Subang – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, memperkuat peran strategis Pelabuhan Patimban sebagai simpul utama logistik nasional dan internasional. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud, menegaskan komitmen Kementerian Perhubungan untuk memastikan Pelabuhan Patimban berfungsi optimal.
“Sinergi ini akan memastikan operasional Pelabuhan Patimban berjalan semakin lancar, terintegrasi, dan profesional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Subang, Jawa Barat, hingga tingkat nasional,” kata Masyhud dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Muhammad Masyhud dan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi di Jakarta, Selasa (30/9/2025). Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan serupa yang berlaku sejak 2019 dan berakhir pada Agustus 2024.
Masyhud menyebut pembaruan kerja sama ini menjadi babak baru sinergi pemerintah pusat dan daerah. “Pembaruan kerja sama ini menandai babak baru penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung peran Pelabuhan Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional,” ujarnya.
Ruang lingkup kerja sama meliputi penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan, dukungan pengembangan serta tata kelola pelabuhan, hingga bidang lain yang relevan. Kesepakatan ini juga akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama teknis lebih rinci dalam enam bulan ke depan.
Pelaksanaan penyediaan jasa kepelabuhanan nantinya akan melibatkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Subang sebagai mitra strategis.
