Berita Pangandaran (Harapanrakyat.com),- Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Ciamis, angka kemiskinan Kabupaten Pangandaran tahun 2021 naik. Jumlah warga miskin Pangandaran sebanyak 39.070 jiwa atau 9,65 persen dari total penduduk 432.599 jiwa.
Berikut rincian angka kemiskinan Kabupaten Pangandaran dari tahun 2016 sampai 2021. Pada tahun 2016, angka kemiskinan sebanyak 40.140 jiwa atau 10,23 persen. Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 39.407 jiwa atau 10,00 persen.
Kemudian angka kemiskinan Pangandaran kembali turun pada tahun 2018 yakni tercatat mengalami pengurangan jadi 32.190 jiwa atau 8,12 persen. Pada tahun 2019, angka kemiskinan terus turun hingga berjumlah 30.730 atau 7,71 persen.
Sementara itu pada masa pandemi Covid-19, tahun 2020 angka kemiskinan Pangandaran kembali naik menjadi 36.050 jiwa atau 8,99 persen. Pada tahun 2021 terus naik jadi 9,65 persen dari jumlah penduduk atau 39.070 jiwa.
“Angka kemiskinan Pangandaran terjadi penurunan pada periode 2018 dan 2019. Sedangkan pada 2020 dan 2021 kembali naik,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ciamis Dadang Darmansyah, Jumat (30/9/2022).
Baca Juga: Kemiskinan Jadi Pemicu Meningkatnya Jumlah ODGJ di Pangandaran
Dadang mengatakan BPS Ciamis akan terus melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022. Selain itu, BPS Ciamis pun akan mengolah data pada tahun 2023.
Setelah mendapatkan data, kemudian BPS melakukan uji publik. Tujuannya untuk mendapat masukan dari para stakeholder, pemerintah kecamatan dan desa.
“Kami akan konsolidasi bersama seluruh pihak terkait, dari Pemerintah Daerah dan Forkopimda,” kata Dadang.
Tahapan pendataan dilakukan dari bulan Oktober-November 2022. BPS melakukan pendataan awal dengan rincian profil. Seperti ketenagakerjaan, kependidikan, disabilitas, kesehatan hingga perlindungan sosial dan ekonomi.
Angka Kemiskinan Naik, Bupati Pangandaran: Segera Perbaharui Data Perlindungan Sosial
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mendorong BPS Ciamis untuk segera perbaharui data. Hal ini penting karena kaitan dengan penerimaan bantuan sosial untuk warga Pangandaran.
“Data perlindungan sosial ini penting di update karena berkaitan dengan penerima berbagai bantuan sosial yang masuk ke Pangandaran,” kata Jeje.
Kondisi saat ini, sesuai data statistik Pangandaran masih data lama. Sementara banyak orang miskin baru yang belum terdata. Hal ini bisa menjadi polemik dalam penerimaan bantuan sosial.
“Harapannya pendataan dari BPS nanti akurat dan menjadi sebuah langkah awal dalam validasi ekonomi,” pungkasnya. (Ceng2/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
