Gebrakan baru kembali dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Setelah mengeluarkan larangan terhadap study tour di tingkat SMP dan SMA, kini ia berencana menghapus kegiatan wisuda untuk siswa TK dan SD. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban finansial orang tua yang dinilai tidak relevan dengan pendidikan.
Tantangan untuk Bupati Bandung
Saat menghadiri retreat di Magelang, Dedi secara langsung menantang Bupati Bandung, Dadang Supriatna, untuk menerapkan kebijakan ini. Melalui akun Instagram pribadinya @Dedimulyadi71, ia menyampaikan keberatannya terhadap wisuda yang dianggap hanya membebani orang tua tanpa manfaat signifikan bagi pendidikan anak.
“Ada keluhan, misalnya anak-anak TK wisuda, SD wisuda. Nah, kegiatan-kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan minta dihapus. Pak Bupati berani enggak?” tanya Dedi.
Dadang pun langsung merespons, “Siap, berani!” menandakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
Dedi menegaskan bahwa berbagai kegiatan yang membebani orang tua, termasuk study tour tingkat TK hingga SMP, perlu dikaji ulang. Karena kewenangan pendidikan dasar berada di tingkat kabupaten dan kota, ia meminta bupati serta wali kota untuk mengambil tindakan tegas.
Awal Mula Pelarangan Study Tour
Sejak hari pertamanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi sudah menunjukkan ketegasannya. Ia langsung mencopot Kepala SMAN 6 Depok pada 20 Februari 2025 karena tetap memberangkatkan siswa dalam study tour ke Jawa Timur dan Bali, meskipun sudah ada imbauan untuk membatalkan perjalanan tersebut.
Dedi mengungkapkan bahwa biaya study tour yang mencapai Rp 3,5 juta per siswa, bahkan hingga Rp 5,5 juta dengan uang jajan, terlalu membebani orang tua. Ia menyarankan agar pengalaman belajar bisa dilakukan di sekitar wilayah sekolah dengan metode yang lebih edukatif dan tidak menguras biaya.
“Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa menjadi rangkaian studi. Anak-anak IPA bisa belajar metodologi bakteri dalam mengurai sampah dengan konsep R4 (reduce, reuse, recycle, replace),” jelasnya.
Namun, meski telah ada larangan, sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat menuju Surabaya dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB). Humas SMAN 6 Depok, Syahri Muhammad, menyatakan bahwa keputusan tetap berangkat sudah disepakati oleh wali murid dan komite sekolah dalam rapat darurat.
Kepsek SMAN 6 Depok Dicopot
Langkah tegas pun diambil. Pada hari pertamanya bekerja sebagai gubernur, Dedi langsung menonaktifkan Kepala SMAN 6 Depok karena melanggar edaran gubernur tentang larangan perjalanan siswa ke luar provinsi.
“Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ungkap Dedi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Lebih lanjut, ia juga memerintahkan inspektur untuk menyelidiki apakah ada pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah terkait study tour ini. Menurutnya, masalah pungutan liar dan biaya pendidikan yang membebani masyarakat harus segera dibenahi.
Langkah-langkah tegas ini menandakan komitmen Dedi Mulyadi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih berorientasi pada esensi belajar, bukan hanya kegiatan seremonial yang tak memiliki dampak nyata bagi siswa.
