Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) mengingatkan bahwa opini WTP dari BPK RI bukan sebuah prestasi. Namun, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintahan dalam menggunakan dan mengelola APBN.
Hal itu Jokowi sampaikan saat menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPP Tahun 2022, dan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) II Tahun 2022, di Istana Negara, Senin (26/06/2023).
Ia menjelaskan, dalam mengelola dan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), para menteri dan pimpinan lembaga harus penuh tanggung jawab dan tertib administrasi.
Jadi, mendapatkan opini WTP dari BPK RI bukanlah sebuah prestasi. Karena hal tersebut merupakan kewajiban semua jajaran pemerintahan untuk tertib administrasi menggunakan keuangan negara.
“Kewajiban para menteri dan para pimpinan lembaga menggunakan uang rakyat itu harus penuh dengan tanggung jawab,” ujar Jokowi, dikutip harapanrakyat.com dari laman resmi Sekretariat Presiden, Senin (26/06/2023).
Baca Juga: Respon Presiden Soal Polemik Al-Zaytun, Ada Tudingan Istana yang Bekingi?
Presiden Jokowi juga menegaskan, penting untuk tertib administrasi dalam mengelola dan menggunakan APBN. Namun, jauh lebih penting lagi kemanfaatannya bagi rakyat.
Pada kesempatan itu, Jokowi pun mengapresiasi para pimpinan serta anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI yang sudah bekerja sama. Serta mendukung pemerintah mengamati pengelolaan APBN.
“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan LKPP tahun 2022 tepat waktu. Alhamdulillah dapat opini WTP,” ujar Presiden Jokowi.
Sementara, dalam laporannya Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan bahwa, pihaknya mendorong pemerintah melakukan upaya efektif. Dalam hal ini menyelesaikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK.
“Besar harapan kami Bapak Presiden terus mendorong semua menteri, pimpinan lembaga dan pemerintah daerah supaya secepatnya menindaklanjuti rekomendasi dari BPK,” kata Isma Yatun.
Dalam acara tersebut, Wapres Ma’ruf Amin turut mendampingi Presiden Jokowi. Hadir pula Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan sejumlah menteri. (Eva/R3/HR-Online)
