KOTASUBANG.com, Subang – DPRD Subang menggelar Rapat Paripurna tersebut terdiri dari 3 agenda yaitu Penetapan LPJ Bupati Subang Tahun 2021, Penetapan Dua Buah Raperda Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat, dan Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS Tahun 2023, Selasa (19/07/2022).
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Subang tersebut, salah satu anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Subang membacakan ketetapan DPRD Kabupaten Subang terkait LPJ Bupati Subang Tahun 2021 dan berpesan agar raihan WTP yang diraih oleh Kabupaten Subang selama 4 kali berturut-turut dapat terus dipertahankan pada tahun berikutnya.
Berdasarkan pembahasan LPJ APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat catatan yang harus diperhatikan sebagai upaya perbaikan, yaitu:
1. Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan komitmen penting dalam siklus APBD sehingga nilai atas realisasi anggaran dapat dijadikan bahan pelajaran bagi perencanaan APBD selanjutnya.
2. Memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3. DPRD Kabupaten Subang akan mendukung pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel terlebih di tengah situasi pandemi dan harus lebih selektif dalam prioritas belanja APBD ke depan.
Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Subang terkait LPJ Bupati Subang Tahun Anggaran 2021 oleh Kang Jimat dan Ketua DPRD Kabupaten Subang, H. Narca Sukanda S.Sos.
Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, mewakili Bupati Subang dalam sambutannya menyambut baik bahwa secara umum dan menyeluruh pendapat fraksi dapat menyetujui LPJ APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021.
Tidak hanya itu kang Akur juga menuturkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang bersama anggota dewan pemerintah yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Subang Jawara yang bersih, maju, dan berkarakter.
Kang Akur menyampaikan bahwa secara demokratis berhasil menyetujui dan menetapkan persetujuan atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Subang tahun anggaran 2021 untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah.
“Selanjutnya kami akan sampaikan kepada pemerintah provinsi Jabar untuk dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) pada BPKAD provinsi Jabar,” katanya.
Kang Akur juga berharap terus soliditas kemitraan antara pemerintah kab. Subang dan DPRD kedepan, baik itu kuantitas maupun kualitasnya agar semakin ditingkatkan.
Rapat Paripurna dilanjutkan ke agenda kedua yaitu Pembahasan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat dan Pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat dan laporan hasil kerjanya dibacakan oleh salah satu anggota panitia khusus yang langsung disetujui oleh Anggota DPRD Kabupaten Subang serta ditandatangani secara langsung oleh Bupati Subang dan Ketua DPRD Kabupaten Subang.
Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda ketiga yaitu Penyampaian Nota Pengantar
Atas Rancangan Nota Kesepatakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun 2023.
Bupati Subang, H. Ruhimat menyampaikan proses pembangunan di Kabupaten Subang sesuai dengan rel yang ditentukan.
“Pembangunan di Kabupaten Subang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi misi Kabupaten Subang tertuang dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019, dibagi ke dalam 9 program Jawara.” kata kang jimat.
Kang Jimat mengapresiasi Anggota Dewan atas kerja kerasnya dalam mendampingi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
“Apresiasi kepada segenap Anggota DPRD atas dukungan dan perhatian atas kiprahnya dalam pembangunan di Kabupaten Subang.”
KUA dan PPKAS yang dibacakan Kang Jimat meliputi aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disusun dengan beberapa asumsi yaitu DAK dianggap belum dimasukkan, DAU diasumsikan sama dengan target DAU tahun lalu 1,1 Triliyun, dan Dana Desa dianggap sama dengan tahun lalu yaitu 234,4 Milyar.
Kang Jimat menyampaikan rencana pendapatan Kabupaten Subang di tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022.
“Rencana Pendapatan Daerah total pada tahun 2023 adalah 2,66 Triliyun atau mengalami penurunan sebesar 286,03 Milyar atau 9,7%. Penurunan diakibatkan Pandemi Covid-19 sejak 2020 yang diprediksi akan berdampak hingga tahun 2023 yang berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, dan masyarakat.”katanya.
Menutup pembacaan tersebut, Kang Jimat menyampaikan arah KUA dan PPAS tahun 2023 merupakan penegasan peraturan di atasnya dan sesuai dengan visi misi Pimpinan Daerah.
