SUBANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik air mineral PT Tirta Investama (AQUA) di Subang. Langkah ini dilakukan untuk memeriksa aktivitas kendaraan pengangkut air yang keluar masuk area pabrik.
Dalam unggahan di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, KDM menjelaskan bahwa sidak dilakukan setelah menerima laporan masyarakat mengenai kondisi jalan provinsi yang cepat rusak. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran batas muatan. Truk pengangkut air yang seharusnya membawa maksimal 5 ton ternyata diisi hingga 13 ton.
Kelebihan beban ini, menurut KDM, diduga menjadi penyebab utama kerusakan jalan provinsi yang baru selesai dibangun.
Soroti Upah Sopir Pengangkut Air
Saat berdialog dengan salah satu sopir berusia lanjut, KDM menanyakan besaran upah yang diterima. Sopir tersebut mengaku mendapat bayaran Rp125.000 untuk kerja sehari semalam.
Mendengar hal itu, KDM menilai ada ketimpangan antara beratnya beban kerja dengan kesejahteraan para sopir.
“Sekali jalan bawa beban dua kali lipat dari ketentuan, tapi upahnya tetap kecil. Ini tidak adil,” ujar KDM dalam video di TikTok dedimulyadiofficial, dikutip Jumat (24/10/2025).
Selain berbicara dengan sopir, KDM juga menemui perwakilan pegawai pabrik AQUA. Ia menegaskan bahwa perusahaan wajib mematuhi aturan pemerintah, termasuk batas sumbu berat kendaraan yang diizinkan melintasi jalan provinsi.
“Saya minta transporternya tidak lagi memakai kendaraan bersumbu besar di jalur provinsi,” kata KDM.
KDM menambahkan, aturan ini penting untuk mencegah kecemburuan sosial. Sebelumnya, pemerintah telah menertibkan perusahaan tambang agar truk besar tidak melintasi jalur yang sama.
“Sekarang yang masih lewat hanya mobil PT AQUA, yang lain sudah tidak ada,” jelasnya.
Gunakan Fasilitas Publik Secara Bijak
KDM menegaskan dirinya tidak menuntut hal berlebihan dari perusahaan. Ia hanya mengingatkan agar fasilitas publik yang dibangun dengan uang rakyat digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.
“Jalan yang saya bangun untuk kepentingan bersama. Jadi perusahaan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap, jalan provinsi yang baru dibangun dapat bertahan lama tanpa harus terus diperbaiki akibat pelanggaran batas muatan.
“Minimal selama lima tahun saya memimpin, tidak perlu ada perbaikan lagi,” tutup Dedi Mulyadi.
