Subang — Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, melakukan kunjungan resmi ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Senin (17/11). Ia hadir untuk berkoordinasi dan meminta arahan terkait pengawasan anggaran daerah. Pertemuan tersebut digelar bersama Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI.
Bupati Reynaldy menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transparansi dan keterbukaan kinerja Pemerintah Kabupaten Subang.
“Betul, jadi hari ini inisiatif dari saya, bahwasanya kita di pemerintah daerah Kabupaten Subang ingin menggali beberapa potensi. Kita terbuka terhadap siapapun untuk mengetahui kondisi yang ada di Kabupaten Subang,” ujar Bupati Reynaldy.
“Sengaja kami datang ke sini untuk meminta arahan dan koordinasi terkait hal-hal yang ada di Kabupaten Subang,” lanjutnya.
Fokus Tetap pada Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Reynaldy menegaskan bahwa meskipun Kabupaten Subang mengalami pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp360 miliar, tiga sektor utama tetap menjadi prioritas.
“Dengan adanya pemangkasan TKD 360 miliar, kita tetap memegang teguh bahwa infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah elemen yang tidak boleh terganggu. Bahkan tadi kita buka kok dengan tim KPK,” tegasnya.
Keterbukaan Data dan Permintaan Pengawasan
Pemerintah Kabupaten Subang menunjukkan komitmen keterbukaan dengan memaparkan seluruh aliran anggaran, rencana pembangunan, hingga persoalan yang belum terselesaikan. Pembahasan mencakup aliran dana, kondisi dana hibah, pemanfaatan aset pajak seperti pajak air tanah dan parkir, temuan BPK yang masih berproses, serta aset daerah yang digunakan sebagai tempat usaha namun belum membayar retribusi.
Bupati Reynaldy juga meminta KPK untuk terlibat dalam pengawasan terhadap kinerja Pemkab Subang.
“Sengaja saya datang ke KPK itu ingin menunjukkan, bahkan kami minta ke KPK — silakan kontrol, tolong lihat pekerjaan kami di Subang. Andai kata ada sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, mohon dikontrol juga,” pintanya.
Ia menjelaskan bahwa kehadiran beberapa kepala dinas bertujuan agar mereka dapat menerima arahan langsung dari KPK, terutama terkait perbaikan di sektor Bapenda, PUPR, dan perizinan.
“Saya sengaja datang hari ini ke KPK. Tidak ada yang ditutup-tutupi — kita terbuka. Ini bentuk keterbukaan kita, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Subang hari ini benar-benar ingin diawasi, ingin transparan,” tambah Bupati Reynaldy.
“Termasuk isu-isu hangat yang sedang berkembang di Subang, tadi juga sudah sedikit kami jelaskan. Ya, seperti itulah bentuk keterbukaan kita hari ini,” pungkasnya.
