harapanrakyat.com – Jalan khusus tambang Cigudeg – Rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pembangunannya sangat mendesak dan pertama di Indonesia.
Nantinya, jalan khusus tambang ini seperti jalan tol namun sedikit berbeda dalam segi akses keluar-masuk.
Owner JB Group Mulyadi Jayabaya mengungkapkan, dalam sistem pengoperasiannya jalan khusus tambang Cigudeg – Rumpin ini akan memiliki delapan interchange. Hal itu untuk memudahkan akses truk pengangkut tambang keluar-masuk.
“Kalau tol biasa tidak terlalu banyak akses. Ini (jalan khusus tambang) banyak akses hingga ada delapan interchange untuk memudahkan akses keluar masuk (truk). Jembatan ada 12 termasuk jembatan yang dilewati jalan-jalan desa,” kata Jayabaya, Senin (29/5/2023).
Baca Juga : Jalan Khusus Tambang di Bogor Jadi Terobosan Pembangunan Infrastuktur
Sementara itu, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengajak semua pihak mendukung pembangunan jalan khusus tambang Cigudeg – Rumpin, mulai dari sosialisasi hingga pekerjaan selesai.
“Masyarakat Bogor, khususnya Bogor Barat mendukung apa yang ingin diwujudkan. Semoga visi misi Gubernur Jawa Barat bisa selesai di akhir masa jabatannya,” ucap Iwan.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai merealisasikan pembangunan jalan khusus tambang Cigudeg – Rumpin di Kabupaten Bogor.
Pemprov Jabar mengklaim, pembangunan jalan khusus tambang ini merupakan menjadi sebuah contoh terobosan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pasalnya, pembangunan jalan ini tidak menggunakan anggaran pemerintah melainkan sepenuhnya melalui investor swasta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, pembangunan jalan khusus tambang ini membutuhkan 32,7 hektare lahan. Saat ini, kata ia, lahan yang sudah terbebaskan seluas 26,16 hektare atau 80 persen.
Baca Juga : Jalan Khusus Tambang di Bogor Layani 58 Transporter
Ke depan, jalan khusus tambang Cigudeg-Rumpin ini akan melayani 58 pemegang izin usaha tambang atau transporter.
“Jalan khusus tambang Cigudeg – Rumpin ini menjadi terobosan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Biaya pembangunannya tidak bersumber dari uang pemerintah, baik APBD maupun APBN. (Pembangunan jalan) Full investor swasta,” kata Gubernur Jawa Barat itu. (Ecep/R13/HR Online)
