harapanrakyat.com,- Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Garut, Jawa Barat mengemukakan sudah ada 1004 warga Garut yang positif HIV karena hubungan seksual, termasuk LGBT.
Hal itu terungkap saat para pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Garut kembali melakukan audiensi lanjutan terkait temuan 3.000 Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT), Senin (26/12/2022).
Sebelumnya, temuan 3.000 orang yang masuk ke komunitas LGBT di Garut, membuat resah para orang tua. Temuan itu dikemukakan oleh para tokoh pondok pesantren yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam (AUI) Garut, dalam audiensi bersama komisi 4 DPRD Garut, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Angka HIV di Garut Tinggi, KPA Garut: Paling Dominan karena Biseksual
Hari ini, Senin (26/12/2022) AUI diundang dalam audiensi lanjutan bersama DPRD Garut. Termasuk dari Dinas Kesehatan Garut, Satpol PP Garut, MUI, Kesbangpol Garut.
1004 Warga Garut Positif HIV, KPA: Ini Sudah Lampu Kuning
Dalam audiensi lanjutan ini, AUI menghadirkan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Garut. KPA Garut mencatat agregat 1004 warga Garut sudah positif HIV akibat hubungan seksual, termasuk kelainan hubungan seksual seperti LGBT.
“Jadi kalau secara akumulasi kami hanya menghitung agregat, data yang kita miliki akhir per oktober 2022 sudah 1004 orang yang positif HIV. Ini sudah lampu kuning bahkan merah. Kalau tidak berobat bisa menularkan dan kena Aids, dan untuk meninggal itu sudah terancam,” kata Eidi, Kepala Komisariat KPA Garut, Senin (26/12/2022), di kantor DPRD Garut.
Audiensi AUI Garut dan DPRD Berjalan Buntu
Sementara audiensi lanjutan AUI dengan DPRD Garut berjalan buntu. Hal itu disebabkan ketua DPRD dan Bupati Garut, tak menghadiri agenda yang sudah dijadwalkan.
“Untuk sekarang batal, alasannya karena tidak sesuai dengan kesepakatan, karena ditandatangani untuk dihadirkan Bupati minimal Sekda. Jadi kita ini undangan, bukan auden biasa, justru undangan ketua DPRD, namun unsurnya tidak memenuhi,” kata Ceng Aam, Koordinator AUI.
DPRD Garut akan menjadwalkan ulang audiensi lanjutan, dan akan menghadirkan pimpinan DPRD termasuk dari unsur Pemerintah Daerah.
“Mungkin kami akan mendata dulu yang riil, karena data yang dikeluarkan harus lembaga yang memenuhi syarat. Akan ada lanjutan, karena yang datang pada hari ini terkait kekhawatiran LGBT. Tindak lanjut hasil audiensi sekarang tidak memenuhi syarat menurut aliansi. Kami pimpinan berupaya akan menghadirkan yang berkaitan,” kata Enan, Wakil Ketua DPRD Garut. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
