harapanrakyat.com – Kisruh penolakan relokasi PKL Dalem Kaum Bandung, Jawa Barat ke Basement Alun-alun Bandung, memantik respon kalangan legislatif. Komisi B DPRD Kota Bandung, mengeluarkan nota komisi terkait penolakan para PKL tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Folmer Siswanto M Silalahi mengatakan, nota komisi tersebut berisi beberapa rekomendasi. Salah satunya berisi agar para PKL masih bisa beraktivitas sementara di Kawasan Dalem Kaum.
DPRD mengambil rekomendasi tersebut, sambil menunggu perbaikan dan pembenahan Basement Alun-alun Bandung, yang dinilai tidak representatif sebagai bangunan komersial.
Baca Juga : Masih Ada PKL Tolak Relokasi, Pemkot Bandung Bakal Gelar Audiensi
“Hasil audiensinya, kita akan menerbitkan nota komisi. Agar teman-teman PKL Dalem Kaum bisa beraktivitas sementara atau paruh waktu di Kawasan Dalem Kaum,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (8/1/2023).
Ia mengungkapkan hal tersebut seusai menggelar audiensi Komisi B DPRD Kota Bandung dan PKL Dalem Kaum terkait penolakan relokasi PKL.
Sebelumnya, ratusan PKL Dalem Kaum melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandung. Mereka menuntut adanya keadilan bagi para PKL terkait relokasi ke Basement Alun-alun Bandung.
Folmer menilai, tempat relokasi PKL Dalem Kaum belum representatif untuk bangunan komersil. Mengingat dalam mengalih-fungsikan bangunan, maka adanya kriteria tertentu yang harus dipenuhi.
“Basement Alun-alun Bandung awalnya untuk tempat parkir. Tapi sekarang menjadi tempat komersial. Tentunya ini harus ada pembedanya. Seperti sirkulasi udaranya, lokasi, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD Anggap Relokasi PKL Dalem Kaum Bandung Hal Keliru, Kenapa?
“Jadi yang membuat pengunjung tidak datang bukan karena barangnya mahal. Tapi tempatnya yang tidak nyaman. Maka ini perlu ada perbaikan dan pembenahan,” katanya menambahkan.
Seorang perwakilan Paguyuban PKL Dalem Kaum, Beri Sobar mengatakan, mereka ingin mendapat solusi secepatnya terkait kondisi para pedagang. Karena mereka tidak bisa beraktivitas dan kesulitan ekonomi. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)
