harapanrakyat.com – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina mengatakan bahwa Jawa Barat belum bisa terkategorikan sebagai provinsi layak anak.
Sri Rahayu mengungkapkan sejumlah alasan berbagai persoalan dan kasus perundungan atau bullying terhadap anak-anak, baik di ranah umum maupun di dunia pendidikan.
“Jawa Barat belum jadi provinsi layak anak. Belum semua kabupaten dan kota layak dalam perlindungan anak. Maka, Jawa Barat belum bisa bebas menekan angka kekerasan terhadap anak,” ungkap Sri di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/3/2023).
Baca Juga : Disdik Jabar Luncurkan Aplikasi Ini Antisipasi Terjadinya Kasus Perundungan
Ia pun mengurai beragam kasus yang menjadi indikator bahwa Jawa Barat belum bisa terkategorikan provinsi layak anak. Beragam kasus tersebut bukan hanya terjadi di luar sekolah, tetapi juga di lingkungan sekolah.
“Kasus kekerasan hingga merenggut nyawa siswa di Bogor, itu awalnya terpicu hanya karena jaket almamater. Namun saya apresiasi terhadap pihak sekolah yang punya link ke kepolisian dan punya nomor WA (whatsapp) orang tua tiap siswa,” kata Sri.
Kasus lain yang sangat miris, kata Sri, terjadi di Kabupaten Karawang. Seorang anak perempuan disabilitas hamil. Namun pelaku yang menghamilinya tidak terungkap.
“Pada akhirnya semua pihak di sana sepakat untuk menggugurkan kandungannya. Karena tidak ada laki-laki yang mengaku sebagai pelakunya,” ucapnya.
Tidak hanya itu, kasus LGBT pun terjadi di kalangan remaja. Lalu di Kabupaten Karawang, ada kasus human traficking (penjualan manusia) seorang anak oleh pacar ibunya Rp 2 juta.
“Tapi anak ini gak lapor karena mengaku kasihan sama ibunya. Namun setelah penyelidikan, ternyata anak itu sudah adiktif (seks bebas), via handphone ia melakukan itu di luar tempat tinggalnya, seperti di hotel,” ujar dia.
Wujudkan Provinsi Layak Anak Perlu Dukungan Semua Pihak
Sri Rahayu pun mewanti-wanti semua pihak terutama Dinas Pendidikan dan aparat keamanan terkait momen kelulusan yang tak lama lagi akan tiba.
“Sebentar lagi kelulusan sekolah, harus ada upaya pencegahan karena rentan perang antar kelompok. Misalnya anak-anak sekolah yang satu konvoi, bertemu dengan kelompok lain, itulah potensi buruk memungkinkan terjadi,” ungkapnya.
Atas semua persoalan itu, kata Sri, maka Komisi V DPRD Jabar tidak berhenti melakukan pengawasan terhadap implementasi perda terkait pendidikan. Serta yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak.
“Dengan berbagai dukungan dari masing-masing daerah, kami mengharapkan upaya Jawa Barat menjadi provinsi layak anak bisa terwujud,” ungkap Sri. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)
