Subang – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Subang menyoroti berbagai aspek penting dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Subang Tahun Anggaran 2025. Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pada Rabu, 30 Juli 2025, oleh anggota Fraksi PKS, Lidya Fitriani.
Dalam pandangannya, PKS mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan sisa waktu lima bulan ke depan guna memastikan target pendapatan tercapai, terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, fraksi ini menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Harapannya pada akhir tahun serapan anggaran bisa tercapai 100 persen. Ini kita lakukan demi pembangunan Kabupaten Subang yang kita cintai, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Lidya.
Fraksi PKS juga mencermati peningkatan proyeksi pendapatan dalam perubahan APBD 2025 yang naik sebesar Rp223 miliar, dari Rp2,905 triliun menjadi Rp3,128 triliun. Peningkatan ini dinilai sebagai peluang besar untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.
Namun, PKS menegaskan perlunya kajian mendalam terhadap sumber-sumber pendapatan agar potensi yang ada dapat digali secara maksimal. Lidya juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.
“Dengan peningkatan APBD, pengelolaan keuangan juga harus dilakukan lebih cermat,” tegasnya.
Di sisi lain, fraksi ini mempertanyakan kebijakan belanja daerah, khususnya penurunan pada pos belanja tidak terduga. Mereka khawatir penurunan ini dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam merespons kondisi darurat seperti bencana alam maupun wabah.
“Penurunan ini juga berpotensi mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam penanganan masalah mendesak lainnya. Kami meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Lidya.
Sebagai penutup, PKS menyatakan bahwa pembahasan rinci akan dilanjutkan dalam forum bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Subang guna memastikan setiap keputusan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat.
