suarasubang.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan gebrakan besar dalam pola kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia tak segan meminta maaf karena telah mengganti pendekatan lama yang terlalu administratif dan cenderung seremonial.
Selama ini, kata Dedi, anggaran besar dihabiskan hanya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi wilayah. Kunjungan ke daerah pun kerap hanya diwarnai sambutan meriah, tepuk tangan, dan foto-foto.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pola tersebut tak lagi relevan. Ia ingin pemerintah provinsi benar-benar hadir sebagai pemecah masalah nyata yang dihadapi masyarakat dan birokrasi di daerah.
“Kalau ada bencana, bukan hanya bagi-bagi sembako dan selfie, lalu pulang. Saya ingin hadir sebagai solusi,” tegasnya saat berbicara di hadapan ASN Pemprov Jabar.
Dalam visi barunya, Pemprov Jabar berperan sebagai ‘induk’ dari kabupaten, kota, kecamatan, desa, hingga kelurahan. Pemerintah harus hadir dalam setiap kesulitan publik dan menjadi penggerak solusi, bukan sekadar pencatat data.
Menurutnya, solusi tidak lahir dari ruang rapat dan layar presentasi. Solusi hadir di tengah konflik, bencana, bahkan perut yang lapar. Oleh sebab itu, Dedi menekankan pentingnya perubahan arah kebijakan anggaran.
Anggaran kini difokuskan pada pembentukan kluster-kluster pertumbuhan baru, terutama pada sektor infrastruktur dan industrialisasi. Hal ini diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Contohnya, proyek besar seperti BYD di Subang yang sebelumnya berlarut-larut, bisa diselesaikan hanya dalam 10 menit setelah semua pihak dikumpulkan. Begitu pula exit tol yang biasanya makan waktu, kini bisa beres dalam lima menit setelah bertemu menteri.
Namun, hambatan tetap ada. Salah satunya sengketa tanah dan praktik percaloan yang membuat harga tanah melambung tinggi. “Kalau begini, mana ada investasi mau masuk?” ujar Dedi.
Sebagai solusinya, ia mempertemukan langsung pemilik tanah dengan investor, disaksikan oleh jajaran pemerintah dan aparat keamanan. Transaksi dilakukan secara terbuka, bahkan boleh divideokan dan diunggah ke YouTube untuk transparansi.
Inilah wajah baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi—bukan hanya pengatur administrasi, tapi penggerak nyata solusi bagi rakyat.
