harapanrakyat.com,- Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan Kabupaten Pangandaran meraih penghargaan ketiga terbaik dalam penanganan stunting. Untuk itu, Jeje bertekad akan lebih serius lagi dalam mengatasi persoalan stunting.
Jeje menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Musda 3 DPD PPNI Kabupaten Pangandaran. Kegiatan itu digelar di aula salah satu hotel di Pangandaran, Sabtu (14/10/2023).
Atas prestasi itu, Pangandaran mendapat insentif dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 7 miliar. Sedangkan untuk terbaik pertama dan kedua adalah Kudus dan Kabupaten Bone dengan insentif Rp 7,4 miliar.
“Ke depan harus lebih serius lagi dalam penanganan stunting dan saya turun langsung nanti,” tegas Jeje.
Mengenai Musda PPNI, Jeje menerangkan PPNI merupakan lembaga tertinggi perawat. Kegiatan itu sebagai ajang untuk membahas masalah internal organisasi perawat.
“Intinya perawat harus nendang lagi kinerjanya, melompat dalam prestasi kerja melayani kesehatan masyarakat,” ucap Jeje.
“Bagaimana melahirkan kebijakan yang melayani dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Perawat agar lebih profesional lagi, derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik,” tambah Jeje Wiradinata.
Sementara Ketua DPD PPNI Kabupaten Pangandaran terpilih Agus Meliana bertekad ingin meningkatkan profesionalisme perawat Pangandaran.
Baca Juga: 93 Desa di Pangandaran Berstatus Mandiri
“Kita akan bekerja yang tentu dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Juga sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kebijakan pemerintah daerah,” ujar Agus Meliana.
Agus juga senantiasa akan menjaga kebersamaan, solidaritas para perawat. Sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Agus pun mengkalim dari sisi jumlah perawatan Pangandaran paling besar jumlahnya. Selain meningkatkan kuantitas jumlah, Agus akan meningkatkan kompetensi para perawat Pangandaran. Sehingga, tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan terkait pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
“Secara organisasi tidak menerima keluhan dari masyarakat yang seakan-akan meragukan kompetensi atau perawat yang masalah dari sisi pelayanan,” pungkasnya. (Madlani/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
