Beranda blog

Bupati Subang Diperiksa 7 Jam Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Bupati Subang diperiksa pencemaran nama baik

Subang – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menjalani pemeriksaan selama tujuh jam di ruang penyidik Satreskrim Polres Subang pada Kamis (27/11/2025). Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang, Heri Sopandi.

Reynaldy tiba di Mapolres Subang pada siang hari dan langsung menuju ruang penyidik. Pemeriksaan berlangsung intensif. Sebanyak 105 pertanyaan diajukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta informasi yang menyeret namanya.

Kasus ini bermula dari laporan Heri Sopandi terhadap mantan Kadinkes Subang, dr. Maxi, serta seorang warga bernama Harun yang berprofesi sebagai jurnalis. Laporan tersebut dilayangkan pada Selasa (12/11/2025). Setelah itu, penyidik mulai memeriksa sejumlah saksi, termasuk Bupati Subang.

Nama Reynaldy muncul dalam beberapa pernyataan dan pemberitaan yang menjadi bagian dari materi laporan. Kehadirannya sebagai saksi diperlukan untuk memberikan klarifikasi dan sudut pandang langsung terkait informasi tersebut.

“Ada 105 pertanyaan. Saya datang ke sini sebagai saksi dari pelaporan Pak Heri Sopandi. Tadi banyak pertanyaan ke kami dan semuanya kami jelaskan secara terperinci sesuai dengan apa yang kami rasakan dan kami alami,” ujar Reynaldy usai pemeriksaan.

Ia menegaskan bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak terbukti. “Selama ini apa yang dituduhkan ke saya secara pribadi itu sama sekali tidak ada, sama sekali tidak terbukti,” tegasnya.

Reynaldy juga menyoroti konteks pemberitaan yang menyeret namanya. Ia mengingatkan pentingnya profesionalitas dalam kerja jurnalistik. “Saya ingin menyampaikan bahwa ini kan semua juga produk jurnalis. Itu semua harus punya pembelajaran bahwa bedakan mana yang namanya kritik dan mana yang namanya fitnah,” katanya.

Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. “Silakan nanti, itu juga jadi pertanggungjawaban hukum untuk orang-orang yang memberitakan itu,” ujarnya.

Reynaldy menegaskan bahwa kedatangannya ke Polres Subang adalah bentuk kepatuhan pada proses hukum. Ia berharap pemeriksaan ini dapat memberikan kejelasan dan mengakhiri polemik yang berkembang di publik.

Bupati Subang Jalani Pemeriksaan sebagai Saksi Terkait Isu Setoran Jabatan

Bupati Subang saksi isu setoran jabatan

Subang – Pemanggilan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita dilakukan untuk meminta keterangannya sebagai saksi atas laporan Kadisdik Subang terhadap mantan Kadinkes berinisial M dan seorang wartawan lokal. Laporan tersebut berkaitan dengan isu setoran uang yang disebut-sebut mengalir kepada bupati.

Reynaldy mengatakan bahwa kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara untuk memberikan keterangan objektif. Ia berharap penjelasannya dapat membantu penyidik mendapatkan bukti yang faktual, sekaligus meredam isu negatif yang berkembang.

“Enggak hitung pasti mungkin seratusan pertanyaan. Banyak pertanyaan kami jelaskan secara rinci sesuai kami rasakan kami alami, memang kalau secara pribadi saya sampaikan hari ini sebagai saksi bukan datang sebagai bupati,” katanya.

Reynaldy juga menegaskan bahwa ada poin pertanyaan terkait karya jurnalistik. Ia menyampaikan kepada penyidik pentingnya membedakan kritik dan fitnah. “Ini produk jurnalis bedakan mana kritik dan fitnah, untuk menjelaskan bahwa selama ini dituduhkan sama sekali tidak ada tidak terbukti, silahkan tanya ke OPD seperti yang di beritakan ini itu,” ungkapnya.

Ia meminta dukungan masyarakat agar proses ini tidak menimbulkan kegaduhan lebih jauh. “Saya mohon doanya agar masyarakat mendukung jangan sampai ini mengganggu, masyarakat bisa menilai yang meramaikan ini siapa jadi catatan saya secara pribadi bukan secara bupati, bagi ada pihak yang membuat fitnah, bedakan kritik dan fitnah saya terbuka dikritik, bedakan, ketika sudah ke fitnah saya ambil langkah hukum, ujaran kebencian saya akan lakukan upaya hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kadisdikbud Subang Heri Sopandi melaporkan mantan Kadinkes M (dr. Maxi) serta seorang wartawan media online lokal. Laporan ini terkait tudingan adanya setoran ratusan juta rupiah dari para kepala dinas untuk bupati, yang diduga dikoordinasikan oleh Kadisdikbud. Isu tersebut mencuat setelah diberitakan oleh salah satu media online lokal.

Bupati Subang Minta 5.931 PPPK Perkuat Integritas dan Pelayanan Publik

PPPK Subang

Setelah resmi dilantik, sebanyak 5.931 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Subang langsung menerima arahan tegas dari Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita (Kang Rey). Ia menekankan pentingnya menjaga integritas ASN Subang dan menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

Dalam sambutannya di Alun-alun Subang, Kamis (27/11/2025), Kang Rey menyampaikan harapannya secara jelas. “Saya nitip kepada P3K yang hari ini dilantik. Jaga marwah pemerintah daerah Kabupaten Subang. Siap? Jadi ASN yang berintegritas, jadi ASN yang berkualitas, dan betul-betul lakukan semuanya demi melayani masyarakat Kabupaten Subang,” ujarnya di hadapan ribuan PPPK.

Kang Rey mengingatkan bahwa tantangan pembangunan Subang masih besar. Sejumlah sektor krusial seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dan persampahan membutuhkan layanan yang lebih kuat. Ia meminta PPPK berkontribusi penuh untuk meningkatkan kualitas di area tersebut.

Kepada para guru yang baru dilantik, ia menyampaikan pesan khusus. “Saya ingin seluruh P3K yang hari ini dilantik… bisa memberikan pelayanan yang betul-betul untuk masyarakat. Sehingga slogan NGABRET (berlari kencang) itu bisa betul-betul NGABRET,” katanya.

Bupati juga menegaskan bahwa pemerintahan Kabupaten Subang saat ini berjalan baik, transparan, dan terbuka. Karena itu, para ASN baru diminta tetap fokus bekerja serta menjaga marwah “KORPRI” yang mereka kenakan.

Dahana Gelar MCU Tahunan untuk Perkuat Budaya Hidup Sehat Karyawan

MCU tahunan PT Dahana

PT Dahana melaksanakan Medical Check Up (MCU) tahunan bagi seluruh karyawan mulai Rabu, 26 November 2025. Pemeriksaan kesehatan ini digelar serentak di Kantor Jakarta, Kantor Pusat Subang, serta di Klinik Kimia Farma untuk karyawan yang bekerja di jobsite.

GM Sumber Daya Manusia PT Dahana, Juli Jajuli, menegaskan bahwa karyawan merupakan aset penting yang harus dijaga kesehatannya. Ia menyampaikan bahwa MCU telah menjadi agenda rutin perusahaan sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kesejahteraan karyawan.

“MCU tahunan merupakan salah satu bagian dari program employee well-being. Dengan risiko ekstrim yang melekat dalam industri yang digeluti Dahana, kami ingin mendorong setiap karyawan memiliki kesadaran untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga budaya hidup sehat sehari-hari,” tutur Juli Jajuli.

Berkolaborasi dengan Kimia Farma, Dahana menyediakan berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan agar karyawan dapat mengetahui kondisi tubuhnya secara menyeluruh. Selain itu, karyawan juga dapat berkonsultasi langsung dengan dokter untuk mendapatkan saran medis dan langkah pencegahan yang tepat.

Semua proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dengan menjaga kerahasiaan data pribadi karyawan.

Juli Jajuli juga menegaskan bahwa Dahana berkomitmen menjaga zero accident dalam setiap operasi. Ia berharap hasil pemeriksaan dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk mengikuti rekomendasi dokter untuk menjaga kesehatan.

“Harapan kami pasca pelaksanaan MCU ini, seluruh karyawan PT Dahana dapat mengetahui status kesehatannya dengan pasti dan semakin termotivasi untuk menjaga pola hidup sehat. Dengan tubuh yang prima, tentu produktivitas dan keselamatan kerja akan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pencapaian target-target besar perusahaan di masa depan,” pungkas Juli.

Serat Nanas Subang Menggeliat: Langkah Baru Menuju Identitas Daerah

serat daun nanas Subang

Subang kembali punya kabar segar yang aromanya secerah kebun nanas di tengah matahari pagi.
Saat menutup Pelatihan Pembuatan Kerajinan Serat Daun Nanas di PLUT Subang (21/11/2025), Ketua Dekranasda Subang, Ega Anjani Reynaldy, meyakinkan hadirin bahwa serat daun nanas sangat layak menjadi identitas khas Kabupaten Subang.

Selain kerajinan ukir solder yang sudah lama menjadi primadona, Ega melihat peluang emas untuk mengusulkan serat daun nanas sebagai produk asli daerah yang dapat mengantongi hak paten.
Subang memang kaya sumber daya alam, dan komoditas nanas jadi bintang utamanya.

“Ini merupakan langkah baru yang baik bagi pemasaran produk lokal Subang,” ujar Ega.
Ia menjelaskan bahwa serat daun nanas tidak harus berhenti di tas tangan saja.

Ega mendorong para pengrajin untuk bermain lebih jauh di laboratorium kreativitas mereka.
Inovasi, katanya, adalah kunci menghadapi pasar nasional maupun internasional.

Serat daun nanas bisa disulap menjadi produk tenun hingga dekorasi rumah seperti keranjang dan hiasan dinding.

Selama 13 hari pelatihan, 13 peserta binaan DKUPP Subang memusatkan tenaga dan imajinasi pada pembuatan berbagai jenis tas dan dompet.

Mereka berhasil menguasai tas motif kerang, tas motif melati, dompet motif kerang, hingga tas telepon genggam yang manis dipandang.

Ega berharap proses bertahap dari tas ke produk lainnya dapat membuka pintu pasar yang lebih luas.
“Secara bertahap kita kembangkan dari tas, kemudian ke produk-produk kerajinan lainnya dari serat daun nanas,” tambahnya.

Persadia RSUD Subang Sabet Tiga Penghargaan di Hari Diabetes Sedunia 2025

prestasi Persadia RSUD Subang Hari Diabetes Sedunia 2025

Perhimpunan Penyandang Diabetes Indonesia (Persadia) RSUD Subang mencatat prestasi membanggakan pada rangkaian Lomba Hari Diabetes Nasional dan World Diabetes Day 2025 yang digelar Persadia Jawa Barat, Minggu 23 November 2025, di Pusdikkav Kota Baru Parahyangan, Padalarang.

Tim Persadia RSUD Subang tampil penuh energi dan berhasil meraih Juara 1 Senam Kreasi, Juara 2 Fun Walking Kategori Tenaga Kesehatan, serta Juara 2 Yel-Yel Terbaik.

Direktur RSUD Subang, dr. Achmad Nasuhi, menyampaikan apresiasi atas dedikasi tim yang dinilainya konsisten mendukung program promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen RSUD Subang dalam mengedukasi masyarakat mengenai gaya hidup sehat dan pencegahan diabetes.

Ketua Persadia RSUD Subang, dr. Roosmalia Ponti, Sp.D, turut memberikan apresiasi kepada seluruh anggota tim atas kekompakan dan kerja keras yang mereka tunjukkan.

“Pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan edukasi diabetes serta peningkatan kesehatan masyarakat secara umum,” ujar dr. Roosmalia.

Prestasi tingkat provinsi ini diharapkan semakin memperkuat peran RSUD Subang dan Persadia dalam mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat sebagai bagian penting dalam pencegahan dan pengendalian diabetes.

Mantan Kadinkes Subang Datangi Polres Tanpa Pengacara, Jalani Pemeriksaan 8 Jam

pemeriksaan dr. Maxi Polres Subang

Subang – Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dr. Maxi, mendatangi Polres Subang tanpa didampingi kuasa hukum pada Senin (24/11/2025). Kehadirannya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait laporan dugaan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Laporan tersebut dilayangkannya setelah sebuah media online memberitakan isu dugaan gratifikasi dengan menyebut oknum kepala dinas dan kepala daerah.

Pemanggilan resmi sebenarnya dijadwalkan pada Selasa (25/11/2025). Namun, dr. Maxi datang lebih cepat satu hari. “Sebenarnya hari ini, saya hadir di Mapolres Subang, atas permintaan saya sendiri, karena besok saya ada acara penting yang tidak bisa ditinggalkan, atau diwakilkan. Tadi saya telpon tim penyidik Polres Subang, dan saya diperbolehkan datang hari ini,” ungkapnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa dirinya tak didampingi kuasa hukum karena kedatangannya bersifat mendadak. Meski begitu, tim kuasa hukumnya memahami keputusan tersebut. “Alhamdulillah, tadi kuasa hukum via telpon juga sudah saya kabari, dan saya sampaikan permintaan maaf karena tidak melibatkan mereka, tapi mereka juga memakluminya,” ujarnya.

Selama hampir delapan jam, dr. Maxi menjalani pemeriksaan dengan total 50 pertanyaan yang berkaitan dengan isu dugaan gratifikasi yang sebelumnya beredar di media massa. Ia mengapresiasi pelayanan penyidik Polres Subang selama pemeriksaan.

“Alhamdulillah, selama delapan jam saya diperiksa, selama itu juga saya dilayani dengan baik, mulai dari makan dan minum saya dijamin. Dan saya juga menyampaikan keterangan dengan baik dan lancar. Saya juga yakin dan percaya, bahwa tim penyidik Polres Subang, bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik, dan sangat profesional,” tuturnya.

26 Ribu Pekerja Informal di Subang Resmi Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja informal Subang BPJS Ketenagakerjaan

Subang – Pemerintah Kabupaten Subang mengambil langkah penting untuk melindungi para pekerja informal dengan mendaftarkan 26.120 orang ke BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini sekaligus memastikan kelompok pekerja rentan mendapatkan jaminan sosial yang layak.

Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, pada Senin (24/11/2025), menjelaskan bahwa para pekerja yang terdaftar berasal dari berbagai profesi. Mereka mencakup buruh tani, nelayan, tukang ojek, sopir angkutan, tukang becak, juru parkir, kuli bangunan, hingga pemilik warung.

Pembiayaan premi bagi puluhan ribu pekerja ini ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Subang. Sebanyak 24.120 pekerja dibiayai oleh Pemprov Jabar, sementara 2.000 pekerja lainnya ditanggung oleh Pemkab Subang. Premi yang dibayarkan sebesar Rp10.000 per orang per bulan.

“Bantuan pembayaran premi dari provinsi sudah terealisasi, sementara untuk pembayaran yang ditanggung kabupaten, saat ini masih dalam tahap pendataan,” ujar Rey. Ia menyebut sebagian besar buruh tani dan nelayan sudah tercakup oleh Pemprov Jabar. Sementara itu, pendataan tukang ojek sedang dilakukan melalui program PKH.

Reynaldy menekankan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menawarkan manfaat penting, terutama dalam layanan kesehatan dan perlindungan pendapatan bagi para pekerja informal. “Yang menjadi unggulan BPJS ini, selain mereka bebas biaya perawatan dan pengobatan, mereka juga mendapatkan biaya istirahat di rumah yang langsung dibayarkan oleh BPJS,” terang Rey.

Dengan adanya manfaat tersebut, para pekerja informal di Subang tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan harian ketika harus menjalani masa pemulihan.

Bupati Reynaldy berharap proses pendataan dapat segera rampung. “Mudah-mudahan tahun ini bisa terakomodir seluruhnya,” pungkasnya.

Perumda TRS Jadi Rujukan Tata Kelola Perusahaan bagi Perumdam Indramayu

Perumda TRS jadi rujukan tata kelola

Subang — Komitmen Perumda Tirta Rangga Subang (Perumda TRS) dalam memperkuat tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) menarik minat Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) Indramayu untuk melakukan studi tiru. Kunjungan tersebut melibatkan jajaran direksi hingga Satuan Pengawas Internal (SPI) Indramayu, dengan fokus pada pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta peningkatan kompetensi SPI.

Dalam sesi pemaparan, Dirut Perumda TRS, Lukman Nurhakim, menjelaskan bahwa perusahaan telah menyusun SOTK yang adaptif dan selaras dengan dinamika operasional. Ia menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan internal menjadi prioritas penting. Upaya ini diwujudkan melalui in-house training yang diikuti seluruh jajaran SPI.

Pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengawasan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip GCG.

Direktur Perumdam TDA Indramayu, Nurpan, mengapresiasi keterbukaan Perumda TRS.
“Pembelajaran ini menjadi referensi penting bagi kami dalam meningkatkan efektivitas operasional serta mutu pelayanan kepada masyarakat Indramayu, terutama terkait penguatan tata kelola dan pengawasan internal yang efektif,” kata Nurpan.

Perumdam Indramayu menargetkan dapat mengadopsi struktur dan pelatihan yang relevan untuk menjawab tantangan operasional, termasuk proses pencatatan meter yang masih melibatkan pihak ketiga. Peningkatan akurasi tagihan juga menjadi perhatian penting demi memastikan kepuasan pelanggan.

Kedua Perumda sepakat bahwa penguatan tata kelola dan pertukaran pengetahuan merupakan langkah strategis menuju pelayanan air minum yang profesional dan berkelanjutan.

Bupati Subang Minta Arahan KPK untuk Perkuat Transparansi Anggaran Daerah

Bupati Subang koordinasi dengan KPK

Subang — Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, melakukan kunjungan resmi ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Senin (17/11). Ia hadir untuk berkoordinasi dan meminta arahan terkait pengawasan anggaran daerah. Pertemuan tersebut digelar bersama Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI.

Bupati Reynaldy menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transparansi dan keterbukaan kinerja Pemerintah Kabupaten Subang.

“Betul, jadi hari ini inisiatif dari saya, bahwasanya kita di pemerintah daerah Kabupaten Subang ingin menggali beberapa potensi. Kita terbuka terhadap siapapun untuk mengetahui kondisi yang ada di Kabupaten Subang,” ujar Bupati Reynaldy.

“Sengaja kami datang ke sini untuk meminta arahan dan koordinasi terkait hal-hal yang ada di Kabupaten Subang,” lanjutnya.

Fokus Tetap pada Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Reynaldy menegaskan bahwa meskipun Kabupaten Subang mengalami pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp360 miliar, tiga sektor utama tetap menjadi prioritas.

“Dengan adanya pemangkasan TKD 360 miliar, kita tetap memegang teguh bahwa infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah elemen yang tidak boleh terganggu. Bahkan tadi kita buka kok dengan tim KPK,” tegasnya.

Keterbukaan Data dan Permintaan Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Subang menunjukkan komitmen keterbukaan dengan memaparkan seluruh aliran anggaran, rencana pembangunan, hingga persoalan yang belum terselesaikan. Pembahasan mencakup aliran dana, kondisi dana hibah, pemanfaatan aset pajak seperti pajak air tanah dan parkir, temuan BPK yang masih berproses, serta aset daerah yang digunakan sebagai tempat usaha namun belum membayar retribusi.

Bupati Reynaldy juga meminta KPK untuk terlibat dalam pengawasan terhadap kinerja Pemkab Subang.

“Sengaja saya datang ke KPK itu ingin menunjukkan, bahkan kami minta ke KPK — silakan kontrol, tolong lihat pekerjaan kami di Subang. Andai kata ada sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, mohon dikontrol juga,” pintanya.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran beberapa kepala dinas bertujuan agar mereka dapat menerima arahan langsung dari KPK, terutama terkait perbaikan di sektor Bapenda, PUPR, dan perizinan.

“Saya sengaja datang hari ini ke KPK. Tidak ada yang ditutup-tutupi — kita terbuka. Ini bentuk keterbukaan kita, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Subang hari ini benar-benar ingin diawasi, ingin transparan,” tambah Bupati Reynaldy.

“Termasuk isu-isu hangat yang sedang berkembang di Subang, tadi juga sudah sedikit kami jelaskan. Ya, seperti itulah bentuk keterbukaan kita hari ini,” pungkasnya.

Recent Posts