suarasubang.com – Apakah nyawa delapan warga Subang belum cukup nyaring menjadi alarm bahaya, hingga seorang Kepala Daerah harus menunggu dering telepon “kekecewaan” dari Gubernur untuk benar-benar terbangun dan menggebrak meja?
Pertanyaan ini menyeruak di tengah duka mendalam yang menyelimuti Kabupaten Subang. Tragedi miras oplosan kembali menelan korban jiwa secara massal.
Delapan nyawa melayang sia-sia, meninggalkan istri menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim, hanya karena menenggak cairan mematikan berjuluk “Gembling” yang kabarnya dicampur zat berbahaya.
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, memang telah turun ke lapangan. Ia mengunjungi korban di RSUD Subang, menyampaikan belasungkawa, dan mengeluarkan instruksi tegas: “Sikat habis! Tanpa kompromi!” Satpol PP dan Polres diperintahkan menyisir seluruh wilayah mulai besok.
Sebuah respons yang patut diapresiasi, meski terasa terlambat.
Namun, ada satu fakta menarik yang diungkapkan sendiri oleh sang Bupati. Ia mengakui bahwa Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, meneleponnya secara langsung untuk menyampaikan kekecewaan atas masih maraknya miras oplosan di Subang.
Telepon ini seolah menjadi cambuk sakti yang mempercepat instruksi “penyisiran total” tersebut.
Di sinilah letak ironinya. Publik berhak bertanya, kemana fungsi pengawasan selama ini? Mengapa para penjual maut itu bisa beroperasi—meski sembunyi-sembunyi di pintu belakang—tanpa terendus aparat wilayah sebelum adanya korban jiwa?
Penyisiran dan penindakan tegas seharusnya menjadi menu wajib harian aparat penegak Perda, bukan sekadar respons reaktif pemadam kebakaran saat berita kematian sudah viral atau saat atasan di provinsi sudah menegur.
Kita tidak ingin pemimpin yang bekerja berdasarkan “viral dulu baru kerja” atau “ditegur dulu baru jalan”. Keselamatan warga Subang adalah prioritas mutlak yang tidak boleh digadaikan oleh kelengahan birokrasi.
Miras oplosan adalah pembunuh berdarah dingin yang nyata. Jika pola penanganannya hanya hangat-hangat tahi ayam saat ada kejadian, maka siklus kematian ini akan terus berulang.
Kini, instruksi sudah turun dan janji ketegasan sudah diucap. Tapi pertanyaannya, jika esok lusa tidak ada lagi telepon teguran dari Gubernur atau tidak ada lagi berita viral yang menyorot, apakah jaminan keselamatan warga Subang akan kembali longgar dan terlupakan?
