Bupati Subang Tegaskan Rekrutmen Pekerja Tanpa Jatah, Prioritaskan Warga Lokal
SUBANG — Bupati Subang Reynaldy Putra Andita berdiskusi dengan awak media dalam Silaturahmi Bersama Media di Legok Gintung, Ciater, Sabtu (20/12). Isu ketenagakerjaan menjadi sorotan utama dalam dialog yang berlangsung terbuka.
Para jurnalis menyoroti kekhawatiran industrialisasi di Subang lebih banyak menguntungkan pendatang. Ketidaksiapan sumber daya manusia lokal dinilai berpotensi membuat warga Subang tersisih dari peluang kerja.
Menanggapi hal itu, Reynaldy menyebut ketenagakerjaan sebagai fokus bersama Pemkab Subang dan Pemprov Jawa Barat. Ia menjelaskan, ke depan sistem rekrutmen tenaga kerja akan menggunakan satu pintu melalui aplikasi milik Pemprov Jabar.
Aplikasi tersebut akan terintegrasi dengan data kependudukan dan kompetensi pencari kerja, serta kebutuhan industri. “Ke depan semua industri yang ada di Kabupaten Subang lewat satu jalur yaitu aplikasi langsung ada subnya yang terintegrasi dengan kampus dan masyarakat yang ada di Subang,” ujarnya.
Reynaldy menegaskan masyarakat Subang tetap menjadi prioritas utama. Namun, ia menolak keras praktik pembagian jatah karena rawan disalahgunakan oknum.
“Saya tegaskan hari ini tidak mau lagi ada jatah seperti itu, Saya ingin hilangkan jatah-jatahan. Masyarakat di desanya harus masuk, kalau tidak ada di Kecamatan, kalau tidak ada baru tingkat Kabupaten, nah kalau tidak ada baru cari keluar. Karena kalau jatah-jatahan nanti diperjual belikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa prioritas warga lokal harus diiringi peningkatan kualitas SDM. Karena itu, Pemkab Subang mendorong kerja sama industri dengan perguruan tinggi di daerah.
Tujuannya agar lahir tenaga kerja asli Subang yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan industri. “Tidak bisa dipaksakan kalau SDM nya tidak sesuai makanya kita cari cara bagaimana anak muda di sekitar pabrik kita masukkan ke Universitas yang sesuai kebutuhan industri,” katanya.
Reynaldy menyadari kebijakan ini tidak bisa membuahkan hasil dalam waktu singkat. Ia ingin sistem yang dibangun dapat berkelanjutan dan dijalankan oleh pemimpin berikutnya.
“Di 2029 di akhir masa kepemimpinan saya dan Pak Gubernur bagaimana Bupati penerus saya tinggal menjalankan sistem yang saya buat karena masalahnya saat ini ganti pejabat ganti kebijakan sehingga tidak pernah tuntas,” pungkasnya. (Reza/DOKPIM)
