Penertiban Alun-alun Subang langsung dilaksanakan oleh jajaran Satpoldam dan Disparpora Subang setelah menerima rentetan keluhan masyarakat. Melalui kanal digital “Lapor Kang Rey”, warga melaporkan kondisi pusat kota yang dinilai semrawut akibat sampah dan parkir liar. Oleh karena itu, petugas gabungan segera bergerak melakukan penyisiran di sepanjang Jalan RA Wangsa Gopharana dan kawasan Masjid Agung pada Jumat (3/4/2026).
Mengatasi Masalah Sampah dan Parkir Liar
Aduan masyarakat menyoroti tiga isu utama yang mengganggu estetika kota, yakni tumpukan sampah, parkir liar, serta penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menanggapi masalah sampah di area Alun-alun, Satpoldam telah berkoordinasi dengan pengelola kawasan untuk melakukan pembersihan intensif. Selain itu, petugas kini mengintensifkan sosialisasi harian kepada pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan demi menjaga keindahan ruang publik.
Terkait masalah parkir liar di Jalan RA Wangsa Gopharana, petugas memberikan edukasi langsung kepada para juru parkir. Langkah ini diambil karena parkir yang tidak teratur seringkali mengokupasi bahu jalan dan memicu kemacetan parah. Selanjutnya, pihak Satpoldam menghimbau agar kendaraan diarahkan ke lahan parkir resmi yang telah disediakan pemerintah daerah.
Rencana Relokasi PKL Gedung Dakwah
Persoalan PKL di halaman Gedung Dakwah Masjid Agung juga tidak luput dari perhatian petugas dalam Penertiban Alun-alun Subang kali ini. Satpoldam mengonfirmasi telah memberikan teguran tegas agar para pedagang tetap menjaga kerapihan lapak mereka. Meskipun demikian, pemerintah daerah menyadari bahwa solusi jangka panjang yang paling efektif adalah melalui program relokasi yang terintegrasi.
Pemerintah berharap rencana relokasi bagi pedagang di sekitar Alun-alun dapat segera terealisasi dalam waktu dekat. Hal ini bertujuan agar para pedagang memiliki tempat yang lebih layak tanpa mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, sinkronisasi antara izin dari pengelola area dan regulasi tata kota dapat berjalan beriringan demi kenyamanan seluruh warga Subang.
Kritik Netizen dan Harapan Konsistensi Aparat
Meski aksi cepat ini mendapat apresiasi, sejumlah netizen tetap memberikan catatan kritis terhadap kinerja aparat di lapangan. Salah satu akun media sosial menyentil bahwa pelanggaran tersebut sebenarnya terjadi setiap hari tepat di depan kantor petugas. Namun, tindakan baru terlihat nyata setelah aduan warga viral atau mencapai level pimpinan daerah.
Respons pemerintah melalui pengawasan digital memang menjadi instrumen vital dalam pelayanan publik masa kini. Pada akhirnya, konsistensi pengawasan rutin tanpa harus menunggu aduan menjadi harapan utama masyarakat terhadap jajaran terkait. Penataan kota yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika pengawasan di lapangan dilakukan secara konsisten dan tegas setiap hari.
