Subang – Upaya memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus dilakukan. Kali ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat menghadirkan layanan langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Subang.
Kegiatan yang digelar Selasa, 22 April 2025 ini merupakan bagian dari program inovatif Sakiceup BOS (Sarana Kemudahan Izin Cepat Beraksi On The Spot). Program ini digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat untuk menyederhanakan akses perizinan bagi pelaku usaha.
Dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, tim Kemenkumham Jabar turut didampingi oleh jajaran bidang Kekayaan Intelektual seperti Sri Dewijanti Saleh, Indiarto Anditiaman, dan Dewi S Panjaitan. Mereka memberikan layanan konsultasi dan edukasi langsung kepada para pelaku UMKM yang hadir.
Sinergi antara Kemenkumham dan DPMPTSP ini tidak hanya menghadirkan layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual (HKI), tetapi juga layanan lainnya. Di antaranya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal dari Kementerian Agama, dan rekomendasi UMKM dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat.
“Dengan mendaftarkan HKI, pelaku usaha dapat memperkuat identitas produknya sekaligus memperluas potensi pengembangan usahanya,” ujar Hemawati. Ia juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap produk lokal demi meningkatkan daya saing.
Respon pelaku usaha di Subang sangat positif. Mereka mendapat penjelasan langsung tentang proses permohonan merek dan hak cipta serta manfaat ekonomi dari perlindungan HKI. Kemenkumham Jabar berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan untuk mendukung UMKM naik kelas.
