harapanrakyat.com,- Biro Komunikasi Kemenparekraf RI melaksanakan diseminasi panduan komunikasi krisis kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023).
Tujuannya untuk pendeteksian informasi validasi berkaitan dengan dampak dari krisis kepariwisataan. Kegiatan dilaksanakan di Tourist Information Center TIC Pangandaran.
Ketua Pokja Media Monitoring dan Komunikasi Biro Komunikasi Kemenparekraf RI Dadam Mahdar mengatakan, panduan komunikasi krisis ini awalnya dari standar operasional prosedur (SOP).
Lalu dibuat untuk memudahkan satuan kerja teknis pusat yakni Kementrian Ekraf dan dinas provinsi, Kabupaten/Kota dalam memudahkan penanganan krisis informasi kepariwisataan.
“Untuk memudahkan dalam menangani krisis sektor Parekraf dari sisi komunikasi yang dianggap sepele. Kalau tidak diurus bahkan menjadi suatu krisis berkelanjutan. Ini terkait reputasi,” kata Dadam Mahdar, Selasa (28/11/2023).
Dadam menyebut melalui tagline SuRe Bro sebagai panduan dalam menangani krisis melakukan pengumpulan berita atau informasi di media masa. Lalu dilakukan analisis mana yang berpotensi menimbulkan krisis segera ditindaklanjuti berupa tahapan penyelesaian.
“Dari respons tersebut kita membuat tahapan dan broadcast bersama apa isu itu benar. Kita akan kerja sama dengan daerah dalam membangun komunikasi isu negatif. Jangan dilawan tapi dengan konten positif,” ujar Dadam.
Pangandaran sudah menjadi trademark dengan pantainya. Namun produk destinasinya saat ini pariwisata berbasis sustainable tourism (STO) pembangunan dengan memperhatikan alam, lingkungan masyarakat sekitar dan keunikan di dalamnya terjaga.
Baca Juga: Kulineran di Badiakopi Pangandaran, Ada Pizza dan Pasta yang Enak
“Itu yang dinamakan wisata premium bisa bertemu rusa ekor panjang dan habitat lainnya sangat berkualitas. Tidak semua pantai memiliki seperti di Pangandaran konservasi dengan alam,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Pangandaran Tonton Guntari menyambut baik serta mendukung Kemenparekraf dalam menyusun panduan krisis kepariwisataan di Pangandaran.
“Semoga langkah dan upaya Kemenparekraf dalam mengkoordinasikan pusat dan daerah bisa sejalan dalam panduan Krisis Kepariwisataan. Sehingga informasi yang merugikan bisa ditepis,” singkatnya. (Madlani/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
