Gelombang protes mengarah ke kediaman pribadi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). LSM Pemuda bersama aliansi mahasiswa memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Lembur Pakuan, Subang, pada Kamis, 19 Februari 2026 mendatang.
Rencana aksi ini bukan tanpa alasan. Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri, S.H., menegaskan bahwa langkah “menggeruduk” rumah pribadi Gubernur diambil sebagai bentuk kekecewaan memuncak. Sebelumnya, berbagai upaya penyampaian aspirasi—baik ke kantor dinas terkait maupun Kantor Gubernur di Bandung—dinilai buntu dan tidak mendapat tanggapan serius.
“Kami ingin suara masyarakat benar-benar sampai. Selama ini aksi di dinas terkait seolah masuk telinga kanan keluar telinga kiri,” tegas Andri.
Dua Tuntutan Utama
Dalam aksi nanti, massa akan membawa dua isu krusial yang dinilai mencoreng wajah pemerintahan Jawa Barat:
- Kegagalan Konstruksi Jalan ProvinsiMassa menyoroti kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar. Sejumlah proyek jalan yang baru saja rampung dikerjakan dilaporkan sudah mengalami kerusakan parah. LSM Pemuda menduga kuat adanya penyimpangan spesifikasi teknis yang menyebabkan umur layanan jalan (umur rencana) jauh di bawah standar. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas dugaan kegagalan konstruksi yang merugikan uang rakyat ini.
- Mafia Proyek di Disdik JabarIsu kedua menyasar Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Beredar dugaan kuat adanya praktik pengendalian proyek oleh oknum “orang dalam” berinisial DK, H.U, dan HD. Para oknum ini dituding mengatur jatah proyek dengan mencatut nama Gubernur (KDM) untuk memuluskan aksinya. Bungkamnya Kepala Dinas Pendidikan terhadap isu liar ini semakin memicu kecurigaan publik akan adanya pembiaran.
Lembur Pakuan selama ini dikenal sebagai simbol “rumah rakyat” di mana KDM kerap menerima aduan warga secara langsung. Aksi 19 Februari nanti akan menjadi ujian: apakah keluhan terkait dugaan korupsi dan infrastruktur ini akan disambut dengan tangan terbuka, atau justru menjadi babak baru ketegangan antara elemen sipil dan pemerintah provinsi.
