KBRN, Jakarta: Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengajak masyarakat untuk berperan melaporkan bila menemukan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Tujuannya agar aparat penegak hukum dapat langsung bergerak menindak.
“Silahkan dilaporkan dan APH (aparat penegak hukum) sudah bergerak. Kami setiap beberapa hari sekali, polda polda itu minta kami bisa konferensi, menjelaskan itu,” kata Risma kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Risma mengatakan, pihaknya melalui PT Pos Indonesia menyalurkan langsung bantuan tersebut pada penerima manfaat. Ia pun menjamin tidak ada karyawan PT Pos Indonesia yang melakukan hal tersebut.
Sebab, ia meyakini PT Pos Indonesia tidak akan mentolerir prilaku seperti itu. Pemotongan terjadi setelah bantuan itu diterima oleh masyarakat.
“Kalau dari kami karena udah kita serahkan ke orangnya, langsung dari PT Pos ke orangnya. Jadi itu pasti pemotongan setelah orangnya itu,” ujar Risma.
“Nah masalahnya siapa yang motong. Kalau dari PT Pos silahkan buktikan, kalau memang betul itu PT Pos saya yakin Direktur PT Pos akan mecat orangnya,” papar dia.
Risma menekankankan pihaknya menyerahkan seluruh prosesnya pada kepolisian bila ditemukan kasus pemotongan BLT BBM, termasuk bersedia membantu menjadi saksi bila diperlukan.
Sebelumnya, dugaan pemotongan BLT BBM dilaporkan terjadi di sejumlah daerah seperti di Dusun Nglego, Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Pemotongan dengan besaran Rp20 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM).
Kemudian, di Desa Cikakak, Kecamatan Banjarharjo, Brebes diduga mengutip BLT BBM senilai Rp100 ribu. A;asannya bagian dari biaya sedekah bumi yang rencananya akan digelar tahun depan.
