KBRN, Bandung: Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat, Hasbullah Rahmad menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) konsisten ingin mematahkan stigma politik transaksional dan identitas pada Pilpres 2024.
Menurut dia, PAN tidak ingin Pilpres 2024 terjebak dalam pembelahan sosial yang diakibatkan oleh kuatnya faktor figur ketimbang gagasan dalam menentukan Calon Presiden.
“Keberadaan KIB mematahkan momok politik yang selama ini berlangsung 5 tahun sekali. Pertama, kita masih terjebak figur. Prakteknya terjadi, transaksional. Nah sekarang KIB membalikan semua fakta itu dengan mengedepankan ide dan gagasan,” kata Hasbullah pada diskusi “Galang Aspirasi” GASPOL yang diselenggarakan PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate di Kapulaga Bistro, Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/9/2022).
Politisi yang saat ini menjabat Ketua Fraksi PAN di DPRD Jabar menjelaskan politik identitas yang terjadi sejak Pilpres 2014 ini diawali dengan muncul dua figur yang kuat dan membelah rakyat.
“KIB bersungguh-sungguh memberikan program dan gagasan tanpa terjebak pada perdebatan figur. Karena awalnya terjadi narasi identitas cebong kampret karena ada 2 figur yang kuat yang membuat faksi ke bawah, jadi kita tidak mau terjebak lagi. Mudah-mudahan keberadaan KIB menghilangkan politik identitas di Pemilu 2024. Itu satu langkah yang kita dorong,” kata politisi yang akrab dipanggil Bang Has ini.
Dikatakannya, narasi-narasi pembelahan itu harus digeser dengan konsep gagasan dan ide, bagaimana memperkuat ekonomi bangsa dengan mengedepankan produksi yang efektif.
Dalam pelaksanaan dan tindak lanjut koalisi di daerah, DPW PAN Jawa Barat, lanjut Bang Has, secara bersama-sama dengan mitra koalisinya, Golkar dan PPP telah aktif melakukan konsolidasi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.
“Di PAN sangat mendukung keberadaan KIB untuk turun di tingkat Kabupaten/Kota dan kami sudah lakukan konsolidasi pada level Kabupaten/Kota. Harapkan kami, keberadaan KIB memberikan sebuah nilai lebih dalam proses demokratisasi dalam rangka mencari calon-calon pemimpin nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan mengedepankan ide dan gagasan. Tidak lagi mengedepankan politik identitas yang membelah,”ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat TB. Ace Hasan Syadzilly yang turut hadir sebagai narasumber dalam acara yang digelar PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate ini.
Dikatakan dia, KIB ingin mengedapankan kualitas sumber daya manusia.
“Caranya adalah, politik kita harus dihentikan dari politikj identitas. Politik kita harus berbasis kepada program berbasis kepada gagasan,”ucap dia.
Ace juga mengatakan tantangan serius yang bakal dihadapi sumber daya manusia, maka pada tahun 2025 sampai 2035 Indonesia harus didorong pertumbuhan ekonominya harus 7 persen.
“Itung-itungan di DPP waktu itu, sangat mungkin kalau kita mempunyai orang yang mempunyai kemampuan dan gagasan yang teknokratik. Yang tidak lagi bicara masalah pencitraan, bicara soal gaya-gayaan cukup bermain di mediasosial lalu dia dikatakan punya kompetensi,”ucap Ace.
Partai Golkar sendiri ungkap Ace, tidak akan berbicara masalah figur calon yang bakal dimajukan dalam perhelatan demokrasi nanti.
Sementara itu Pjs Ketua DPW PPP Jabar Pepep Syaiful Hidayat menegaskan, keberadaan PPP di KIB tidak hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi ambang batas presiden atau presidential threshold 20 persen.
“Kami ingin PPP bukan hanya pelengkap di KIB, tetapi bisa berperan aktif bisa menjadi kontributor yang setara dengan PAN dan Partai Golkar. PPP punya tradisi untuk menjadi pemenang. PPP punya basis yang solid hari ini sehingga kita akan memanggil kader, simpatisan, dan pemilih yang pemilu kemarin berpaling,” kata Pepep.
Ia juga mengatakan, polemik di tubuh PPP tidak menjadi halangan untuk terus mendukung KIB.
“Itu tidak merubah tujuan besar yang telah disepakti antar ketua umum,”ucapnya.
