SUBANG – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, mengikuti secara virtual peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI tahun 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati II, Kantor Bupati Subang, pada Rabu (5/3).
Sang Made Mahendra Jaya, Inspektur Jenderal Kemendagri, menegaskan bahwa pemerintah telah menerapkan MCP sejak 2018 sebagai wujud sinergi antara KPK, BPKP, dan Kemendagri. Tujuan utamanya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mempercepat terciptanya ekosistem pencegahan korupsi.
Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan antara skor MCP dengan realitas di lapangan. “Jangan sampai skor MCP tinggi, tapi kenyataan di lapangan berbeda,” ujarnya.
Delapan Area Intervensi MCP
MCP bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui delapan area intervensi utama. Area tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, menegaskan dukungannya terhadap MCP. “Program ini selaras dengan harapan kami dalam pengawasan daerah,” tegasnya.
Tantangan dan Perbaikan MCP 2025
Deputi KPK RI Bidang Koordinasi dan Supervisi, Didik Agung Widjanarko, mengungkapkan bahwa capaian MCP nasional pada 2024 berada di angka 76. Dari delapan area intervensi, pengadaan barang dan jasa menjadi sektor dengan skor terendah.
Tim perancang menyusun MCP 2025 dengan mempertimbangkan evaluasi dari tahun sebelumnya. Penyusunan indikator melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta akademisi untuk menginventarisasi potensi kerawanan korupsi di 16 sasaran utama dengan 3 aspek dan 111 indikator.
Pencegahan Korupsi: Antara Preventif dan Represif
Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang paling efektif adalah melalui penindakan. Menurutnya, banyak orang menganggap pendekatan preventif remeh, padahal tindakan represif justru memberi efek jera lebih besar.
“Pencegahan sering dianggap sepele karena sifatnya preventif, bukan represif. Namun, jika sudah masuk tahap represif, dampaknya akan lebih luas,” ujarnya.
Ia juga berharap MCP tidak hanya menjadi alat monitoring, tetapi juga menjadi instrumen kontrol administratif, surveilans geografis, dan penguatan sistem pencegahan di semua area strategis.
Para pejabat KPK, BPKP, dan Kemendagri yang hadir menutup acara peluncuran Indikator MCP 2025 dengan seremoni simbolis berupa peniupan peluit.
