Beranda blog

PT Dahana Luncurkan e-PIC di Vendor Day 2026, Dorong Transparansi Pengadaan

Penulis
Sani M
-
digitalisasi pengadaan barang

PT Dahana kembali memperkuat hubungan dengan mitra strategis melalui gelaran Vendor Day 2026. Acara ini berlangsung meriah di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, pada 12 Februari 2026.

Momentum ini menjadi spesial dengan peluncuran sistem baru bernama e-PIC (e-Procurement & Invoice Center). Inovasi ini hadir sebagai langkah nyata transformasi digital dalam proses pengadaan dan pengelolaan tagihan.

Penerapan e-PIC bertujuan meningkatkan transparansi serta efisiensi kerja secara menyeluruh. Akurasi dalam setiap tahapan proses pengadaan di lingkungan perusahaan juga menjadi target utama teknologi ini.

Mengusung tema “Empowering Innovation through Sustainable Collaboration,” acara ini lebih dari sekadar ajang silaturahmi. Forum ini menjadi sarana komunikasi dua arah yang efektif antara perusahaan dan para penyedia barang.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dahana, Yusep Nugraha Rubani, menekankan pentingnya ekosistem rantai pasok yang sehat. Ia menyebut kemitraan yang kuat harus berlandaskan integritas dan profesionalisme.

“Vendor Day kami hadirkan sebagai ruang terbuka untuk berdiskusi, menyamakan persepsi, serta memperkuat kepercayaan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh mitra memahami arah transformasi perusahaan, standar yang kami terapkan, serta peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama. Kemitraan yang kuat harus dibangun di atas integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap kinerja serta keselamatan,” ujar Yusep.

Agenda acara juga diisi dengan rangkaian kelas sesi yang padat informasi bagi para mitra. Materi mencakup tinjauan pengadaan, sosialisasi e-Procurement, hingga penyegaran mengenai performa keselamatan kerja (HSE).

PT Dahana turut memberikan penghargaan khusus kepada mitra strategis atas kinerja dan kepatuhan mereka. Penghargaan ini merefleksikan apresiasi perusahaan terhadap kontribusi mitra dalam mendukung target operasional.

Acara ditutup dengan sesi penandatanganan surat komitmen bersama. Langkah ini menjadi wujud keseriusan vendor dalam menjalankan proses pengadaan yang sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Polres Subang Tindak Tegas Pengoplos Pupuk Bersubsidi

Penulis
Sani M
-
pengoplosan pupuk bersubsidi Subang

Polres Subang menerapkan pasal berlapis dengan ancaman maksimal lima tahun penjara bagi seorang pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Kasus pengoplosan ini terungkap di sebuah gudang di wilayah Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang. Wakapolres Subang, Kompol Fajri Anbiyaa, mengonfirmasi bahwa pelaku berinisial SW (46) yang merupakan warga Desa Margahayu.

Saat ini, tersangka telah ditahan secara resmi di Mapolres Subang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat yang curiga terhadap aktivitas di gudang tersebut, dan teregistrasi dalam Laporan Polisi tertanggal 5 Oktober 2026.

Modus Operandi dan Barang Bukti

Modus kejahatan tersangka dilakukan dengan cara memanipulasi warna fisik pupuk agar menyerupai produk mahal.

Pelaku membeli pupuk urea bersubsidi yang berwarna merah muda, lalu mencampurnya dengan pupuk Nitrea nonsubsidi serta bahan kimia tertentu hingga warnanya berubah menjadi putih.

Setelah itu, hasil oplosan dikemas ke dalam karung pupuk Nitrea nonsubsidi ukuran 50 kilogram guna mengelabui pembeli dan meraup keuntungan yang jauh lebih besar.

Dalam operasi penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Polisi mengamankan 13 karung pupuk bersubsidi seberat 10 kilogram, 68 karung pupuk subsidi 50 kilogram, serta satu karung pupuk oplosan yang sudah siap edar.

Selain itu, petugas juga menyita sembilan jerigen cairan kimia, tiga toples bahan kimia, karung bekas, dan alat produksi seperti mesin jahit karung, sekop, hingga sarung tangan.

Ancaman Hukuman Pidana Berlapis

Akibat perbuatan ilegal tersebut, SW dijerat dengan sangkaan pasal berlapis terkait regulasi ekonomi dan perlindungan konsumen.

Pelaku disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf B jo pasal 1 sub E3 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Selain itu, tersangka dijerat pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf D dan E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Publik dapat menyalin rincian informasi penindakan hukum kepolisian ini ke dalam file Membuat Artikel untuk keperluan dokumentasi atau sebagai referensi pengawasan distribusi pupuk swadaya di lingkungan masing-masing.

FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Siapa tersangka pelaku pengoplosan pupuk bersubsidi di Subang? Tersangka adalah seorang pria berinisial SW (46), yang tercatat sebagai warga Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang.
  • Bagaimana modus pelaku dalam mengelabui pembeli pupuk? Pelaku mencampur pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda dengan bahan kimia dan pupuk nonsubsidi hingga warnanya menjadi putih, lalu mengemasnya di karung pupuk nonsubsidi agar terlihat asli.
  • Apa ancaman hukuman bagi tersangka pengoplos pupuk ini? Pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Polsek Pamanukan Gencar Razia Miras Lindungi Generasi Muda

Penulis
Sani M
-
razia miras Polsek Pamanukan

Jajaran Polsek Pamanukan Polres Subang menggelar operasi penyisiran peredaran minuman keras (miras) ilegal di wilayah hukumnya.

Kegiatan penertiban kepolisian ini berlangsung secara masif pada Sabtu malam, 7 November 2026. Fokus utama dari langkah konkret tersebut adalah melindungi keselamatan warga dan masa depan generasi muda dari ancaman aksi kriminalitas.

Dari hasil razia di berbagai titik kawasan Kabupaten Subang, petugas berhasil mengamankan puluhan botol miras pabrikan maupun oplosan. Peredaran barang haram tersebut dinilai berpotensi merusak kesehatan masyarakat serta memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Tindakan Tegas terhadap Pengedar Miras

Kapolsek Pamanukan, Kompol Dr. R. Jusdijachlan, memberikan keterangan resmi mengenai operasi pemberantasan penyakit masyarakat ini. Ia mengungkapkan bahwa konsumsi minuman keras sering kali menjadi akar dari berbagai masalah sosial dan pemicu utama aksi kejahatan di tengah warga.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi pengedar miras di Pamanukan,” tegas Kompol Jusdijachlan. Lebih lanjut, ia memastikan operasi serupa akan terus digencarkan oleh jajarannya. “Razia akan terus kami gencarkan, baik siang maupun malam. Ini demi keselamatan warga, demi anak-anak kita,” tambahnya.

Sanksi Penjual dan Partisipasi Masyarakat

Pihak kepolisian tidak segan memberikan tindakan tegas kepada para oknum yang terbukti melanggar. Petugas di lapangan mewajibkan para penjual nakal untuk menandatangani surat pernyataan resmi agar tidak mengulangi aktivitas ilegal tersebut.

Selain melakukan penindakan hukum, Polsek Pamanukan juga membuka ruang partisipasi aktif bagi warga untuk bersama-sama mengawasi lingkungan sekitar.

Kompol Jusdijachlan mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada petugas apabila menemukan indikasi peredaran miras, narkoba, atau potensi gangguan Kamtibmas.

Publik dapat mencatat rincian panduan pelaporan ini ke dalam file Membuat Artikel sebagai referensi pengawasan lingkungan dan dokumentasi keamanan swadaya.

FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Kapan razia miras oleh Polsek Pamanukan ini dilaksanakan? Razia penyisiran miras ilegal tersebut digelar oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu malam, 7 November 2026.
  • Apa hasil utama dari kegiatan operasi penertiban miras tersebut? Petugas kepolisian berhasil menyita dan mengamankan puluhan botol miras, baik jenis pabrikan maupun oplosan, dari berbagai titik sasaran.
  • Apa imbauan Kapolsek Pamanukan kepada masyarakat sekitar? Masyarakat diminta berperan aktif mengawasi lingkungan dan segera melaporkan setiap indikasi peredaran miras atau narkoba kepada petugas Polsek Pamanukan.

Operasi Gabungan KRYD Polres Subang Cegah Kejahatan C3

Penulis
Sani M
-
KRYD Polres Subang

Polres Subang Polda Jabar mengintensifkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) melalui Operasi Cipta Kondisi Gabungan. Kegiatan kepolisian ini berlangsung pada hari Sabtu malam, 7 November 2026.

Operasi strategis ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Subang. Petugas menyasar kendaraan tanpa kelengkapan surat-surat resmi dan kendaraan yang diduga hasil tindak pidana pencurian.

Selain itu, aparat berfokus pada upaya pencegahan kejahatan C3, yakni pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Apel Pratugas dan Sinergi Lintas Instansi

Kegiatan ini diawali dengan apel pratugas pada pukul 21.00 WIB di wilayah jalur kota. Kapolres Subang, AKBP Andi Purwanto, S.I.K., M.H., memimpin langsung jalannya apel persiapan tersebut.

Jajaran Pejabat Utama (PJU), perwira, Wakapolres Subang, serta personel Polres Subang turut mengikuti pengarahan. Operasi gabungan ini juga melibatkan personel Subdenpom Subang dan Satpol PP Kabupaten Subang.

Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi bentuk sinergi lintas instansi dalam menjaga situasi keamanan wilayah. Dalam arahannya, Kapolres menekankan kesiapan personel, kepatuhan pada standar operasional prosedur (SOP), serta pelaksanaan tugas secara profesional dan humanis.

Pembagian Wilayah Patroli Kepolisian

Pelaksanaan operasi KRYD ini terbagi ke dalam beberapa zona wilayah pengawasan. Pembagian area meliputi jalur kota, tengah, selatan, dan utara.

Kapolres Subang memimpin langsung patroli untuk jalur kota dengan menyusuri sejumlah titik keramaian dan ruas jalan rawan. Rute patroli kota mencakup Simpang GOW, Jalan KS Tubun, Jalan Darmodiharjo, Terminal Subang, Jalan Otista, Jalan Wangsa Gofarana, Alun-Alun Subang, hingga kawasan Simpang Wisma Karya. Sementara itu, pelaksanaan patroli di wilayah tengah, selatan, dan utara dipimpin langsung oleh masing-masing Kapolsek jajaran bersama personel di wilayahnya.

Pemeriksaan Kendaraan dan Imbauan Ketertiban

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, memberikan penjelasan mengenai teknis operasi di lapangan. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan terhadap para pengendara yang melintas.

Selanjutnya, polisi memberikan imbauan langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok remaja yang masih berkumpul hingga larut malam.

Petugas melarang keterlibatan warga dalam aktivitas yang mengganggu ketertiban umum seperti tawuran, konsumsi minuman keras, balap liar, maupun kegiatan geng motor yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Masyarakat dapat mencatat laporan pengamanan ini ke dalam file Membuat Artikel untuk keperluan dokumentasi atau referensi pelaporan. Segala bentuk aktivitas mencurigakan juga dapat langsung dilaporkan melalui Call Center Polri 110.

FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Kapan Operasi Cipta Kondisi Gabungan KRYD di Subang ini dilaksanakan? Operasi gabungan ini dilaksanakan pada hari Sabtu malam, 7 November 2026, yang diawali dengan apel pratugas pada pukul 21.00 WIB.
  • Apa sasaran utama dari pelaksanaan KRYD Polres Subang tersebut? Sasaran utamanya adalah mencegah kejahatan C3 (curat, curas, curanmor), serta menindak kendaraan tanpa surat resmi atau yang diduga hasil curian.
  • Bagaimana cara warga Subang melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban? Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan atau gangguan kamtibmas melalui layanan Call Center Polri 110.

Aksi Unjuk Rasa Buruh Tuntut Pengesahan SK Depekab Subang

Penulis
Sani M
-
SK Depekab Subang

Ratusan massa dari berbagai serikat pekerja kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan skala yang lebih besar pada hari Jumat, 6 November 2026. Aksi turun ke jalan ini bertujuan mendesak Bupati Subang agar segera menandatangani Surat Keputusan (SK) peresmian Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab).

Pengesahan dokumen legal ini sangat krusial untuk mengejar target waktu pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027. Sebelumnya, kelompok buruh telah menggelar demonstrasi serupa sejak Selasa sore hingga malam hari, 3 November 2026.

Dinamika Penundaan Pengesahan SK

Massa buruh menyatakan kekecewaan mendalam karena janji penandatanganan SK pada Rabu, 4 November 2026, urung direalisasikan. Penundaan ini memicu polemik setelah munculnya desakan agar buruh meminta maaf terlebih dahulu kepada bupati akibat aksi demonstrasi di rumah dinas.

Perwakilan buruh, Esti Estiorini, menegaskan penolakan keras terhadap syarat tersebut. “Kita tidak akan pernah mau minta maaf dan akan terus berjuang melakukan aksi demo selama seminggu berturut-turut sampai SK tersebut diteken,” orasi Esti.

Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Kabupaten Subang, Aep Saepudin, menepis isu tersebut. Ia berdalih bahwa penundaan murni terjadi karena proses administrasi. “Prosesnya harus ada tinjauan dari segi hukum,” jelas Aep kepada perwakilan massa.

Urgensi Legalitas Dewan Pengupahan

Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC KSPSI) Kabupaten Subang, Warlan, menjelaskan urgensi mendesak dari penerbitan SK tersebut. Masa berlaku SK Depekab periode sebelumnya telah habis secara hukum.

Dengan demikian, tim yang terdiri dari unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah saat ini tidak memiliki legalitas formal untuk bekerja.

Tugas utama Depekab mencakup pelaksanaan survei biaya hidup, pembahasan hasil survei, dan perumusan rekomendasi nilai UMK 2027. Rekomendasi tersebut nantinya harus diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat.

“Jika SK tidak segera terbit, ada celah hukum. Pihak pengusaha bisa mempertanyakan legalitas rapat pengupahan,” tutur Warlan. Akibatnya, proses perumusan UMK 2027 terancam molor dan berisiko merugikan ribuan pekerja di tengah pesatnya perkembangan kawasan industri.

Publik dan para pemerhati ketenagakerjaan dapat menyalin kronologi dinamika pengupahan ini ke dalam dokumen Membuat Artikel. Pencatatan ini sangat penting sebagai referensi pengawasan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan buruh.

FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Apa tuntutan utama para buruh dalam aksi demonstrasi tersebut? Buruh mendesak Bupati Subang untuk segera menandatangani SK peresmian Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) agar pembahasan UMK 2027 dapat segera dilaksanakan.
  • Mengapa ketiadaan SK Depekab ini merugikan pihak pekerja? Tanpa SK yang baru, anggota Dewan Pengupahan tidak memiliki legalitas hukum. Celah ini dapat digunakan oleh pengusaha untuk menolak hasil rapat, sehingga penetapan UMK 2027 berisiko terlambat.
  • Kapan aksi unjuk rasa susulan ini diselenggarakan? Aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar ini berlangsung pada hari Jumat, 6 November 2026, menyusul kegagalan mediasi pada aksi sebelumnya.

Transformasi Bekas Galian Pasir Menjadi Wisata Pesona Bumi Cihuni

Penulis
Sani M
-
wisata Pesona Bumi Cihuni

Kawasan bekas galian pasir di Kabupaten Subang kini berubah menjadi wisata Pesona Bumi Cihuni. Lokasi destinasi ini berada tepat di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy. Sebelumnya, lahan tambang tersebut berstatus terbengkalai sejak tahun 2020.

Saat ini, pengelola mengembangkan area itu menjadi tempat rekreasi keluarga dan bumi perkemahan. Selanjutnya, penataan kawasan secara bertahap berhasil memunculkan panorama alam yang hijau.

Oleh karena itu, popularitas tempat wisata ini meningkat pesat. Sejumlah pengunjung secara aktif membagikan pengalaman rekreasi mereka melalui platform media sosial.

Fasilitas Rekreasi dan Edukasi Peternakan

Pengelola Wisata Pesona Bumi Cihuni, Gunawan, membenarkan sejarah kawasan tersebut. Awalnya, lahan itu merupakan area tambang pasir yang tidak lagi termanfaatkan. Kemudian, pihak pengelola melakukan serangkaian penataan struktural.

Tujuannya adalah agar lahan tersebut berfungsi sebagai ruang terbuka publik. Saat ini, destinasi wisata alam itu menyediakan sejumlah fasilitas fungsional bagi pengunjung. Fasilitas ini mencakup area pemancingan, wahana berkuda, serta sarana edukasi peternakan hewan.

Tanggapan Pengunjung Lintas Daerah

Daya tarik destinasi alam ini sukses menjangkau wisatawan dari luar wilayah Subang. Seorang pengunjung asal Purwakarta bernama Vita Hozana memberikan tanggapannya. Ia mengaku tertarik datang setelah melihat unggahan destinasi tersebut di media sosial.

“Di sini kita bisa menikmati arena naik kuda, mancing, makan liwet,” ungkap Vita. Selain itu, ia juga menyoroti fasilitas edukasi untuk melihat ternak seperti kambing peliharaan.

Di sisi lain, pengunjung lokal bernama Iwan turut datang pada hari Sabtu, 7 November 2026. “Sengaja ingin naik kuda, ternyata panorama alamnya indah sekali,” ujar Iwan. Ia menilai tempat tersebut akan semakin hijau saat memasuki musim penghujan.

Rincian Harga Tiket dan Pengembangan Fasilitas

Pihak pengelola saat ini belum membebankan biaya tiket masuk kepada pengunjung. Kebijakan ini berlaku karena proses pembangunan dan penataan kawasan masih terus berlangsung. Sebagai contoh, pengelola tengah merampungkan arena bermain anak berbasis alam.

Wahana khusus ini dirancang menggunakan material organik seperti pohon, kayu, dan ban bekas. Fasilitas fisik tersebut membidik target anak-anak dengan rentang usia 1 hingga 10 tahun. Meskipun tiket masuk masih berstatus gratis, sejumlah wahana khusus menetapkan tarif operasional tersendiri.

Daftar Tarif Layanan Wahana Berkuda

Pengunjung harus membayar biaya khusus untuk menikmati sarana wahana berkuda. Pertama, layanan keliling atau fun ride sebanyak dua putaran bersama pendamping menetapkan tarif Rp20.000 untuk anak-anak.

Sementara itu, pengunjung dewasa wajib membayar biaya sebesar Rp25.000 untuk layanan serupa. Kedua, pengelola membuka kelas percobaan berkuda selama 30 menit dengan tarif Rp100.000.

Selanjutnya, kelas berkuda reguler dengan durasi 45 menit per pertemuan mematok biaya Rp125.000. Terakhir, pengunjung dapat memilih paket keanggotaan selama dua bulan seharga Rp600.000.

Fasilitas keanggotaan ini mencakup total jatah empat kali pertemuan rutin. Publik dapat menyalin daftar rincian tarif ini ke dalam dokumen Membuat Artikel sebagai pedoman rekreasi akhir pekan keluarga.

FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Di mana lokasi pasti destinasi wisata Pesona Bumi Cihuni? Destinasi wisata alam ini berlokasi di area bekas galian pasir Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang.
  • Berapa harga tiket masuk ke kawasan wisata tersebut saat ini? Saat ini pengunjung belum dikenakan tiket masuk secara resmi karena kawasan tersebut masih dalam tahap penataan dan pembangunan.
  • Berapa tarif layanan wahana berkuda untuk pengunjung anak-anak? Pengunjung anak-anak dikenakan tarif Rp20.000 untuk layanan fun ride berkeliling sebanyak dua putaran bersama pendamping.

Massa Buruh Kepung Kantor Bupati Subang Desak Pengesahan SK UMK

Penulis
Sani M
-
demo buruh Subang 2026

Massa buruh menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dengan mengepung Kantor Bupati Subang pada hari Jumat, 6 November 2026.

Tujuan utama pergerakan massa ini adalah mendesak Bupati Subang, Reynaldy, untuk segera menandatangani Surat Keputusan (SK) Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Subang.

Draf SK tersebut pada dasarnya telah mencapai tahap kesepakatan tripartit antara perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, unsur buruh, dan Apindo.

Penundaan tanda tangan oleh kepala daerah ini membuat tahapan pembahasan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadi terhambat secara administratif.

Rekomendasi Kenaikan Upah dan Batas Waktu

Kelompok pekerja merekomendasikan kenaikan UMK Subang tahun 2027 menjadi Rp4,5 juta. Angka ini melonjak 20 persen dibandingkan UMK saat ini yang berada pada nominal Rp3.737.482.

Tenggat waktu penyerahan rekomendasi pengupahan ini ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat jatuh selambat-lambatnya pada tanggal 21 November.

Namun, di tengah desakan unjuk rasa tersebut, Bupati Reynaldy tidak berada di Subang karena sedang melaksanakan tugas dinas ke Yogyakarta.

Kegagalan Audiensi dan Pengawalan Aparat

Aksi massa ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang digelar tiga hari sebelumnya di area Rumah Dinas Bupati Subang. Pada saat itu, perwakilan buruh sempat melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker), Aep Saepudin.

Pertemuan tersebut berakhir buntu dan diwarnai ketegangan karena Kadisnaker sempat menggebrak meja perundingan sehingga memicu emosi buruh.

Untuk mencegah eskalasi massa pada aksi hari Jumat ini, ratusan personel gabungan dari Brimob, Dalmas, Sabhara, Polwan, dan Satpol PP disiagakan melakukan pengawalan ketat.

Secara umum, situasi lapangan terpantau kondusif meskipun sempat terjadi aksi saling dorong antara pedemo dan petugas keamanan.

Ancaman Aksi Lanjutan dan Pemblokiran Jalan

Salah seorang perwakilan buruh, Esti, berorasi dari atas mobil komando menuntut kepastian nasib pekerja daerah. “Kalau SK tersebut tidak diteken, tentunya UMK Subang dipastikan tidak bisa naik atau mungkin sengaja Bupati tidak ingin ada kenaikan UMK demi kepentingan pengusaha,” tegas Esti.

Massa buruh lainnya turut mengancam akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan yang lebih besar selama sepekan penuh mulai awal pekan depan. Mereka memperingatkan akan menutup akses gerbang tol dan Jalur Pantura jika dokumen SK tidak segera disahkan.

Saat ini, sejumlah delegasi buruh masih berupaya menggelar audiensi lanjutan dengan pihak Pemkab di dalam kantor bupati. Warga dapat menyalin rincian pergerakan aksi massa ini ke dalam dokumen Membuat Artikel sebagai referensi pemantauan isu ketenagakerjaan daerah.

FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Kapan dan di mana aksi unjuk rasa massa buruh ini berlangsung? Aksi pengepungan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 6 November 2026, bertempat di kawasan Kantor Bupati Subang.
  • Apa tuntutan utama para buruh dalam demonstrasi tersebut? Massa mendesak Bupati Subang untuk segera menandatangani SK Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) guna merealisasikan kenaikan UMK 2027 sebesar 20 persen menjadi Rp4,5 juta.
  • Apa ancaman dari pihak buruh jika pemerintah daerah menunda pengesahan SK? Serikat pekerja mengancam akan menggelar aksi lanjutan selama sepekan dan memblokir akses vital seperti jalan tol serta Jalur Pantura.

Sekda Subang Lepas 632 Kontingen PORPROV XV Jawa Barat 2026

Penulis
Sani M
-
kontingen PORPROV XV Subang

Pemerintah Kabupaten Subang resmi memberangkatkan kontingen kebanggaan daerah untuk ajang PORPROV XV Jawa Barat 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Rona Mairansyah, A.P., M.Si., memimpin langsung upacara pelepasan tersebut. Kegiatan seremonial ini berlangsung dengan khidmat di Halaman Kantor Bupati Subang pada hari Jumat, 6 November 2026.

Pesta olahraga tingkat provinsi ini dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 20 November 2026. Pelepasan ini ditandai secara simbolis melalui pemasangan jaket kontingen oleh Sekda Subang kepada perwakilan atlet.

Jumlah Kontingen dan Cabang Olahraga

Pada kompetisi bergengsi tahun ini, Kabupaten Subang mengirimkan kekuatan penuh sebanyak 632 personel. Kontingen besar tersebut terdiri dari gabungan para atlet berbakat, pelatih ahli, serta ofisial pendukung.

Selanjutnya, para duta olahraga daerah ini dijadwalkan akan unjuk kemampuan dan bertanding pada 47 cabang olahraga yang berbeda. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Dra. Nenden Setiawati, M.Si., turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya.

Ia mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, KONI Subang, serta seluruh elemen pendukung yang memastikan kontingen dapat diberangkatkan.

Pesan Mental Juara dan Sportivitas

Sekda Subang yang akrab disapa Kang Rona memberikan motivasi khusus kepada para peserta sebelum mereka berlaga. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak pernah diraih secara instan.

kontingen PORPROV XV Subang

“Prestasi tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah,” ungkap Kang Rona. Ia berharap ajang Porprov ini tidak hanya menjadi target medali, tetapi juga menjadi sarana untuk menambah pengalaman dan membangun mental juara yang sehat.

Sebagai Ketua Kontingen Kabupaten Subang, Kang Rona juga menitipkan beban moral terkait nama baik daerah. “Saya sebagai ketua kontingen menitipkan nama baik Kabupaten Subang dan junjung tinggi sportivitas, lakukan yang terbaik, jaga sikap di sana, baik saat pertandingan maupun di luar pertandingan,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Subang beserta jajarannya. Masyarakat luas dapat mendokumentasikan rincian pemberangkatan atlet ini ke dalam dokumen Membuat Artikel untuk referensi sejarah olahraga daerah.

kontingen PORPROV XV Subang

FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Kapan dan di mana upacara pelepasan kontingen PORPROV Subang dilaksanakan? Pelepasan secara resmi dilaksanakan pada hari Jumat, 6 November 2026, bertempat di Halaman Kantor Bupati Subang.
  • Berapa total personel kontingen yang dikirimkan oleh Kabupaten Subang? Kabupaten Subang mengirimkan sebanyak 632 personel yang akan bertanding memperebutkan medali pada 47 cabang olahraga.
  • Apa pesan utama Sekda Subang kepada para atlet yang bertanding? Sekda Subang mengingatkan para atlet untuk bekerja keras, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga nama baik daerah di dalam maupun di luar arena pertandingan.

Peresmian Kawasan Pasir Panyileukan Subang oleh Gubernur Jabar

Penulis
Sani M
-
peresmian Pasir Panyileukan Subang

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meresmikan kawasan Pasir Panyileukan di Jalan Tangkuban Parahu, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, pada hari Rabu, 4 November 2026.

Wilayah yang sebelumnya dipadati bangunan liar dan terkesan kumuh tersebut kini telah bertransformasi menjadi taman asri serta spot foto wisata.

Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, Bupati Bandung Dadang Supriatna, dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Penataan kawasan ini didukung oleh pembangunan infrastruktur jalan yang mulus dan sistem drainase yang komprehensif. “Jalannya bagus, tempatnya bersih, ekonominya meningkat,” tegas Gubernur yang akrab disapa KDM tersebut.

Integrasi Pariwisata Lintas Wilayah

Usai agenda peresmian, KDM memimpin kegiatan pemantauan ruas Jalan Raya Subang-Bandung. Ia mendorong sinergi pariwisata antardaerah agar kawasan Lembang, Subang, dan Bandung dapat saling menunjang, terutama saat terjadi lonjakan volume kunjungan wisatawan.

Komitmen bersama lintas wilayah ini sangat diperlukan untuk menjaga kualitas infrastruktur jalur wisata agar tetap tertib dari bangunan liar. Selanjutnya, KDM mengusulkan skema kerja sama perhotelan, sehingga wisatawan dapat direkomendasikan untuk menginap di daerah penyangga saat tingkat okupansi hotel di pusat Kota Bandung penuh.

Pengembangan Homestay dan Pemberdayaan Warga

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan instruksi khusus kepada Bupati Subang untuk mengoptimalkan potensi masyarakat lokal.

KDM meminta agar area bangunan Rumah Adat di sebelah selatan Pasir Panyileukan segera dikembangkan menjadi fasilitas homestay.

Inovasi penyediaan penginapan ini bertujuan menciptakan sumber pendapatan baru agar warga setempat dapat merasakan dampak positif dari sektor pariwisata secara langsung.

Rangkaian peresmian destinasi baru ini turut dikawal oleh jajaran pejabat Pemkab Subang, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Satpoldam, Kepala Dinas Perhubungan, hingga Camat Ciater. Publik dapat mendokumentasikan rencana tata ruang wisata ini ke dalam file Membuat Artikel sebagai referensi pengawasan pengembangan daerah.

FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Kapan dan di mana peresmian kawasan Pasir Panyileukan dilaksanakan? Peresmian dilaksanakan pada hari Rabu, 4 November 2026, berlokasi di Jalan Tangkuban Parahu (Jalur Raya Subang-Bandung), Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang.
  • Siapa saja pimpinan daerah yang hadir dalam peresmian destinasi wisata tersebut? Acara ini diresmikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dengan didampingi oleh Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, Bupati Bandung Dadang Supriatna, serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
  • Apa instruksi khusus Gubernur Jabar terkait pemberdayaan ekonomi warga setempat? Gubernur menginstruksikan agar kawasan Rumah Adat di sekitar lokasi dikembangkan menjadi sarana homestay untuk mendongkrak pendapatan ekonomi warga lokal.

Edukasi Pencegahan Perundungan di SD Islam Annida Subang

Penulis
Sani M
-
edukasi pencegahan perundungan

Bhabinkamtibmas Kelurahan Sukamelang menyelenggarakan program edukasi pencegahan perundungan bagi para siswa. Agenda kepolisian ini berlangsung di institusi SD Islam Anida, Kabupaten Subang.

Lokasi pelaksanaan acara bertempat di dalam area fasilitas masjid sekolah. Selain itu, jajaran guru turut mendampingi para pelajar selama sesi penyuluhan berlangsung.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin instansi penegak hukum. Tujuannya adalah untuk mendekatkan peran aparat kepolisian secara langsung kepada lingkungan pendidikan.

Sinergi Keamanan Lingkungan Sekolah

Aiptu Sudomo memimpin langsung sesi penyuluhan di hadapan para pelajar. Ia menjelaskan bahwa polisi memiliki tugas penting untuk membina keamanan masyarakat.

edukasi pencegahan perundungan

“Setiap hari Senin, ditugaskan untuk datang ke sekolah-sekolah,” ujar Aiptu Sudomo. Selanjutnya, kepolisian harus bersinergi dengan segenap unsur di dunia pendidikan.

Kolaborasi strategis ini secara aktif melibatkan guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor ini berfungsi menciptakan keamanan dan ketertiban secara menyeluruh. Pada akhirnya, siswa mendapatkan jaminan kenyamanan belajar di dalam maupun di luar sekolah.

Jenis Kekerasan dan Sanksi Hukum

Fokus utama sosialisasi ini membedah bahaya laten dari tindakan perundungan. Aiptu Sudomo merinci berbagai bentuk kekerasan yang berstatus terlarang bagi siswa.

Pertama, ia melarang segala bentuk kekerasan fisik seperti tindakan memukul teman. Kedua, ia menyoroti kekerasan psikis seperti mengejek kondisi fisik atau body shaming. Ketiga, pelajar dilarang melakukan kekerasan relasi sosial seperti sengaja mengucilkan seorang teman.

Negara menjamin keistimewaan hak anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Oleh sebab itu, pelaku perundungan akan menghadapi sanksi hukum yang sangat tegas. “Bisa dipidana 3 setengah tahun atau denda 76 juta,” tegas Sudomo.

Panduan Praktis Perlindungan Diri

Petugas juga membekali siswa dengan pedoman langkah praktis untuk melindungi diri mereka. Pelajar disarankan tidak gegabah melawan pelaku kekerasan sendirian demi keselamatan nyawa.

“Kalau nggak berani melawan berarti melarikan diri kan?” pesan Aiptu Sudomo. Ia mengarahkan korban untuk segera berlari sambil berteriak meminta pertolongan. Jika tidak ada orang yang merespons, korban harus terus berusaha kabur. Setelah kondisi kembali aman, siswa wajib melaporkan insiden tersebut secara lisan. Laporan darurat ini dapat ditujukan kepada guru sekolah maupun orang tua murid di rumah.

Edukasi Tambahan Kenakalan Remaja

Kegiatan interaktif ini tidak hanya membahas materi seputar isu perundungan semata. Aparat kepolisian turut menyinggung bahaya nyata dari risiko pergaulan bebas.

Selain itu, petugas memberikan peringatan keras mengenai larangan merokok bagi kalangan pelajar. Larangan konsumsi minuman keras juga menjadi topik pembahasan yang sangat esensial.

Di sisi lain, siswa harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan anak. Petugas juga mengingatkan risiko kejahatan pelecehan seksual oleh pihak yang tidak dikenal.

Melalui program ini, sekolah berharap lingkungan pendidikan terus menjadi tempat yang aman bagi perkembangan karakter.

FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Kapan kegiatan edukasi pencegahan perundungan ini diselenggarakan? Kegiatan sosialisasi kepolisian ini diselenggarakan pada hari Senin pagi di area masjid SD Islam Anida, Kabupaten Subang.
  • Apa saja ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindakan perundungan anak? Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pelaku perundungan dapat dipidana penjara hingga 3,5 tahun atau dikenakan denda maksimal Rp76 juta.
  • Bagaimana cara praktis bagi siswa untuk melindungi diri dari kekerasan fisik? Pelajar disarankan tidak melawan sendirian demi keselamatan nyawa, melainkan segera melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan dan melapor kepada guru atau orang tua.

Rapat PT TNR Mitra Utama: Evaluasi Kinerja dan Target 2027

Penulis
Sani M
-
rapat PT TNR Mitra Utama

Manajemen menyelenggarakan rapat PT TNR Mitra Utama untuk menindaklanjuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertemuan bisnis ini berlangsung pada hari Senin, 2 November 2026. Panitia memilih lokasi acara di fasilitas Titik Kumpoel.

Agenda ini menjadi momentum evaluasi kinerja ekosistem bisnis perusahaan selama satu tahun terakhir. Selain itu, jajaran direksi menyusun rincian target dan arah pengembangan usaha pada kalender 2027.

Pertemuan ini mempertegas kembali sejumlah poin kesepakatan dari RUPS pada bulan Oktober 2026. Akibatnya, setiap lini usaha dapat menerjemahkan visi tersebut menjadi program kerja konkret.

Kehadiran Jajaran Direksi dan Notaris

Direktur Utama PT TNR Mitra Utama, Niko Rinaldo, memimpin rapat evaluasi ini secara langsung. Direktur Operasional perusahaan, Efik Hadyat, turut hadir mendampingi jalannya diskusi manajerial.

Selanjutnya, Direktur SDM, Puri Ramdhani, dan Manager Keuangan, Egi Aristian, melengkapi daftar pimpinan rapat. Jajaran operasional perusahaan juga berpartisipasi aktif dalam sesi pembahasan.

Di samping itu, notaris pendiri PT TNR Mitra Utama, Bonifacius Hugo Udananto, hadir sebagai pengawas independen. Kehadiran otoritas legal ini memastikan seluruh keputusan sejalan dengan regulasi perusahaan.

Target Ekspansi Lini Bisnis 2027

Niko Rinaldo menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Ia juga menargetkan perluasan jangkauan bisnis pada tahun mendatang. “Harapan kami, ke depan perusahaan dapat terus memberikan pelayanan yang paling optimal,” ungkap Niko.

Lebih lanjut, ia merinci sektor usaha yang menjadi fokus pengembangan perusahaan. Ekspansi ini mencakup bidang katering, jasa konstruksi, layanan penyelenggara acara (organizer), dan afiliasi penjualan produk melalui media sosial. Oleh karena itu, penguatan koordinasi internal harus berjalan beriringan dengan optimalisasi sumber daya manusia.

Tata Kelola Hukum dan Standar Operasional

Bonifacius Hugo Udananto memberikan pandangan teknis mengenai penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. Ia mengapresiasi konsistensi manajemen dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perusahaan tertib melaksanakan rapat rutin, menjalankan SOP perusahaan sebagaimana mestinya,” jelas Hugo. Selanjutnya, ia menilai langkah tersebut menjadi dasar tata kelola korporasi yang terarah dengan baik. Dengan demikian, perusahaan memiliki fondasi hukum yang kuat dalam mengeksekusi setiap rencana bisnis baru.

Optimalisasi Ruang Publik dan Nilai Perusahaan

Keuntungan finansial perusahaan sepanjang tahun ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kinerja operasional. Niko berharap publik dapat memanfaatkan ruang usaha dan ruang publik buatan perusahaan secara optimal.

Pemanfaatan fasilitas ini akan menumbuhkan nilai kepercayaan masyarakat secara signifikan. Semangat dasar Trust, Network, Result tetap menjadi fondasi utama perusahaan dalam memperkuat jaringan kolaborasi bisnis.

Pada akhirnya, publik dapat menyalin rincian hasil rapat ini ke dalam dokumen Membuat Artikel untuk referensi pengawasan tata kelola.

FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Kapan dan di mana rapat tindak lanjut RUPS PT TNR Mitra Utama ini dilaksanakan? Rapat evaluasi bisnis ini diselenggarakan pada hari Senin, 2 November 2026, bertempat di Titik Kumpoel.
  • Apa saja sektor usaha yang menjadi target ekspansi perusahaan pada tahun 2027? Perusahaan menargetkan perluasan usaha di bidang katering, jasa konstruksi, layanan penyelenggara acara, dan afiliasi penjualan produk media sosial.
  • Bagaimana penilaian notaris terhadap tata kelola PT TNR Mitra Utama? Notaris Bonifacius Hugo Udananto menilai perusahaan sangat tertib dalam melaksanakan rapat rutin, menjalankan SOP, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

123...1,857Halaman 1 dari 1,857

Recent Posts

© 2023, SUARASUBANG.COM