Beranda Berita Subang Covid Tinggi, KAMMI: Pejabat Garut Biang Pemicu Langgar Prokes

Covid Tinggi, KAMMI: Pejabat Garut Biang Pemicu Langgar Prokes

18eb594fe8dd9352ea66e2a84a3d8f9a.jpg

KBRN, Garut : Warga net ramai-ramai berkomentar negatif terkait euforia uji coba jalur kereta api oleh rombongan pejabat Garut dari Pasar Senen Jakarta menuju Stasiun Garut.

Menurut Aceng Farhan, warga Karangpawitan Garut mengatakan, bukan soal uji cobanya, tetapi yang dikritisi mengenai potensi kerumunannya yang dianggap telah melanggar prokes.

“Ini sangat bertolak belakang disisi lain Pemkab Garut sangat gencar mengingatkan warga untuk patuh prokes, di lain sisi segala bentuk kegiatan pemerintah yang bersifat seremonial termasuk uji coba jalur KA justru selalu memicu kerumunan dan jelas jelas melanggar prokes,” katanya, Senin (21/2/2022).

BACA JUGA:  Calista Yara: Penari Asal Kota Subang yang Bersinar di Kancah Nasional dan Internasional

Kritikan pedas juga menggelinding dari Ketua Umum PD KAMMI Garut Hamzah, menurutnya, uji coba kereta api yang dilakukan dengan antusias ini berhasil menggeser perhatian pemerintah terhadap lonjakan Covid-19 yang menurut humas daerah sedang meningkat tajam di Kabupaten Garut. 

“Antusiasme terkait jalur baru KA Garut-Cibatu memang wajar karena memang jalur tersebut sudah lama terbengkalai dan akan aktif kembali menjadi moda transportasi baru di Garut Kota, namun abainya pemerintah terhadap prokes dengan membiarkan kerumunan adalah sebuah anomali,” katanya, Senin (21/2/2022).

BACA JUGA:  Puncak HUT ke-58, Komut DAHANA Dorong Inovasi Berintegritas

Menurut Hamzah, Hal ini diperkuat dengan kasus Bupati yang sempat diisolasi singkat menjelang peringatan hari jadi Garut. 

“Sebelumnya, pendopo sempat ramai dengan berita beberapa penghuni pendopo yang terpapar covid. Namun, fakta ini tidak sejalan dengan apa yang dilakukan bupati beberapa hari yang lalu,” katanya.

Tak hanya saat percobaan rute baru KA, keramaian di acara bupati pun sempat terjadi saat Upacara HJG. 

BACA JUGA:  Kesiapan KPU Subang dan Dinas Kesehatan Mendukung Pemilu 27 November 2024

“Ketidaksejalanan antara kebijakan prokes dengan apa yang dilakukan bupati tentu akan menimbulkan stigma bahwa pelanggar prokes itu dimulai dari orang nomor 1 di Garut,” paparnya. 

Agenda-agenda Bupati tersebut diyakini akan menjadi bumerang tersendiri bagi pihak pemda yang mensosialisasikan prokes. 

“Kebingungan tenaga kesehatan mengenai sulitnya mendidik masyarakat tentang prokes sudah terjawab sudah, kebingungan tersebut semestinya diarahkan kepada pimpinan mereka,” pungkasnya.