suarasubang.com – Pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur guna mendukung program pembangunan nasional. Namun, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai ada beberapa proyek yang perlu dievaluasi karena ketidaktepatan dalam perencanaannya. Ia menyoroti Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Kawasan Industri Subang Smartpolitan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai belum optimal dalam mendukung konektivitas industri dan logistik.
Kawasan Industri Subang Smartpolitan sendiri memiliki luas 2.717 hektar dan mulai dibangun pada 2020. Dikembangkan oleh PT Suryacipta Swadaya (Suryacipta), proyek ini telah menyedot anggaran Rp 5 triliun pada tahap pertama dan dijadwalkan beroperasi pada 2024.
Namun, dalam kunjungannya baru-baru ini, Bambang Haryo mengungkapkan bahwa industri belum masuk ke kawasan tersebut, bahkan infrastruktur dasarnya masih belum siap.
Integrasi yang Dinilai Tidak Efektif
Rencana integrasi Subang Smartpolitan dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati juga dipertanyakan. Jarak kawasan industri ini ke Pelabuhan Patimban sekitar 60 kilometer dan ke Bandara Kertajati mencapai 80 kilometer. Menurut Bambang, jarak sejauh ini membuat biaya transportasi logistik menjadi mahal dan kurang efisien. Idealnya, kawasan industri seharusnya berlokasi maksimal lima kilometer dari pelabuhan agar lebih hemat biaya dan waktu.
“Jika terlalu jauh, pelaku industri akan enggan beroperasi di sana karena ongkos logistik yang tinggi. Saya belum melihat adanya perusahaan yang berminat masuk ke kawasan ini,” ungkapnya.
Pelabuhan Patimban Belum Siap Beroperasi
Selain kawasan industri, kesiapan Pelabuhan Patimban juga menjadi sorotan. Hingga kini, pelabuhan yang dirancang untuk menangani peti kemas dan kendaraan bermotor itu belum memiliki crane untuk bongkar muat.
Padahal, pembangunan pelabuhan ini terbagi dalam tiga tahap, dengan target kapasitas mencapai 3,75 juta TEUs pada tahap pertama (2018-2021), 5,5 juta TEUs pada tahap kedua (2022-2025), dan 7 juta TEUs pada tahap ketiga.
“Tanpa crane, bagaimana kapal logistik bisa bersandar? Akibatnya, banyak industri masih mengandalkan Pelabuhan Tanjung Priok. Ironisnya, hingga awal 2024, anggaran pembangunan Patimban sudah hampir mencapai Rp 40 triliun, tetapi belum bisa beroperasi sebagaimana mestinya,” tegas Bambang.
Desakan Evaluasi dan Percepatan Pembangunan
Dengan besarnya dana yang telah digelontorkan, Bambang Haryo meminta pemerintah segera mengevaluasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur ini. Jangan sampai proyek strategis nasional justru terbengkalai dan tidak memberikan manfaat optimal bagi industri maupun perekonomian nasional.
“Kawasan Industri Subang Smartpolitan sudah menelan dana APBN Rp 5 triliun, tetapi belum menunjukkan progres signifikan. Begitu pula dengan Pelabuhan Patimban yang masih jauh dari harapan. Jika tidak segera dievaluasi, proyek-proyek ini berisiko mangkrak,” pungkasnya.
