KBRN, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin, menjadi 3,93 pada skala 0 sampai 5. Peningkatan ini mendekati target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024, yaitu pada level 4,06.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, peningkatan IPAK Indonesia tidak terlepas dari aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menurutnya, Stranas PK memperkuat sistem pencegahan korupsi, yang tidak hanya berguna memerangi oknum, namun juga mendorong keterlibatan publik dalam pencegahan.
“Capaian aksi Stranas PK telah berpengaruh pada peningkatan indeks persepsi antikorupsi Indonesia,” kata Moeldoko, usai menerima laporan capaian Stranas PK 2021-2022, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (2/8/2022).
“Ini semakin membuktikan bahwa Stranas PK sudah memberikan dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ke depan harus lebih kuat karena ini legacy Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan melaporkan, selama 2021-2022 aksi Stranas PK difokuskan pada tiga sektor. Yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.
Nainggolan yang juga Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap beberapa capaian aksi Stranas PK.
Diantaranya di sektor Keuangan Negara telah terjadi efisiensi dalam perluasan cakupan penerima bansos dan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Masing-masing setara Rp1,78 triliun dan Rp672 miliar.
“Dengan pemadanan NIK pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bersama Kemendagri dan Kemensos, penyaluran bansos lebih tepat sasaran, tidak ada data ganda dan fiktif. Sehingga terjadi efisiensi keuangan negara,” kata Nainggolan.
Pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, telah terjadi reformasi di pelabuhan. Dengan dukungan kementerian/lembaga terkait, terjadi perbaikan di 14 pelabuhan untuk memperkuat National Logistic Ecosistem.
Selain itu, penggunaan INAPORTNET, perbaikan sistem trucing, single billing, dan bongkar muat, juga telah mempercepat waktu sandar (port stay) di beberapa pelabuhan.
“Seperti di Tanjung Priok dan Makassar, dari tiga hari menjadi satu hari. Proses bongkar muat yang kapasitas semua 8-10 TEUs/crane per jam, menjadi 35-40 TEUs/crane per jam,” ujar Nainggolan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, menekankan pentingnya Stranas PK menyikapi isu strategis penyelenggaran pemilu dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, pada kinerja 2023-2024.
Jaleswari mengatakan, strategi pencegahan korupsi perlu merangkul partai politik karena posisinya yang sentral dalam proses pembentukan kebijakan publik.
Stranas PK, lanjut Jaleswari, juga dapat mendorong peningkatan bantuan keuangan parpol, dan pembenahan tata kelola partai politik dengan penerapan Sistem Integritas partai politik yang saat ini dilakukan oleh KPK.
“Pemerintah memang sudah menaikkan bantuan dari Rp100 menjadi Rp1000. Tapi berdasarkan hasil kajian KPK dan LIPI idealnya kenaikan disarankan sebesar Rp8.500 per suara,” kata Jaleswari.
“Dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kinerja, penguatan integritas, dan akuntabilitas tata kelola di internal partai. Ini juga harus disikapi oleh Stranas PK,” ujarnya.
Terkait DOB Papua, Jaleswari meminta Stranas PK melakukan pendampingan sebagai upaya pembenahan sistem pencegahan korupsi.
Diantaranya dengan digitalisasi pengadaan barang dan jasa, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan inspektorat dan APIP untuk pengawasan dan pengendalian internal pemerintah.
