SUBANG – Senin cerah di ruang rapat DPRD Subang mendadak jadi arena debat santai namun serius. Dua organisasi mahasiswa, IMM dan GMNI, kembali hadir bukan untuk demo di bawah terik matahari, tapi untuk “ngobrol berat” bareng para wakil rakyat.
Yap, audiensi ini jadi follow-up dari aksi 12 Juni yang sempat memanas di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD. Kali ini, tanpa toa, tanpa orasi, tapi tetap dengan semangat membara. Dipimpin oleh Ketua IMM Subang, Iqbal Maulana dan Ketua GMNI Subang, Muhammad Riefky Alfathan, pertemuan ini langsung disambut jajaran DPRD: Viktor Wirabuana, Tegar Jasa Priatna, Udaya, dan Dan Agung.
Lalu, apa yang dibawa duo organisasi ini? Bukan poster, bukan spanduk, melainkan 10 tuntutan strategis yang bunyinya bukan kaleng-kaleng. Isinya penuh gizi demokrasi dan vitamin keadilan sosial.
Mulai dari penertiban bangunan liar yang katanya harus adil dan manusiawi, sampai urusan infrastruktur jalan yang katanya jangan lagi bikin suspensi motor berteriak. Ada juga bahasan serius soal birokrasi – dari mutasi pejabat yang belum tuntas, sampai soal rangkap jabatan yang katanya “mending rangkap sabuk daripada jabatan”.
Di tengah aroma wangi pengharum ruangan rapat, mahasiswa juga menyoroti soal pendidikan dan ketenagakerjaan. Mereka ingin Perda soal pendidikan benar-benar terasa di kelas, bukan sekadar pasal. Soal SDM lokal pun mereka perjuangkan, jangan sampai jadi penonton saat pabrik-pabrik mulai berdiri.
Tuntutan lainnya cukup “kritis tapi romantis”: dari soal RTH yang makin menyempit, hingga anggaran daerah yang jangan cuma habis buat seremonial berselimut tenda-tenda mahal.
Tak mau setengah-setengah, mahasiswa juga menyarankan audit menyeluruh sumber PAD. “Biar jelas, uang kita ngapain aja,” begitu kira-kira terjemahan bebas tuntutan mereka.
Audiensi pun berjalan mulus. DPRD menyambut hangat, bahkan berkomitmen akan mempelajari dan mengawal semua aspirasi yang disampaikan. Tanpa interupsi, tanpa drama. Damai dan penuh kopi… atau teh manis.
Menariknya, IMM dan GMNI tidak mau aksi mereka dianggap angin lalu. Mereka pernah memberikan piagam ke Bupati sebagai bentuk kritik cerdas—yang nyentil, tapi sopan. Dan kini, mereka kembali dengan sikap yang sama: tajam tapi tidak tajam mulut.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan bahwa arah pembangunan di Subang benar-benar berpihak pada masyarakat,” tegas Muhammad Riefky, sambil menyodorkan satu paket semangat pengawasan kebijakan publik.
Akhirnya, mahasiswa dan DPRD sepakat—meski beda almamater dan beda kantor—untuk terus komunikasi demi demokrasi lokal yang tidak hanya hidup, tapi juga nge-rock!
Berita ini telah dimuat di mediajabar.com dengan judul “IMM dan GMNI Subang Audiensi dengan DPRD, Kawal Tindak Lanjut Tuntutan Aksi 12 Juni”.
