Beranda Berita Nasional Akademisi Dukung Usulan Pembentukan Bapenda Ciamis

Akademisi Dukung Usulan Pembentukan Bapenda Ciamis

c1_z2_IMG_20221004_062813_-183a02e2d09_3_-183a02eb9a2_2.jpeg

Berita Ciamis (Harapanrakyat.com),- Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Nurdiana Mulyatini mendukung usulan Ketua DPRD Ciamis mengenai pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ciamis.

“Saya rasa setuju saja, ketika Pemda Ciamis membentuk Bapenda. Bagaimana pun tujuan pembentukan Bapenda itu dalam rangka menggali potensi dan peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) Ciamis,” ujarnya, Senin (4/10/2022).

Menurutnya, wacana Pembentukan Bapenda oleh pemerintah daerah hari ini tidak menyalahi aturan. Hal tersebut sudah sesuai dengan amanat UU nomor 9 tahun 2015 tentang Kewenangan Otonomi Daerah.

BACA JUGA:  Rumah Nenek Satinah di Subang Terancam Ambruk, Relawan Harap Ada Donatur yang Peduli

“Dalam Undang-undang itu, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. maka pembentukan Bapenda harus segera sebagai badan menggali potensi dan peningkatan PAD,” katanya.

Baca Juga: Ketua DPRD Sebut, Pembentukan Bapenda Ciamis untuk Tingkatkan PAD

Menurutnya, ketika Bappenda sudah terbentuk, maka Pemda harus bisa memaksimalkan potensi PAD. Mencari sumber baru agar ke depan bisa lebih melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BACA JUGA:  PNS vs ASN Ternyata Beda, Jangan Keliru Ya!

“PAD adalah tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan sebuah otonomi daerah. Sehingga PAD ini dapat mencerminkan kemandirian suatu daerah. Bapenda ini wajib dan fokuskan untuk menggali PAD kabupaten Ciamis,” ungkapnya.

Nurdiana menegaskan ketika Bapenda Ciamis terbentuk, tugas dan fungsinya tidak boleh tumpang tindih dengan struktur lain. Namun fokus dalam urusan keuangan aspek pendapatan daerah.

BACA JUGA:  Kronologis Lengkap Kecelakaan Truk Maut di Subang: Dua Tewas, Delapan Luka-luka

“Jadi tidak masalah dengan Bapenda, karena beberapa daerah dan provinsi yang lain pun sudah terbentuk OPD tersebut,” pungkasnya. (fahmi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)