Sorotan publik terkait pembangunan pusat data artificial intelligence (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menyeret nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Publik membandingkan sikap Dedi terhadap proyek tersebut dengan reaksinya saat melihat kerusakan hutan di kawasan Puncak, Bogor. Saat di Puncak, Dedi terlihat menangis merespons pemanfaatan kawasan hutan untuk aktivitas rekreasi.
Sementara di Jatiluhur, proyek investasi bernilai sekitar Rp3,5 triliun itu dihentikan sementara akibat kendala perizinan.
Merespons perbandingan tersebut, Dedi menegaskan bahwa kedua persoalan memiliki latar belakang yang berbeda.
“Itu beda ceritanya, konteksnya beda. Saya waktu yang di Bogor, itu saya mengikuti kegiatan Menteri Lingkungan Hidup dan kegiatan Menko Pak Zulhas. Mereka itu menyegel bangunan yang ada di situ karena provinsi tidak punya kewenangan menyegel,” ungkap Dedi.
Alasan Penertiban dan Tangisan di Kawasan Puncak
Dedi menjelaskan alasan utama dirinya menangis saat meninjau kawasan hutan di Puncak. Menurutnya, keberadaan fasilitas rekreasi yang dibangun di atas pepohonan menjadi poin utama keberatannya.
“Kemudian saya waktu itu sedih karena lihat ada jembatan gantung yang masuk ke atas pohon. Saya bilang ini jangan. Pohon antar pohon ada jembatan gantung tuh, apa istilahnya flying fox. Nah saya keberatan kenapa hutan dijadikan sebagai sarana rekreasi di mana posisi orang berada di atas pohon. Itu enggak boleh,” katanya.
Terkait tindakan penertiban, Dedi menyebut tidak semua objek di Puncak berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov Jabar hanya mengeksekusi satu objek, yakni Hibish Fantasy milik PT Jaswita, karena merupakan aset BUMD provinsi.
“Dan ingat, di kegiatan-kegiatan yang di Puncak, yang dieksekusi cuma satu yang dilakukan oleh Pemprov, yaitu Hibish, karena itu kewenangannya Pemprov, yaitu BUMD penyelenggaranya,” terangnya.
Status Perizinan Proyek Pusat Data AI Jatiluhur
Berbeda dengan kasus di Puncak, penghentian proyek pusat data AI di Jatiluhur murni disebabkan oleh faktor administratif perizinan.
Proyek tersebut memiliki rencana kapasitas awal sebesar 120 megawatt (MW) dan diproyeksikan berkembang hingga 640 MW.
Penghentian sementara dilakukan karena dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih dalam proses penyelesaian.
Selain itu, penggunaan air untuk pendingin fasilitas juga menjadi perhatian. Pada kapasitas tertentu, konsumsi air proyek ini diperkirakan mencapai 384 liter per detik atau sekitar 33 ribu meter kubik per hari.
Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, mengonfirmasi bahwa penerbitan izin AMDAL dan PBG berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
“Bahwa memang Amdal dan PBG itu dikeluarkan izinnya oleh Kabupaten Purwakarta. Dan Pak Gubernur kemarin sangat teliti ya, jadi pada saat dikonfirmasi beberapa proses ya, salah satunya adalah Amdal, ternyata memang masih dalam proses,” ujar Adi Komar.
“Jadi kemarin setelah ditinjau ya, karena memang masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta, maka pengerjaan proyeknya kemarin dihentikan dulu. Dihentikan dulu sementara ya sambil diproses,” lanjutnya.
FAQ (Frequently Asked Questions)
- Mengapa sikap Dedi Mulyadi di Puncak dan Jatiluhur dibandingkan oleh publik?
Publik membandingkan respons emosional Dedi yang menangis saat melihat kerusakan hutan Puncak dengan langkah tegasnya menghentikan sementara proyek pusat data AI bernilai Rp3,5 triliun di Jatiluhur. - Apa alasan utama Dedi Mulyadi menangis di Puncak, Bogor?
Dedi merasa sedih dan keberatan melihat kawasan hutan dijadikan sarana rekreasi ekstrem, seperti wahana flying fox dan jembatan gantung yang dipasang langsung di atas pepohonan. - Mengapa proyek pusat data AI Jatiluhur dihentikan sementara?
Pembangunan dihentikan sementara oleh Pemprov Jabar karena dokumen perizinan AMDAL dan PBG yang ditangani Pemkab Purwakarta masih dalam proses dan belum terbit.
