Subang – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., bersama Wakil Bupati H. Agus Masykur Rosyadi, secara resmi membuka pelaksanaan Tes Wawancara Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Subang pada Senin, 4 Agustus 2025. Kegiatan berlangsung di Laska Hotel, Ciater, dan diikuti oleh para pejabat dari berbagai perangkat daerah.
Uji kompetensi ini dipimpin oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si., dengan anggota dari kalangan profesional dan akademisi, yaitu Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si., H. Dadang Kurnianudin, S.IP., M.Si., Dr. Drs. Komir Bastaman, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Karim, M.Si.
Dalam sambutannya, Kang Rey menegaskan bahwa uji kompetensi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat ASN dan menciptakan birokrasi yang berintegritas.
“Ujikom bukan semata urusan administrasi, tapi ikhtiar bagaimana saya punya tujuan besar: memperkuat ASN dan menciptakan birokrasi yang profesional dan benar-benar memiliki integritas. Semua harus berorientasi pada kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Kang Rey juga menjelaskan bahwa sistem pengaduan masyarakat kini menjadi indikator utama dalam menilai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap malam, aduan masyarakat yang masuk melalui media sosial akan dibagikannya ke grup eselon II untuk segera ditindaklanjuti.
“Setiap malam saya selalu membagikan aduan masyarakat ke grup eselon II. Mereka saya wajibkan untuk menindaklanjuti. Ke depan, kerangka kerja saya tidak muluk-muluk, cukup berbasis aduan masyarakat,” jelasnya.
Evaluasi kinerja OPD akan dilakukan secara berkala dengan sistem pemeringkatan. OPD dengan kinerja responsif akan dikategorikan sebagai “Ngabret”, sedangkan yang belum menunjukkan kecepatan akan menjadi perhatian khusus.
“Setiap bulan, saya umumkan mana OPD yang Ngabret dan mana yang belum Ngabret, agar menjadi motivasi. Saya ingin semangat Ngabret di Subang bukan hanya slogan, tapi benar-benar dihayati oleh seluruh ASN,” tegas Kang Rey.
Dalam konteks pelayanan publik, ia menekankan pentingnya digitalisasi sebagai upaya percepatan dan efisiensi birokrasi. Ia mengkritik pola lama yang masih mengandalkan surat menyurat manual.
“Digitalisasi ini mempercepat informasi dan pelayanan. Kalau kita masih mengandalkan surat-menyurat saja, terlalu lambat dan akan tertinggal,” ujarnya.
Kang Rey juga menjelaskan bahwa hasil ujikom akan menjadi dasar penting dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap enam bulan sekali, berbasis pada efektivitas respon terhadap pengaduan publik.
“Hasil ujikom ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan. Oleh karena itu, saya harap semua peserta mengikuti dengan kesungguhan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa rotasi bukanlah akhir dari evaluasi. “Setiap enam bulan akan saya evaluasi lagi. Jadi rotasi atau promosi itu bukan final. Penilaian tetap berlanjut,” lanjutnya.
Menutup arahannya, Kang Rey menegaskan komitmen terhadap prinsip “zero rupiah” sebagai pondasi reformasi birokrasi yang bersih dan bebas suap.
“Zero rupiah! Saya tegaskan: jangan coba-coba mendekati saya dengan materi. Tunjukkan saja loyalitas, kapabilitas, dan kompetensi yang dimiliki,” katanya.
Ia menutup sambutan dengan menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan integritas dalam kepemimpinan. Menurutnya, masyarakat berhak tahu bahwa pemerintahan saat ini serius membangun tanpa kompromi.
“Hari ini semua terbuka. Kita harus sama-sama menjaga integritas. Makanya saya buka semua informasi, agar masyarakat tahu bahwa saya dan Pak Wabup tidak main-main dan tidak mencari celah,” pungkasnya.
