Beranda Berita Nasional Mantan Ketua DPRD Jabar Ungkap Kasus Lahan SPBU

Mantan Ketua DPRD Jabar Ungkap Kasus Lahan SPBU

sidang-irfan-pemeriksaan-terdakwa.jpg

harapanrakyat.com,- Kasus dugaan penipuan dan penggelapan bisnis SPBU yang menyeret mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara dan istrinya Endang Kusumawaty, memasuki babak baru.

Dalam sidang lanjutan pada Senin (16/1/2023) ini, kedua terdakwa hadir secara langsung di persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Saat persidangan itu, majelis hakim mencocokan keterangan dari korban Stelly Gandawidjaja saat persidangan sebelumnya. Banyak keterangan Irfan yang membantah keterangan Stelly.

Kepada majelis hakim, Irfan menjelaskan awal mula perkenalan antara Irfan dengan Stelly. Saat itu, terdakwa mengenal Stelly sebagai pengusaha. Sedangkan Irfan saat itu menjabat Ketua DPRD Jabar.

“Saksi mengenalkan bahwa saksi adalah pengusaha dan ingin bersilaturahmi dengan saya. Pak Stelly juga mengatakan memiliki banyak usaha di bidang properti,” ungkap terdakwa.

Baca Juga : Kesaksian Ajudan Mantan Ketua DPRD Jabar Soal Titipan Uang Rp 5 Miliar

Lebih lanjut Irfan menjelaskan pertemuan dengan Stelly. Saat itu, karena pernah mendengar bahwa Stelly pengusaha di bidang properti, terdakwa pernah menawarkan kepada Stelly mengenai lelang di salah satu dinas. Namun, Stelly tidak jadi mengikuti lelang tersebut.

Pembebasan Lahan SPBU

Karena Stelly sering berkunjung ke rumahnya, kata Irfan, dalam pertemuan selanjutnya Stelly mengajak berbisnis dan mulai berbicara mengenai pembebasan lahan.

Kala itu, Irfan menyarankan untuk pembebasan lahan di Majalengka. Pasalnya, di daerah itu, pemerintah akan membangun bandara. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak tidak ada pembicaraan mengenai keuntungan.

Saat itu, harga per meter tanah di Majalengka masih antara Rp 26 ribu hingga Rp 50 ribu, tergantung letak tanahnya.

BACA JUGA:  Bupati Herdiat Jadi Pembina KTNA Ciamis, Berkomitmen Perhatikan Petani

“Terjadilah pembebasan lahan yang saat ini telah jadi SPBU milik Pak Stelly. Yang membebaskan (tanah) itu Pak Stelly. Uangnya pakai uang Pak Stelly,” ungkapnya.

“Pembebasan lahan yang satu sekarang jadi SPBU. Kemudian yang satunya lagi jadi jalan masuk bandara dan satu lagi pembakaran genting,” ucap Irfan menambahkan.

Kemudian, terdakwa juga menjelaskan mengenai pembelian lahan di Pasir Ipis, Sukabumi. Irfan menegaskan, pihaknya membeli langsung lahan tersebut dari saksi Ajo dengan harga Rp 63 ribu per meternya.

Keuntungannya, kata Irfan, jika kedepannya jalan di Pasir Ipis itu menjadi jalan raya, maka harga tanah akan menjadi Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per meter.

“Setelah saya membeli tanah di Pasir Ipis itu, Stelly tertarik membeli lahan di Pasir Ipis dan membeli di samping lahan milik saya yang sudah saya beli duluan. Lahan saya dan Stelly masih dalam satu hamparan. Saya minta Pak Ajo untuk membantu Pak Stelly dalam hal pembebasan lahan,” tuturnya.

Baca Juga : Sidang Mantan Ketua DPRD Jabar, Saksi Ahli: Jaksa Wajib Buktikan Pidana Asal

Selanjutnya, kata Irfan, pihaknya pun menunjukkan lahan lainnya untuk Stelly yang berada di Gunung Karang, Sukabumi sekitar 7 hektar. Jika kedepannya jadi pembangunan jalan provinsi, maka harga tanah akan naik antara Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu per meter.

Terdakwa Minta Dana Talang

Di muka persidangan, Irfan menjelaskan mengenai SPBU pernah meminta dana talang kepada Stelly untuk pembelian SPBU di Walahar, Kabupaten Karawang sebesar Rp 12,5 miliar.

BACA JUGA:  Damkar Banjarsari Ciamis Evakuasi Sarang Tawon Vespa di Atap Rumah

“Saya memperoleh informasi kalau SPBU itu sudah tutup satu tahun. Kemudian saya bertemu dengan pemiliknya bernama Pak Joe Poni dan bernegosiasi. Saya bilang ke Pak Stelly, saya minta tolong talangin dulu,” tutur Irfan.

Kepada Joe Poni, lanjut Irfan, pihaknya menjelaskan bahwa nanti yang membayar pembelian SPBU itu Pak Stelly.

“Sedangkan SPBU milik saya yang pertama yaitu di daerah Pangenan, Cirebon yang sudah tutup. Luas lahan SPBU itu 1 hektar, bukan 1,5 hektare. Saya beli tahun 2013,” ucapnya.

“Pada tahun yang sama (2013), saya melakukan negosiasi mengenai pembelian SPBU di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. akhirnya kami sepakat harga SPBU itu Rp 6,6 miliar. Itu tidak ada hubungannya dengan Pak Stelly maupun dengan Pak Ajo,” ucap Irfan menambahkan.

Korban Tagih Hutang, Terdakwa Minta Rinciannya

Lantas, lanjut Irfan, pada 2013 lalu Stelly pernah mendatanginya. Kedatangan Stelly ini berhubungan dengan hutangnya yang mencapai Rp 42 miliar, sedangkan yang belum terbayarkan sebesar Rp 37 miliar.

Namun, sebelum membayar lunas semua hutangnya, terdakwa meminta Stelly merinci hutang-hutang yang belum terbayarkan itu. Sebab, terdakwa mengaku ada yang kurang dipahami dari daftar hutang yang diserahkan Stelly kepada terdakwa.

“Saya meminta Pak Stelly untuk merinci (hutang). Hutang akan saya bayarkan setelah ada rincian lengkapnya. Namun, setelah itu saya terkena Covid-19. Bahkan sampai saat ini Pak Stelly tidak memberi rinciannya. Namun, saat pertemuan selanjutnya, berakhir seperti ini,” ungkap Irfan.

BACA JUGA:  Polisi Bekuk Seorang Pengedar Narkotika di Madiun

Irfan menuturkan, apa yang dihadapinya kali ini terjadi pada saat dirinya sedang mengikuti pencalonan di DPD Partai Demokrat 2021 silam. Menurut Irfan, hal itu saling berkaitan.

“Sebenarnya masalahnya adalah talangan-talangan. Namun, pada waktu itu saya sedang melakukan kontestasi politik, sedang ada pencalonan ketua Partai Demokrat Jawa Barat. Saya ketuanya pada waktu itu,” ucap Irfan.

Baca Juga : Saksi Beberkan Dugaan TPPU dalam Kasus Irfan Suryanagara

Menurutnya pada saat tersebut pihaknya kerap mengalami tekanan. Bahkan terdapat informasi yang beredar terkait jangan memilih dirinya.

“Setiap saya diperiksa di Bareskrim, padahal baru diminta klarifikasi, tapi surat itu sudah beredar ke konstituen saya, ke PAC, DPC, hingga ke ranting (pengurus partai) agar tidak memilih saya,” tuturnya.

“Saat pemilihan (Ketua DPD Demokrat Jawa Barat), ternyata saya masih menang dengan skor 18 berbanding 10. Hanya ada satu orang yang mencederai saya tidak menjadi ketua DPD. Bahkan di depan rumah saya, disimpan mobil tahanan dan beredar kabar kalau Irfan segera ditahan,” kata Irfan menambahkan.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Raditya mengungkapkan, kliennya tidak pernah meminta Stelly berbisnis SPBU. “Pak Irfan hanya meminta tolong saja untuk talangin dulu beli pom bensin,” ucap Raditya.

Raditya menjelaskan, dalam kasus yang menjerat kliennya ini tidak bisa masuk dalam unsur TPPU. Seharusnya, kasus ini masuk dalam ranah perdata.

“Kami menyerahkan kepada hakim. Hakim bisa menilai dengan fakta persidangan dan bukti yang ada. Mau dilarikan ke mana perkara ini,” katanya. (Ecep/R13/HR-Online)