suarasubang.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar pengarahan strategis dalam kegiatan Sinergi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan TNI, Polri, Kejaksaan, serta pemerintahan kabupaten dan kota. Acara ini berlangsung di Aula Husni Hamid, Komplek Perkantoran Pemda Karawang, Selasa (4/3/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah diskusi lintas sektor guna membangun sinergi yang lebih solid demi mewujudkan Jawa Barat yang maju dan berdaya saing. Dalam arahannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendekatan fleksibel dalam mengelola pemerintahan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Gaya Kepemimpinan Baru: Rapat Tanpa Formalitas
Gubernur yang akrab disapa KDM ini mengungkapkan komitmennya untuk lebih sering turun ke lapangan. Ia lebih memilih diskusi langsung dengan masyarakat dibandingkan menggelar rapat formal yang kaku.
“Saya mengganti pola rapat dengan ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi,” ujarnya.
Transformasi Pengelolaan Tenaga Kerja
Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti perubahan dalam sistem pengelolaan tenaga kerja. Ia menginstruksikan setiap desa memiliki operator yang bertugas menginput data tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan keahlian. Dengan sistem ini, perusahaan dapat langsung mengakses data yang tersedia tanpa prosedur yang berbelit-belit.
Bansos Tanpa Politisasi & THR Tanpa Paksaan
Gubernur juga mengkritisi praktik pemberian bantuan sosial yang sering dipolitisasi. Ia menyarankan agar bantuan disalurkan langsung ke rumah penerima, sebagaimana tradisi leluhur Sunda saat berbagi menjelang lebaran.
“Mengumpulkan warga untuk menerima bantuan hanya jadi ajang pamer. Contohlah leluhur kita, makanan diantar langsung ke rumah yang membutuhkan,” tegasnya.
Terkait permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan oleh ormas atau LSM kepada perusahaan secara paksa, Dedi meminta pemerintah daerah menindak tegas praktik tersebut. Ia menegaskan bahwa perusahaan telah membayar pajak, dan pajak itu harus kembali ke masyarakat dalam bentuk program yang bermanfaat.
“Perusahaan sudah bayar pajak. Dana itu harus dikembalikan kepada masyarakat tanpa ada pemerasan,” tandasnya.
Komitmen untuk Pemerintahan yang Transparan
Di penghujung arahannya, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Ia meminta setiap kepala daerah untuk terbuka kepada rakyat mengenai proyek pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan penyediaan air bersih.
“Tuntaskan kebutuhan masyarakat. Air bersih, pendidikan, infrastruktur, semua harus jelas dan transparan,” katanya.
Bupati Subang Siap Wujudkan Jabar Istimewa
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menyambut baik arahan dari Gubernur Jawa Barat. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung program Jabar Istimewa melalui sinergi program Subang Ngabret dalam lima tahun ke depan. Reynaldy juga optimis bahwa program ini akan mendorong pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Subang.
Dalam acara ini, Bupati Subang didampingi Ketua DPRD Subang, Kapolres Subang, Dandim 0605/Subang, Kadisnakertrans, Kadisdikbud, serta Kepala Kemenag Subang. Dengan sinergi yang semakin erat, Jawa Barat diharapkan semakin maju dan inklusif bagi seluruh warganya.
Frasa kunci utama: Jabar Istimewa, sinergi pemerintah daerah, tenaga kerja desa, bansos tanpa politisasi, pemerintahan transparan
