harapanrakyat.com,- Sejumlah kader dan pegiat di Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkap kenaikan kasus HIV/Aids yang jumlahnya terus bertambah. Bahkan, mereka menyebut dukungan anggaran kurang.
Hal terungkap saat pegiat HIV/Aids Kota Banjar, Rika Setiawati mengikuti Talk Show Hari Aids Sedunia yang bertempat di Lapangan Tenis Pendopo Kota Banjar, Jumat (1/12/2023).
Rika mengatakan, berdasarkan hasil pendampingan yang ia lakukan pada tahun ini, angka kasus ODHA jumlahnya terus bertambah.
Dari 24 kasus yang ia dampingi saat melakukan Voluntary Counseling dan Testing (VCT), ternyata hasilnya 14 orang positif. Bahkan, satu orang di antaranya masih berusia produktif, yakni masih 16 tahun.
Idealnya, kata Ika, dari setiap 100 pemeriksaan VCT, paling tidak satu orang yang positif. Namun, ini dari 24 orang, yang positif ada 14 orang. Menurutnya hal ini menunjukan jumlah peningkatan kasusnya cukup serius.
“Untuk yang saya dampingi saja dari 24 orang yang tes VCT sebanyak 14 orang positif. Ini kalau tidak ada penanggulangan serius bisa jadi kejadian luar biasa,” kata Rika.
Dilema Kasus HIV/AIDS Meningkat
Penyebab dan kendala yang menjadi faktor naiknya kasus HIV/Aids tersebut, kata Ika, di antaranya karena kurangnya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah.
Sehingga, lanjutnya, upaya pencegahan melalui edukasi dan penanggulangan, seperti pendampingan untuk berobat yang seharusnya menjangkau ke sejumlah sasaran komunitas tidak berjalan secara maksimal.
“Kenapa angka HIV/Aids naik? pertama tidak ada penjangkauan ke komunitas untuk mengajak anak komunitas ke layanan untuk mobile VCT ke puskesmas. Nggak ada yang memberikan pemahaman,” katanya.
“Terus sekarang kurangnya anggaran untuk KPA tahun ini hanya Rp 25 juta. Nggak bisa buat sosialisasi, nggak ada buat pendampingan menjangkau komunitas,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut ia mengatakan, selain kendala di atas, untuk kendala lainnya yaitu tidak adanya akses layanan BPJS Kesehatan untuk berobat. Terutama bagi mereka yang sudah positif atau ODHA.
Hal itu karena meskipun untuk ketersediaan obat sudah gratis dari pemerintah, tetapi untuk registrasi pelayanan tersebut mereka harus membayar sebesar Rp 60 ribu ketika akan berobat.
“Kalau obat mah gratis, tapi ke rumah sakit kalau cuma bawa obat kan nggak bisa, tetap registrasinya harus bayar. Jadi untuk HIV/Aids itu nggak bisa pakai BPJS tetap harus bayar registrasi ke RSUD Rp 60 ribu,” katanya.
Kasus Meningkat
Sementara itu, Pelaksana Program KPA Kota Banjar Syahid Burhani mengatakan, berdasarkan data laporan jumlah kasus HIV/Aids sampai bulan Oktober tahun ini bertambah 51 kasus.
Menurutnya, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 saat itu hanya hanya 44 kasus. Adapun jumlah akumulasi kasus sampai tahun 2023 menjadi 357 kasus.
“Sampai bulan Oktober jumlah penambahan ada 51 kasus. Kami juga akan melakukan validasi data lagi nanti di akhir bulan Desember ini,” katanya.
Lanjutnya mengatakan, terkait dukungan anggaran untuk penanggulangan HIV/Aids dari pemerintah pada tahun 2024 pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 225 juta untuk penanggulangan.
Tetapi, anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan tahun 2024 hanya sebesar Rp 30 juta.
Menurutnya, anggaran tersebut sangat minim dan tidak memadai untuk menjalankan program secara maksimal.
“Tahun ini anggaran kami sangat minim hanya Rp 25 juta. Untuk tahun depan kami sudah mengajukan anggaran penanganan tapi anggaran yang dialokasikan juga nggak jauh beda hanya Rp 30 juta,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)
