review1st.com – Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital (digital trust) menjadi kunci pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Salah satu pilar penopang digital trust adalah teknologi identitas digital yang tidak hanya mampu mengamankan serta memberikan kendali penuh privasi data para penggunanya namun juga menjadi pintu masuk ekosistem digital.
Hal ini disampaikan oleh jajaran Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia pada diskusi panel “B20 Digital ID Workshop: Scaling Trust in the Digital World” yang diselenggarakan sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia oleh Sekretariat B20 bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI dan VIDA, penyelenggara identitas digital terdepan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki mengatakan, “Digitalisasi tentu membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing, mengembangkan usaha dan menjadi pondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi.
“Nilai pangsa pasar ekonomi digital, kita prediksi sekitar 146 Miliar USD, terbesar di Asia Tenggara 2025. Digital trust sangat penting dalam proses onboarding digital hingga mampu mencegah penyalahgunaan, data penipuan dan lainnya.
“Pemerintah sendiri sedang menyiapkan kebijakan digital ekonomi dalam melindungi industri dalam negeri, UMKM, dan konsumen.
“Digitalisasi juga mendorong tercapainya inklusi keuangan sehingga UMKM bisa mendapatkan manfaat secara riil seperti kemudahan akses keuangan dan pemahaman literasi digital yang lebih baik.”
Senada dengan Kemenkop UKM, Imansyah, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang turut hadir dalam acara menyoroti peran penyedia layanan identitas digital dalam mewujudkan inklusi keuangan digital.
“Dengan memanfaatkan teknologi, tatap muka menjadi tidak diperlukan, seperti kehadiran fintech yang memberikan kemudahan dari sisi inovasi keuangan digital.
“Disisi lain, di abad ke-21 ini OJK berupaya menjalankan fungsi pengawasannya dengan terus memperhatikan inovasi. Disinilah VIDA dapat ikut mengambil andil dengan inovasinya, membantu OJK dalam tugas tersebut melalui ekosistem digital yang inovatif, serta memperkuat rasa percaya publik.
“Dengan demikian, diperlukan penyeimbangan antara inovasi dan risiko, dengan perlindungan konsumen sebagai pembungkus semuanya.”
Dalam menciptakan digital trust masyarakat, kehadiran identitas digital serta manajemennya yang bertanggung jawab berperan penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa keamanan dan kerahasiaan data mereka terjaga serta terkelola dengan baik.
Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia yang diwakili oleh Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, menjelaskan, “Dalam menghadirkan sistem identitas digital yang tangguh dengan manajemennya yang bertanggung jawab, para pemain industri seperti VIDA memahami pentingnya penerapan standar global dan praktik terbaik di industri bahkan hingga melampaui standar kepatuhan atau beyond compliance.
“Salah satunya adalah dengan menghadirkan teknologi biometrik yang menawarkan level keamanan lebih tinggi dari sekadar kata sandi atau PIN.
“Disinilah identitas digital berperan melindungi penggunanya dari risiko kejahatan siber dan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Selain itu, sebagai penyedia digital trust, kami terus berprinsip untuk menciptakan solusi digital trust yang berorientasi pada pengguna serta mudah diakses oleh siapa saja.”
Niki juga menambahkan bagaimana teknologi ini akan mengakselerasi digitalisasi bagi masyarakat underserved community sesuai dengan salah satu rekomendasi dari Gugus Tugas Digitalisasi, yakni mendorong konektivitas universal untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan layanan pemerintah.
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan, yang dalam sambutannya mengungkapkan “Adapun beberapa manfaat dari hadirnya digital identity bagi tata kelola negara adalah pertama, menjadi enabler untuk inklusivitas karena masyarakat dapat mengakses layanan sosial, kesehatan, dan keuangan maupun layanan-layanan pemerintahan lainnya; kedua, meningkatkan penghematan melalui interoperabilitas data karena identitas digital yang sah dapat digunakan dalam transaksi lintas sektor dan lintas negara; ketiga, meminimalisir potensi pemalsuan identitas karena standar identitas digital memiliki kriteria berlapis untuk memverifikasi identitas digital seseorang seperti melalui kode unik pelanggan, password, maupun karakteristik biometrik.”
Identitas Digital Meminimalisir Resiko Kejahatan Siber
Dalam sambutannya, Marsda TNI Dr. Arif Mustofa, M.M, Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menyampaikan, “Pelaku industri digital harus mampu menjamin keamanan data pengguna karena hal tersebut akan memperbesar dampak positif terhadap keberlangsungan industri, khususnya kepercayaan publik kepada layanan dan sistem elektronik.
“(Oleh karena itu) kerjasama pemerintah dan dunia usaha menjadi sangat diperlukan. Hal tersebut terkait dalam pengembangan platform digital yang nyaman dan dapat melindungi data warga negara serta dapat meningkatkan kemudahan akses masyarakat ke layanan keuangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan pemerintah secara elektronik.
“Tentu hal ini membutuhkan standard interoperabilitas yang jelas untuk memastikan sebanyak mungkin layanan dapat diakses dan inklusif.”
Paolo Kartadjoemena, Wakil Ketua Gugus Tugas Integritas dan Kepatuhan B20 Indonesia yang turut hadir dalam acara mengungkapkan bahwa penerapan identitas digital dapat memaksimalkan pengamanan data dan meminimalkan risiko kejahatan siber.
Hal ini mengingat resiko pencurian data yang marak terjadi saat ini dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. “Inilah pentingnya membangun infrastruktur keamanan siber yang memungkinkan bisnis dari segala ukuran dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital.
“Memiliki cara verifikasi digital yang cepat, efisien, dan juga dapat diandalkan, menjadi building blocks dalam membangun hal ini. (Untuk itu) Keamanan siber tidak hanya menjadi isu teknologi, tetapi juga isu bisnis,” ujar Paolo.
Yudi Hamka, Presiden Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk & CTO MNC Group menyoroti bahwa digital identity meningkatkan inklusi digital. “Digital identity turut membantu peningkatan inklusi digital, dengan 4 kondisi: lebih cepat, lebih efisien, lebih aman, dan lebih baik.
“Untuk industri, adalah bagaimana identitas digital dalam apps tak hanya memberikan solusi yang cepat, aman, tetapi lebih efisien namun juga menjawab kebutuhan konsumen, yang memberikan pengalaman lebih baik.”
Diskusi panel “Scaling Trust in the Digital World” juga dihadiri oleh Triyono Gani – Direktur Eksekutif Grup Inovasi Keuangan Digital OJK; Jonathan Marskell – Senior Program Officer, Identification for Development (ID4D) Initiative, World Bank; Yohanes Lukiman – B20 Digitalization Task Force Policy Manager; Kwok Quek Sin – Chief Digital Officer and Former Senior Director, National Digital Identity, Singapore; Davids Tjhin – Managing Director & Partner at Boston Consulting Group (BCG); Howard Nugraha Gani, CEO Mitra Bukalapak; Yudi Hamka, Presiden Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk & CTO MNC Group; Joseph Georgino Godong, SEVP Information Technology Indonesia Financial Group (IFG); dan Sati Rasuanto, CEO & Co-Founder VIDA yang juga merangkap sebagai Deputi Sekretaris Jeneral IV & Ketua Satuan Tugas Perlindungan Data Pribadi Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
