harapanrakyat.com,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, menyoroti capaian PAD Pemkot Banjar yang baru terealisasi sekitar 65,16 persen.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti rendahnya capaian target PAD sektor Ketahanan Pangan yang baru terealisasi sebesar 7,90 persen. Serta rencana Pemkot Banjar meniadakan PAD dari sektor Balai Benih Padi dan Balai Benih Ikan (BBI).
Anggota DPRD Kota Banjar Bambang Prayogi mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap capaian pendapatan dari sektor Balai Benih Padi dan Balai Benih Ikan.
Ia juga menyarankan supaya instansi terkait mengevaluasi rencana meniadakan PAD dari kedua sektor tersebut. Karena, kedua sektor itu selama ini berkontribusi pada pendapatan daerah.
“Kami khususnya sebagai anggota Komisi 2 DPRD menyarankan, pertama harus ada evaluasi untuk sektor Balai Benih Padi dan Ikan. Bagaimanapun sektor ini pernah berkontribusi baik ke PAD,” kata Bambang kepada harapanrakyat.com, Kamis (16/11/2023).
Baca Juga: Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Diproyeksi Rp 757 Miliar Lebih
Soal Capaian PAD Pemkot Banjar Rendah dan Pendapatan Balai Benih
Terkait yang menjadi permasalahan tidak tercapainya PAD tersebut karena masalah tidak adanya anggaran pendukung, hal itu menjadi kewenangan pihak eksekutif.
Menurutnya, ketika memang masih dibutuhkan menjadi penyumbang PAD, semestinya pihak pemerintah kota mengalokasikan anggaran ke sana. Agar fasilitas yang sudah ada tidak sia-sia.
“Kita harus mengurangi fasilitas yang sudah dibangun jangan sampai tidak berguna. Kalau urusan masalah anggaran pendukung untuk benih itu domainnya eksekutif,” kata Bambang.
“Apakah perlu ada PAD dari sektor balai benih? Kalau perlu, ya mestinya dianggarkan untuk pembelian benihnya. Karena DPRD tinggal menyetujui saja,” ujarnya menambahkan.
Retribusi Sektor RPH
Baca Juga: Pemkot Banjar Targetkan Pendapatan Daerah Bertambah Rp 43,9 Miliar
Sedangkan, mengenai retribusi sektor Rumah Pemotongan Hewan (RPH), lanjut Bambang, memang sudah ada realisasi dan masih ada waktu sampai 25 Desember mendatang untuk mengejar target realisasi.
Adapun untuk pemanfaatan RPH yang selama ini hanya mengandalkan dari pemotongan sapi, hal ini juga perlu menjadi evaluasi. Karena sebelumnya RPH uga berfungsi untuk pemotongan ayam.
“Dulu memang sudah pernah berjalan, sudah dibangun sama di situ. Tapi sepertinya sekarang nggak jalan. Nahm ini juga harus ada evaluasi. Kenapa berhenti, apa pengusaha nggak pakai jasa pemotongan RPH tersebut, atau seperti apa kendalanya,” katanya.
Mengenai masih rendahnya capaian PAD Pemkot Banjar yang masih 65,16 persen, menurut Bambang, memang hal itu akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan di daerah.
“Selama ini untuk PAD Kota Banjar memang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebab itu, PAD ini perlu menjadi PR bersama melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD,” pungkasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
