harapanrakyat.com,- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar), Ono Surono menyebut, Desa-desa di Jabar masih belum maksimal dalam melakukan proses pembangunan.
Hal itu lantaran anggaran yang masuk ke Desa masih minim, termasuk bantuan keuangan (Bankeu) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya.
Maka dari itu, pihaknya akan mendorong agar alokasi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi ke Desa di Jabar bisa lebih maksimal. Saat ini, Bankeu Pemprov Jabar ke Desa setiap tahunnya hanya Rp 130 juta.
Ono menyatakan, pihaknya memiliki program Jabar Bangkit 2024. Ia pun sepakat dengan para Kepala Desa, untuk mengalokasikan bankeu Rp 500 juta setiap tahun ke Desa yang ada di Jabar.
“Sangat tepat, apabila bantuan keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jabar ditambah menjadi Rp 500 juta. Agar desa bisa membangun lebih banyak lagi, kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah rakyat,” ungkap Ono Surono, saat melakukan diskusi dengan Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Minggu (26/2/2023) lalu.
Baca juga: Ono Surono Dorong Akses Lintas Pantai dari Pangandaran ke Cimerak Terselesaikan
Lanjutnya, program Jabar Bangkit merupakan program PDI Perjuangan, sekaligus program dirinya sebagai calon Gubernur Jawa Barat tahun 2024.
Menurut Ono, jumlah desa di Jabar sebanyak 5.957. Untuk memberikan alokasi Rp 500 juta per Desa, Pemprov hanya perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 triliun.
“3 triliun itu tidak lebih dari 10 persen APBD Jawa Barat,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini.
PDIP Jabar Jadikan Desa Kuat
Ono menambahkan, berdasarkan pidato Ketua Umum PDIP Hj Megawati, bahwa Desa adalah ujung tombak pemerintahan, menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat.
Desa merupakan taman sari kearifan lokal di nusantara. Itu merupakan sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa.
“PDI Perjuangan telah menjadikan desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat. Jadi semua kader PDIP yang duduk di legislatif dan eksekutif dituntut untuk fokus membantu dan membangun desa,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Muali menyebut, saat ini Kepala Desa menjadi sasaran utama berbagai permasalahan rakyat. Mulai dari infrastruktur hingga masalah bantuan sosial.
“Sementara saat ini, APBDes masih dominan digunakan untuk masalah terkait penanganan dampak Covid-19. Sehingga pembangunan infrastruktur menjadi terhambat,” ucapnya. (R8/HR Online/Editor Jujang)
