harapanrakyat.com,- Gegara harga gas subsidi tak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), puluhan warga Garut, Jawa Barat datangi kantor DPRD Garut untuk melakukan audiensi, Senin (29/5/2023).
Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam (AUI) itu menuntut pemerintah supaya bertindak tegas terhadap kasus penjualan gas LPG 3 Kg yang jauh lebih mahal daripada HET.
Keluhan AUI ini merupakan temuan masyarakat, di mana pengguna gas LPG 3 Kg harus membeli di harga Rp 25.000, Rp 28.000 hingga 30.000. Padahal HET gas subsidi 3 Kg di garut sudah diturunkan di harga semula yakni Rp 16.500.
Baca Juga : Dugaan Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg Fiktif, Hiswana Migas Garut Bantah DPRD
“Saya tidak pernah merasakan membeli gas 3 Kg di harga HET Rp 16.500, yang ada harganya Rp 25.000. Saya pedagang nasi goreng, tiap saya beli gak pernah sesuai seperti aturan Pemerintah harganya,” kata Parjo, seorang pedagang nasi goreng dalam audiensi.
AUI Mengeluh Bupati Garut Tidak Hadiri Audiensi
Kemudian, Koordinator AUI Garut, Ceng Aam mengatakan, permintaan AUI untuk audiensi bersama seluruh unsur pemerintahan terkait tidak terpenuhi. Bahkan Bupati Garut, Rudy Gunawan pun tidak menghadirinya.
Padahal, menurutnya, dalam surat undangan audiensi Bupati Rudy akan menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat.
“Bupati tidak hadir, hanya ada perwakilan anggota DPRD saja dan dari dinas. Percuma, hanya teriak tapi tidak digubris,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan meminta waktu kembali kepada Bupati Garut supaya menyikapi keluhan warga tersebut. Khususnya, terkait harga gas LPG subsidi 3 Kg yang tidak sesuai dengan regulasi yang pemerintah terbitkan.
“Kami juga sudah sampaikan seluruh keluhan ketidaksesuaian harga gas 3 Kg. kan HET nya Rp 16.500, di lapangan malah Rp 22.000 bahkan ada yang Rp 30.000,” tambahnya.
Baca Juga : Warga Ontrog DPRD Garut Pertanyakan Kasus Dugaan Kades Pasirkiamis Umbar Aurat di Facebook
Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Garut, Ridwan Efendi mengklaim, keluhan tersebut sudah pihaknya temukan di UPT daerah. Ia pun akan menyampaikan keluhan tersebut ke pimpinan untuk segera mengambil tindakan.
Selain itu, menurutnya, kebijakan bupati itu hanya mengikat sampai di tingkat pangkalan dan tidak sampai ke tingkat pengecer.
“Catatan yang kami miliki, berdasarkan data dari laporan kepala UPT di wilayah sebagai bentuk pengawasan, harga berkisar antara Rp 22.000 – Rp 25.000 per tabung.” Pungkasnya.
Pantauan harapanrakyat.com di lokasi, dalam audiensi tersebut salah satu warga sampai mengamuk karena merasa keberatan dengan harga gas subsidi 3 Kg terlalu mahal.
Bahkan, Ia sampai mengumpat, karena HET tak sesuai dengan harga gas di lapangan. Rakyat kecil selaku konsumen aktif banyak mengeluh karena harga menurutnya terlalu ugal-ugalan. (Pikpik/R12/HR-Online/Editor: Rizki)
