Beranda Berita Nasional Gubernur Jabar Prihatin Wali Kota Bandung Terkena OTT KPK

Gubernur Jabar Prihatin Wali Kota Bandung Terkena OTT KPK

Gubernur-Jabar-Ridwan-Kamil-di-Kota-Banjar.jpg

harapanrakyat.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku prihatin atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Bandung Yana Mulyana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yana terkena OTT KPK pada Jumat (14/5/2023) malam atas dugaan suap pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan jasa penyedia jaringan internet.

“Sebagai Gubernur dan sebagai mantan Wali Kota Bandung yang dulu ngurusin Bandung begitu rupa, saya sangat sedih. Susah diceritakan perasaannya,” ujar Ridwan Kamil ditemui seusai Sidak Pasar Kosambi Bandung, (15/5/2023).

BACA JUGA:  Rumah Nenek Satinah di Subang Terancam Ambruk, Relawan Harap Ada Donatur yang Peduli

Baca Juga : Wali Kota Bandung Kena OTT KPK, Ini Tanggapan Sekda

Sehari setelah peristiwa tersebut, Ridwan Kamil langsung mendatangi kantor Pemkot Bandung. Kedatangan gubernur untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandung tidak terganggu terkait OTT KPK ini.

“Saya tadi ke Pemkot Bandung juga menitipkan dan memastikan agar pelayanan publik warga Bandung tidak terganggu,” katanya.

Salah satunya yaitu terkait dengan pelayanan mudik Lebaran bagi warga Kota Bandung yang memerlukan koordinasi dari pemimpin.

BACA JUGA:  Penginapan Murah Subang: Daftar Alamat dan Tarif (2024)

Ridwan Kamil mengaku sudah mengarahkan Sekda Kota Bandung Ema Sumarna menjadi koordinator lapangan dalam program mudik tersebut.

Sekda Ema Sumarna juga kemungkinan besar akan menjalankan fungsi harian Wali Kota Bandung untuk sementara selama proses pemeriksaan Yana Mulyana di KPK berlangsung.

Gubernur menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri mengenai penunjukan pelaksana harian Wali Kota Bandung. Ia menegaskan, Sekda Kota Bandung akan menjadi Plh Wali Kota Bandung.

BACA JUGA:  7 Pondok Pesantren Terbaik dan Terbesar Di Subang 2024, Cek No. 4

Baca Juga : Wali Kota Bandung OTT KPK, Sekda Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan

“Saya sudah konsultasi ke Pak Mendagri, sementara sesuai aturan Plh-nya adalah Pak Sekda selaku posisi tertinggi di birokrasi,” ungkapnya.

Gubernur berharap peristiwa OTT KPK Wali Kota Bandung ini menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi pejabat yang tersandung kasus korupsi di Jawa Barat. (Ecep/R13/HR Online)