Subang – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi dilema besar terkait ribuan ijazah siswa yang masih tertahan di sekolah swasta akibat tunggakan biaya. Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan memberi ultimatum kepada sekolah-sekolah tersebut: tetap menerima bantuan dana Rp 600 miliar atau mengalihkan skema bantuan langsung ke siswa.
Solusi Tegas untuk Masalah Lama
Menurut Dedi, jumlah tunggakan siswa yang belum menerima ijazahnya mencapai Rp 640 miliar, dengan sekitar 320 ribu siswa terdampak. Ijazah mereka tertahan dalam rentang waktu satu hingga tujuh tahun karena alasan biaya.
“Jika rata-rata tunggakan per siswa Rp 2 juta, maka totalnya memang mencapai Rp 640 miliar,” ungkap Dedi saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Minggu (2/2/2025).
Selama ini, Pemprov Jabar telah menggelontorkan Rp 600 miliar per tahun untuk membantu sekolah swasta. Namun, kebijakan ini dipertanyakan efektivitasnya karena masih banyak siswa yang tidak bisa mengambil ijazah mereka.
Skema Bantuan Berubah: Sekolah atau Siswa?
Dedi menawarkan dua opsi kepada sekolah swasta. Pertama, mereka tetap menerima bantuan Rp 600 miliar dengan syarat semua ijazah segera diberikan kepada siswa. Kedua, jika sekolah menolak, bantuan tersebut akan dialihkan menjadi beasiswa bagi siswa miskin yang bersekolah di swasta.
“Jadi uangnya tetap ditransfer ke sekolah, tetapi atas nama siswa yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Sekolah-sekolah favorit yang sudah memungut biaya tinggi tetap mendapat subsidi, sementara siswa kurang mampu masih kesulitan.
Transparansi dan Audit Dana
Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan melakukan audit terhadap penggunaan dana Rp 600 miliar ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama siswa dari keluarga kurang mampu.
“Sekolah-sekolah swasta tinggal memilih. Kita ingin kebijakan ini adil dan transparan,” kata Dedi.
Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak ada lagi siswa yang tertahan hanya karena alasan biaya, sementara sekolah tetap mendapatkan dukungan pemerintah dengan sistem yang lebih tepat sasaran.
