harapanrakyat.com,- Aktivitas mahasiswa sesalkan pencoklitan disabilitas di Kota Banjar, Jawa Barat, yang tidak sesuai prosedur, dan menjadi temuan pengurus PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Banjar.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar Nur Solihin mengatakan, adanya pelaporan soal pencocokan dan penelitian (Pencoklitan) yang tidak sesuai prosedur menunjukkan pelaksanaan pendataan petugas lapangan belum maksimal. Pengawasan juga perlu ditingkatkan.
Padahal, lanjutnya, untuk prosedur pencoklitan regulasinya sudah tertuang secara jelas dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022 pasal 18 ayat 2.
Baca Juga: Sejumlah Disabilitas di Kota Banjar Tak Masuk Kolom Khusus Data Coklit Pemilu 2024
“Tentu kami sangat menyayangkan dengan adanya temuan lapangan pencoklitan disabilitas yang berujung pada pelaporan oleh PPDI ke Bawaslu Kota Banjar. Itu pertanda bahwa pelaksanaan coklit di lapangan belum maksimal,” kata Nur Solihin kepada harapanrakyat.com, Selasa (14/03/2023).
Pihaknya mendorong agar dalam pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai prosedur. Agar pendataan yang dilakukan betul-betul akurat.
Terlebih lagi dalam hal pendataan pemilih. Karena, lanjutnya, pencoklitan disabilitas tersebut nantinya akan berkaitan dengan teknis pelaksanaan saat proses pemilihan berlangsung. Misalnya fasilitas pelayanan, ketersediaan logistik, dan hak suara pemilih.
“Ini memberikan tanda bahwa kinerja penyelenggara di lapangan dan pengawasan perlu ditingkatkan. Serta harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dalam pendataan,” tandas Nur Solihin. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor-Eva)
