harapanrakyat.com,- Sejumlah OPD yang merupakan penghasil PAD di Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkapkan sejumlah kendala yang membuat capaian PAD hingga pertengahan bulan November ini masih jeblok.
Sejumlah OPD penghasil yang realisasi target PAD-nya masih rendah tersebut di antaranya DKUKMP, DKP3 dan Dishub.
Kepala DKUKMP Banjar Edi Herdianto menyatakan, pendapatan sektor perdagangan selama ini masih mengandalkan dari retribusi pasar.
Adapun yang menjadi kendala karena situasi pasar menurutnya sekarang ini masih dalam situasi sulit. Sehingga berdampak pada tercapainya realisasi pendapatan dari sektor retribusi pasar.
Selain itu, target pendapatan pada tahun ini juga lebih besar dibandingkan tahun lalu. Target tahun ini sebesar Rp 2,2 miliar, sementara pada tahun 2022 hanya 1,9 miliar.
Baca juga: Awal Pekan, Sejumlah Kebutuhan Pokok di Pasar Banjar Merangkak Naik
“Kendala sekarang kondisi pasar sedang sulit. Target tahun ini juga meningkat. Tapi tetap kami upayakan untuk target PAD tahun ini minimal sama dengan capaian realisasi tahun lalu,” kata Edi, Senin (14/8/22).
Solusi OPD Kejar Capaian PAD
Dalam rangka meningkatkan pendapatan sektor retribusi pasar, kata Edi, rencananya nanti akan ada penambahan potensi baru dengan perubahan status dari pasar kelas satu menjadi kelas dua.
Namun, untuk penambahan potensi baru tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan akan sosialisasi terhadap para pedagang.
“Kita sedang membentuk tim untuk penambahan potensi retribusi dari sektor pasar. Setelah itu kami akan sosialisasikan, baru kita berlakukan tarif retribusi untuk kios yang statusnya menjadi kelas satu,” imbuhnya.
Kabid Perdagangan DKUKMP Banjar Mamat Rahmat menambahkan, sampai saat ini jumlah kios yang terbebani pembayaran retribusi pasar sebanyak 1681 kios yang tersebar di seluruh pasar di Kota Banjar.
Jumlah kios yang terbebani retribusi tersebut terbagi dua kategori retribusi pasar, yaitu kelas satu dan kelas dua.
Adapun kios yang nantinya akan menjadi potensi penambahan retribusi pendapatan dan beralih status dari pasar kelas satu menjadi kelas dua, lanjut Mamat, yaitu sebanyak 184 kios.
“Rencananya nanti ada 184 kios yang berpotensi untuk peningkatan status retribusi dari kelas satu menjadi kelas dua,” katanya.
Plt. Kepala DKP3 Banjar Wawan Gunawan mengatakan, sejumlah kendala yang membuat belum terpenuhinya target PAD tersebut di antaranya karena belum mulainya musim tanam petani.
Hal itu mengingat salah satu pendapatan pihaknya bersumber dari sektor balai benih bibit. Sehingga, berimbas pada serapan pendapatan dari sektor balai benih bibit menjadi kurang maksimal.
Selain itu, lanjutnya, dari sektor yang lain yaitu retribusi rumah pemotongan hewan (RPH) juga sempat terdampak adanya wabah PMK yang menyerang ternak sapi. Adapun serta pendapatan dari sektor balai benih ikan (BBI) sudah maksimal.
“Untuk tiga sektor pendapatan itu yang masih kurang optimal memang dari balai benih padi. Sekarang masih belum memasuki musim tanam,” kata Wawan.
Pihaknya pun akan memaksimalkan waktu satu bulan ke depan untuk mengejar sisa target pendapatan yang saat ini masih dalam proses berjalan, terutama dari sektor balai benih padi.
“Bulan depan untuk petani sudah memasuki musim tanam. Kami akan upayakan semaksimal mungkin mengejar target yang tersisa dari sektor balai benih padi,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online)
