MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Ditengah kekhawatiran publik terkait megaproyek pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tidak ada progres. Sekda Subang, H. Asep Nuroni menegaskan bahwa proyek tersebut riil bukan prank.
Seperti diketahui, proyek MPP hingga kini belum ada progres atau kemajuan lagi sejak dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Subang H Ruhimat dengan PT Bima Eka Jaya pada Kamis tahun lalu, tepatnya 22 Juli 2021 silam.
Meski begitu, Pemkab Subang mengklaim megaproyek MPP senilai Rp 30 miliaran lebih yang biayanya merupakan hibah dari PT Bima Eka Jaya tersebut, masih berjalan.
Namun, Pemkab Subang melalui penjelasan yang disampaikan oleh Sekda H. Asep Nuroni, tampaknya tetap ‘mewaspadai’ megaproyek MPP ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diharapkan.
“Yang jelas dari progress (pembangunan) tetap berjalan, targetnya (pembangunan) kan sampai September 2022,” ujar Sekda Subang H Asep Nuroni, Selasa (8/3/2022).
Menurut Sekda, pembangunan MPP Subang murni akan dibiayai dana hibah dari perusahaan tersebut.
Hingga kini, pihaknya sendiri mengaku tidak tahu motif dari perusahaan itu memberi hibah puluhan miliar yang rencananya berupa bangunan MPP tersebut. Bahkan, sepengetahuan Sekda, tidak ada kepentingan di balik pemberian hibah dari perusahaan itu.
“Yang jelas (pembangunan) tidak menggunakan APBD dan pengawasan ada pada mereka. Sementara ini tidak ada (kepentingan), mereka ngasih saja. Yang jelas sampai saat itu, itu murni hibah,” jelas Kang Asep — sapaan akrab sekda.
Pihaknya juga mengaku berkomunikasi lancar dengan pihak perusahaan dan terus mengingatkan mereka mengenai target pembangunan MPP.
“Kita terus mengingatkan mereka (pihak perusahaan) soal target pembangunan,” ucapnya.
Meski meyakini bahwa megaproyek MPP Subang ini riil, bukan prank, pihaknya tetap berlaku waspada untuk mencegah hal yang tidak diharapkan.
“Kalau curiga sih tidak, tapi waspada harus. Kita tetap antisipasi, deteksi dini. Tapi kita yakin MPP ini benar, karena fisiknya jelas, pelaksanaannya juga jelas,” katanya.
MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta BUMN/BUMD dan swasta untuk kemudahan, kecepatan, keamanan, keterjangakauan, meningkatkan daya saing global serta memberikan kenyamanan pelayanan publik.
Program yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB sejak tahun 2017 tersebut dinilai telah mampu memberikan citra baik bahwa pelayanan publik di Indonesia telah berubah signifikan menuju arah yang lebih baik. Hingga saat ini terdapat 37 MPP di seluruh Indonesia yang telah diresmikan oleh Menteri PANRB.
