SUBANG – Menghadapi penurunan drastis Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, DPRD Kabupaten Subang menyiapkan langkah antisipatif dengan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Melalui kebijakan baru, DPRD menargetkan total PAD dari BUMD Subang mencapai Rp33 miliar pada tahun anggaran 2026, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana Abdurachman, menyebut kebijakan ini diambil setelah adanya penurunan TKD yang mencapai sekitar Rp361 miliar.
“Turbulensi TKD tahun ini cukup besar. Karena itu, kami mendorong seluruh BUMD agar berperan lebih aktif dan kreatif dalam menggenjot PAD,” ujar Victor, Senin (20/10/2025).
Menurut Victor, peningkatan target PAD sejalan dengan tumbuhnya sektor industri di Subang. Perkembangan kawasan industri baru dinilai membuka peluang besar bagi BUMD untuk memperluas bidang usaha dan memperkuat kinerja keuangan daerah.
“Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Investasi, kami siap mendukung BUMD agar lebih terlibat dalam sektor industri yang menjadi potensi unggulan daerah,” tambahnya.
Dari hasil keputusan DPRD, kontribusi terbesar diharapkan datang dari PT Bank Subang Gemi Nastiti dengan target Rp10 miliar, naik dari realisasi Rp8 miliar pada 2025.
Sementara PT Subang Sejahtera dipatok mencapai Rp6 miliar, meningkat signifikan dari Rp2,8 miliar tahun sebelumnya. PERUMDA Tirta Rangga Subang ditargetkan menyumbang Rp4 miliar, dan PT Subang Energi Abadi naik dua kali lipat menjadi Rp2 miliar.
“Untuk BPR KU, targetnya juga naik sekitar Rp500 juta,” ungkap Victor.
Ia menambahkan, peningkatan target PAD bervariasi antara 50 hingga 100 persen, tergantung pada kapasitas dan potensi masing-masing BUMD.
“Silakan targetkan PAD setinggi langit. Kalaupun belum sampai ke sana, minimal hasilnya tetap di antara bintang-bintang,” ujar Victor dengan gaya khasnya.
Langkah DPRD ini menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus menggerakkan roda ekonomi Subang di tengah keterbatasan dana transfer dari pusat.
