Beranda Berita Subang Begini Respon Awal Pj Bupati Subang Atasi Inflasi Daerah

Begini Respon Awal Pj Bupati Subang Atasi Inflasi Daerah

suarasubang.com – Penjabat (Pj) Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd, memimpin peninjauan di Pasar Murah yang digelar di Halaman Kantor Kecamatan Pagaden pada Senin, 26 Februari 2024.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya tingkat inflasi di Subang, khususnya pada bulan Januari yang mencapai 4,89%.

Sebelum memeriksa operasi pasar, Dr. Imran menyempatkan diri untuk bertemu dengan murid-murid TK Anggrek Dharma Wanita yang berada di lokasi tersebut.

BACA JUGA:  Mama Pagelaran, Ulama Sastrawan Inspiratif dari Subang

Dalam penjelasannya, Dr. Imran menyampaikan keheranannya terkait fakta bahwa meskipun Subang dikenal sebagai sentra produksi beras nomor 3 di Jawa Barat, namun beras medium dari Subang tidak cukup tersedia di pasar.

Selain itu, beras premium yang tersedia di toko-toko besar memiliki harga yang jauh di atas standar.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Subang mengimplementasikan strategi operasi pasar dan intervensi pasar.

BACA JUGA:  Paten Kecamatan Subang Tonggak Baru Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Operasi pasar dilakukan untuk memahami jalur distribusi dan harga barang kebutuhan pokok, sementara intervensi pasar melibatkan bazar pangan murah yang melibatkan UMKM, minimarket, dan Bulog.

Harga beras dan minyak goreng dalam bazar ini diposisikan di bawah harga pasar konvensional.

Dr. Imran menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang akan terus melakukan pemantauan harian terhadap harga kebutuhan pokok.

BACA JUGA:  7 Pondok Pesantren Terbaik dan Terbesar Di Subang 2024, Cek No. 4

Operasi pasar dan intervensi pasar akan dilakukan secara rutin hingga tercapai stabilitas harga yang diinginkan. Dalam kerangka ini, tindakan tegas akan diambil terhadap distributor atau agen yang terlibat dalam praktik tidak sah.

Itu dia langkah-langkah konkret yang diambil oleh Pj. Bupati Subang untuk menanggulangi inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.