MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan mesin utama birokrasi dan ASN selalu ada pada pemerintah siapa pun, termasuk di Kabupaten Subang.
Namun sayang, di Kabupaten Subang kinerja menjadi bahasan yang sering dibicarakan pada forum-forum resmi.
Salah satu keluhan diantara keberadaan aplikasi Sijawara yang sudah diaplikasikan sejak tahun lalu sebagai penilaian kinerja ASN secara online di Lingkungan Pemkab Subang dinilai buruk.
Keberadaan aplikasi absensi Sijawara yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, sistem yang digunakan dinilai belum tepat dan akan menguntungkan terhadap salah satu pihak.
Hal tersebut dikatakan Suherman, salah satu pegawai di lingkungan ASN di Kabupaten Subang, bahwa terkait dengan aplikasi absensi Sijawara tersebut sebetulnya belum tepat terkait dengan sistem yang digunakan.
Menurutnya pertama ada beberapa hal yang memang menguntungkan, salah satu pihak atau memang kurangnya atau ketidakadilan terkait dengan sistem tersebut.
“Sementara terkait absensi ini keberpihakan terhadap ASN yang benar-benar bekerja dari pagi hingga sore atau lembur bila lupa, terhadap absen itu bisa dikenakan denda, salah satu contoh ada beberapa. Salah satu pejabat yang mempergunakan alat absen atau android ini yang punya satu atau dua android yang absennya dipergunakan atau dipegang oleh salah satu temannya atau security, sementara pejabat ini hanya sebatas duduk manis dan ini saya lihat di lingkungan dinas saya sendiri,” kata Suherman kepada mediajabar.com pada Kamis ( 2/6/2022).
Lebih lanjut Suherman menerangkan bahwa ada juga beberapa pejabat memang dari pagi sampai sore tidak pernah terlihat namun absen terlihat ada padahal aplikasi itu harus ada di sisi koordinat di lingkungan ASN tersebut bekerja,jangan sampai ada juga di titik lain yang berbeda tempat.
“Saya memperhatikan dari beberapa pejabat ini bisa absen di lingkungan Pemda itu absen bisa walaupun tidak di tempat dia bekerja,mungkin karena lingkungan Rumahnya dekat dengan lingkungan Pemda maka absen pagi dan sore bisa di sana padahal dia tidak ada datang ke kantor eee mungkin sorenya juga eee dia absen di lingkungan pemerintah atau di lingkungan Pemda,” terangnya.
Dijelaskannya juga bahwa kegiatan aktivitas yang dilakukan, kebanyakan aktivitas hanya sebatas rekayasa saja.
“Kalau memang dia kerja ya pastinya kalau memang dinas luar kelihatan lah atau memang ada surat tugasnya kan gitu nah satu itu yang keduanya terkait sistem ini juga kan gitu hanya sebatas panisme saja tidak ada rewardnya untuk sementara kami atau yang lain juga ada pulang malam eh dengan kerja lapangan Lupa absen,eh malah dipotong sementara yang absen di pemda eh paginya atau sorenya sementara kan datang ke kantor tidak tapi aktivitas jadi bikin sepertinya masuk tidak ada potongan nah seperti itu,” jelasnya.
Sementara itu Suheraman berharap meminta keadilan dan tidak ada keberpihakan jangan sampai ada cemburu sosial terhadap rekan rekan yang memang keterbatasan dengan alat yang dipergunakan.
“Kalau misalkan salah satu alat yang memang error atau apa tetap dipotong, sementara kan yang yang banyak hp-nya banyak androidnya bisa mempergunakan satu atau dua alat ini atau oleh yang lain lah kan gitu harapan saya memang kalau dibikinkan satu aturan berlakulah untuk semua untuk keadilan ya tidak ada ini pejabat karena kedekatan dengan orang-orang tertentu kan gitu kan kami terapkan lah dengan aturan yang baik diperlakukan Keadilan untuk bersama tidak ada lagi keberpihakan,” tutup Suherman.
