategis, Prof Imron Cotan menyatakan, bahwa standar yang ditetapkan oleh WHO agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah 9 sampai 50 meter persegi.
Oleh karena itu, kata dia, dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas sekitar 112,5 juta meter persegi, yang mana hal tersebut adalah mustahil, karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi.
Dan bila ruang yang memadai itu tak terpenuhi, potensi pecahnya kerusuhan sosial atau social unrest tinggal menunggu waktu.
“Jadi tak heran apabila kerusuhan-kerusuhan sering terjadi di kota-kota besar, karena sempit dan padatnya penduduk cenderung membuat warga menjadi agresif. Apalagi sumber-sumber ekonomi terbatas,” kata Imron.
“Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis, yang berwujud social unrest tersebut. Dan warga Kalimantan Timur yang saya temui beberapa waktu lalu pun sangat mendukung pemindahan IKN ini, karena akan menciptakan peluang ekonomi yang berkeadilan,” pungkas mantan Duta Besar RI untuk Australia dan Republik Rakyat China tersebut.
