harapanrakyat.com,- Polemik revitalisasi Banjar Water Park (BWP) Kota Banjar, Jawa Barat, yang menambahkan wahana edukasi The Mummy terus bergulir.
Kali ini, Direktur dan pengelola Banjar Water Park diundang untuk rapat dengar pendapat umum membahas hal tersebut oleh anggota Komisi 2 dan 3 DPRD Kota Banjar.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjar Asep Saefurrohmat mengatakan, pihaknya menyayangkan karena tidak adanya koordinasi baik dari Direktur BWP ataupun pihak pengelola dalam proses revitalisasi BWP.
“Intinya kita sebagai mitra kerj menyayangkan tidak adanya koordinasi dari pihak BWP dalam hal ini Plt Direktur ataupun dari pihak pengelola. Tahu-tahunya ini ramai pemberitaan tentang penolakan,” kata Asep Saefurrohmat, Rabu (5/4/2023).
Baca Juga: Polemik The Mummy BWP, Aliansi Muslim Kota Banjar Minta Patung Firaun Jadi Miniatur
Menurutnya, berkaitan dengan adanya masyarakat yang merasa keberatan tantang patung Firaun wahana edukasi The Mummy itu merupakan hal yang wajar.
“Kaitannya dengan penolakan ya sah-sah saja karena memang kita negara demokrasi dan boleh berpendapat. Tapi kita pun bukan berarti kita boleh menolaknya. Apalagi tadi sudah disampaikan itu merupakan edukasi atau sarana pendidikan bagi anak-anak,” terangnya.
Ia menjelaskan, selain kurangnya koordinasi pihaknya juga menyoroti terkait dasar hukum kesepakatan kerjasama antara Direktur BWP dan pihak pengelola.
“Dalam salah satu poinnya itu ada pasal yang menyebutkan itu spesifik tentang pembangunan awal itu jelas, seperti kolam renang atau pintu masuk. Nah untuk The Mummy sendiri itu tidak disebutkan dalam MoU itu,” jelasnya.
Lanjut Asep, kendati hal tersebut dirinya berharap dan merekomendasikan untuk memperbaiki dasar hukum dalam kerjasama itu.
“Perjanjian kerja samanya itu antara Direktur BWP dengan pengelola. Sehingga kami rekomendasikan untuk memperbaiki dasar hukumnya terlebih dahulu,” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
